Ini 4 kritik presiden RI terhadap PBB, dari Soekarno sampai Jokowi

Merdeka.com - Indonesia punya hubungan rindu dendam dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak era Presiden ke-1, Soekarno. Bahkan, kasus negara ini termasuk unik, sempat keluar untuk bergabung kembali dengan organisasi internasional tersebut.

Oleh sebab itu, sejak Orde Lama berakhir, cukup mengejutkan beberapa era kepresidenan punya kritik masing-masing terhadap PBB. Hubungan dengan PBB relatif akur di era Soeharto. Apalagi mantan jenderal Kostrad ini membawa Indonesia kembali masuk PBB.

Kendatipun, rezim Orde Baru sering diserang Komisi HAM PBB untuk kasus-kasus pembunuhan warga sipil dan penculikan aktivis. Habibie tak pernah melontarkan kritik terbuka pada PBB, walaupun keputusan UNTAET kerap bias terkait penyelesaian referendum Timor Timur.

Indonesia juga baik-baik saja dengan PBB selama kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

Tradisi 'tak akur' dengan PBB berlanjut di era Presiden Joko Widodo. Jelang, KAA, presiden menyatakan PBB gagal menjalankan peran sebagai kekuatan yang bisa mewujudkan keadilan global.

"Keadilan global yang kita lihat sekarang ini, United Nations tidak bisa memerankan itu," kata Jokowi.

Apa saja kritik presiden-presiden Republik Indonesia terhadap PBB? Berikut rangkumannya oleh merdeka.com:

Soekarno keluar dari PBB

Soekarno relatif punya pengaruh cukup besar di PBB. Sebab dia menjadi pemrakarsa Konferensi Asia Afrika serta Gerakan Non-Blok. 

Ketika PBB tiba-tiba memasukkan Malaysia sebagai calon anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Soekarno meradang. Dia menuding, pembentukan Federasi Malaya adalah kepentingan Blok Barat menancapkan pengaruh di Asia Tenggara. Pada masa ini, Indonesia sudah mengarah ke kubu Blok Timur, walaupun secara umum menyatakan diri netral.

Saat berpidato di hadapan Majelis Umum PBB  pada 31 Desember 1964, proklamator ini mengancam keluar bila Federasi Malaya tetap dianggap negara berdaulat.

"Agar anggota-anggota PBB lebih memilih tetap tinggalnya Indonesia dalam PBB daripada mendukung masuknya malaysia kedalam Dewan keamanan PBB," ucap Bung Karno.

Karena PBB tetap memasukkan Malaysia dalam struktur anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Bung karno menyatakan Indonesia keluar dari Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) sejak tanggal 7 januari 1965. 

Selain itu, Bung Karno menyatakan Indonesia sebaiknya keluar dari PBB lantaran isu hak veto. Negara-negara di Asia dan Afrika tidak diakomodir karena hak veto hanya milik Amerika, Inggris, Rusia, Prancis, dan China.

Gus Dur kritik PBB soal Palestina

Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid mengkritik PBB soal sikap ambigu terhadap Palestina. Walau mayoritas negara anggota sudah membela warga Tepi Barat dan Jalur Gaza, tapi kebijakan yang muncul selalu menguntungkan Israel yang didukung Amerika Serikat.

Apalagi, Dewan Keamanan menurut Gus Dur, terlalu mudah disetir AS. "Negara yang lain bisanya cuma ngomel-ngomel tapi tidak bisa berbuat apa-apa," kata Gus Dur pada 2001.

Indonesia, di masa Gus Dur, pernah menentang rancangan keputusan Sidang Khusus Keempat Komisi HAM

PBB mengenai Timor Timur yang dirumuskan akhir bulan September 2000 di Geneva.

Posisi Indonesia selepas referendum Timor Leste disudutkan dengan tuduhan pelanggaran HAM. Kementerian Luar Negeri saat itu menilai pelaksanaan sidangnya yang bermotivasi politik.

Megawati abaikan PBB soal Aceh

Posisi unitaris Megawati yang keras di Aceh sudah diambil sejak dia masih menjadi Wakil Presiden RI. Opsi Ketua Umum PDI-P itu selalu menggelar operasi militer untuk menumpas Gerakan Aceh Merdeka.

Ketika akhirnya naik ke tampuk kekuasaan pada 2001, Megawati benar-benar menggelar operasi militer.

PBB akhirnya melakukan intervensi, mendesak Indonesia tidak melakukan pendekatan militer. Sekjen Kofi Annan, saat itu langsung menelepon Megawati supaya mobilisasi TNI ditunda.

Namun opsi itu ditolak Megawati. Fakta ini disampaikan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra. "Annan usul agar pemerintah berunding kembali dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Tokyo," kata Yusril.

Perdamaian di Aceh baru tercipta setelah Megawati lengser.

Jokowi kritik Palestina, PBB kritik hukuman mati

Dalam catatan merdeka.com, sebelum kritik tatanan global pekan lalu, Jokowi pernah menyindir soal kurang maksimalnya organisasi internasional itu menyokong kemerdekaan Palestina.

Sindiran Jokowi itu disampaikan di hadapan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada KTT Asia Timur di Myanmar pada November 2014.

"Kita mendukung penuh kemerdekaan Palestina dan kita mengharapkan peran PBB lebih nyata, lebih konkret, dan riil," kata presiden setelah bertemu Ki-moon.

Hubungan antara pemerintahan Jokowi dengan PBB tak terlalu mulus enam bulan terakhir. Selain isu Palestina, Ki-moon pernah mencoba mengingatkan Indonesia agar batal mengeksekusi mati terpidana mati narkoba.

Melalui juru bicaranya, Ki-moon mengaku telah menghubungi Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi supaya Bali Nine