Ini Jawaban Vanuatu Soal Selundupkan Tokoh Separatis Papua di PBB

Merdeka.com - Menteri Luar Negeri Vanuatu, Ralph Regenvanu menolak berbagai tuduhan yang dilontarkan Indonesia soal penyelundupan tokoh separatis Papua Benny Wenda dalam pertemuan di Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB pada 25 Januari lalu.

Regenvanu membenarkan Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda secara resmi terakreditasi dalam delegasi Vanuatu ke pertemuan PBB di Jenewa pada 25 Januari 2019 lalu.

Regenvanu mengatakan, "Pemerintah Vanuatu selalu mempertahankan pendiriannya dan dukungan di balik penentuan nasib sendiri untuk gerakan Papua Barat," demikian seperti dikutip dari DailyPost.vu, Jumat (1/2).

"Vanuatu baru-baru ini menegaskan kembali komitmennya dan merayakan pembentukan gerakan ULMWP dengan menjadi tuan rumah pertemuan di sini (Port Vila) beberapa tahun yang lalu, serta memberikan tanah untuk kantor ULMWP," kata Regenvanu.

Menteri Luar Negeri menekankan status posisi pemerintah Vanuatu adalah tetap membantu rakyat Papua Barat dalam perjuangan mereka untuk melakukan dekolonisasi.

Pemerintah RI sebelumnya melayangkan protes ke Vanuatu karena menyelundupkan separatis Papua ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi menyampaikan, Indonesia telah mengirim nota protes diplomatik resmi kepada Vanuatu terkait penyelundupan tokoh separatis Papua, Benny Wenda dalam pertemuan di Dewan HAM PBB di Jenewa pada 25 Januari lalu.

Retno menjelaskan nota protes dikirim ke Port Vila. "Pemerintah Vanuatu tidak menghormati kedaulatan Republik Indonesia dengan mendukung gerakan separatis Papua," jelasnya dikutip dari Antara, Jumat (1/2).

Berkenaan dengan komentar yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, Menteri Regenvanu mengatakan salah satu cara yang dilakukan Vanuatu untuk mengatasi ini adalah dengan memungkinkan perwakilan dari gerakan ULMWP untuk masuk dan menjadi bagian dari delegasi Vanuatu ketika menghadiri pertemuan PBB, dan terutama di mana Vanuatu mengadakan pertemuan dengan Komisaris HAM PBB.

"Ini adalah kesempatan bagi ULMWP untuk mengangkat masalah Papua Barat dengan PBB, karena pada dasarnya itu adalah urusan yang belum selesai untuk PBB dan ada sangat sedikit jalan yang orang Papua Barat dapat gunakan untuk membawa perjuangan mereka ke perhatian atau terus membawa perjuangan mereka menjadi perhatian Komunitas Internasional sehingga Vanuatu akan terus membantu mereka dalam melakukan ini," kata Regenvanu.

"Vanuatu tidak menganggap gerakan Papua Barat atau ULMWP sebagai gerakan yang berbeda atau sebagai gerakan separatis, yang oleh pihak Indonesia telah dicap dan dianggap sebagai kasus wilayah, yang tidak pernah didekolonisasi dengan baik oleh PBB," tambahnya.

Regenvanu menegaskan setiap kali Vanuatu memiliki delegasi ke pertemuan PBB, itu adalah proses bagi Vanuatu dan negara-negara lain untuk menyerahkan catatan akreditasi yang mencantumkan semua anggota delegasi yang akan menjadi bagian dari delegasi resmi.

Reporter: Rizki Akbar Hasan

Sumber: Liputan6.com