Ini Alasan Mengapa Demonstran Hong Kong Mengibarkan Bendera Amerika

Merdeka.com - Ketika demonstran bertopeng berkumpul di pusat Kota Hong Kong di Chater Garden Minggu lalu, ada suasana tak lazim berkumandang di udara: terdengar suara lagu nasional Amerika Serikat yang dinyanyikan oleh pendemo berkaca mata hitam dan memakai topeng hitam.

Dalam unjuk rasa itu sebagian massa juga mengibarkan bendera Amerika dan koran China Daily yang terbit hari itu kembali menegaskan keputusan Beijing terhadap kota semi-otonomi khusus itu yang sudah dilanda unjuk rasa sejak Juni.

"Melihat dari persiapan, strategi sasaran, taktik unjuk rasa dan pasokan logistik, rasanya sulit untuk percaya demonstrasi ini sama sekali tidak dirancang," tulis koran pro-pemerintah China itu.

Dalam tajuk rencana koran itu juga dikatakan unjuk rasa di Hong Kong adalah 'revolusi warna' yang dirancang oleh oposisi lokal bersekongkol dengan orang asing, dalam hal ini Amerika Serikat.

Dikutip dari laman Asia Times, (31/7), istilah 'revolusi warna' adalah gerakan pro-demokrasi yang mengadopsi dari warna-warna bunga sebagai simbol dan terjadi di sejumlah negara bekas Uni Sovyet pada awal tahun 2000. Gerakan itu akhirnya menumbangkan sejumlah rezim setelah didukung para aktivis mahasiswa dan kelompok masyarakat madani dari Barat.

Tujuan dari unjuk rasa semacam itu, kata editorial China Daily, adalah untuk 'menggulingkan pemerintahan dengan menggunakan teknologi komunikasi guna menyebarkan rumor, ketidakpercayaan dan ketakutan'. Pemerintah China selama ini khawatir gerakan massa itu akan membuat Hong Kong menjadi basis politik pihak asing yang bisa mengacaukan situasi.

Sabtu lalu Asia Times mewawancarai seorang pendemo berusia 24 tahun yang membawa bendera Amerika dan mengaku namanya David.

"Saya ingin mendesak Kongres AS untuk mengesahkan Undang-undang Hak Asasi dan Demokrasi Hong Kong secepatnya. Undang-undang itu akan membuat Hong Kong mendapatkan hak pilih universal dalam pemilu pada 2020," kata dia optimis.

Undang-undang yang bulan lalu diusulkan oleh senator Republik Marco Rubio dan anggota kongres Demokrat Jim McGovern itu akan memberlakukan sanksi dan larangan bepergian bagi individu di China dan Hong Kong yang terlibat pelanggaran HAM.

Selain itu undang-undang itu nantinya akan membuat presiden AS saban tahun menjamin Hong Kong sebagai kawasan otonomi mandiri dan mendapat perlakuan khusus dalam hubungan dagang.

Ketika ditanya apakah tindakannya didalangi oleh pemerintah asing, si pendemo itu menjawab: "Saya hanya menyampaikan pendapat, saya tidak dibayar siapa pun. Pemerintah China menganggap demo ini bikinan asing, bukan orang Hong Kong."

Beijing melihat masalah ini dari sudut pandang yang lain. Pekan lalu juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying menuding pejabat AS berada di balik demo Hong Kong.

"Kita bisa melihat pejabat AS berada di balik insiden semacam itu. Bisakah mereka menyampaikan kepada dunia apa yang mereka lakukan dan apa tujuannya?" tanya Hua Chunying dalam jumpa pers rutin.

"Kami sarankan AS jangan ikut campur," ujar Hua tanpa merinci siapa pejabat dimaksud atau mereka terlibat apa.

Sejumlah politisi dan aktivis Hong Kong, termasuk pentolan gerakan demo pada 2014 Lee, profesor hukum Benny Tai dan aktivis Joshua Wong, pernah terbang ke Washington dalam beberapa tahun belakangan untuk menerima sejumlah penghargaan dan mengadakan konferensi pers, bertemu para pejabat AS dan penentu kebijakan luar negeri.