Jaksa Sidang Rakyat 1965 dakwa pemerintah RI atas 9 pelanggaran HAM

Merdeka.com - Sidang Rakyat Internasional (IPT) dengan agenda menguak pembantaian warga dituding komunis sepanjang 1965-1966 telah dimulai sejak kemarin di Niewekerk, Kota Den Haag, Belanda. Tujuh hakim dan enam jaksa mulai menggali kesaksian sejarawan, penyintas pembantaian, eksil politik, bekas tahanan politik di Pulau Buru, maupun saksi ahli peristiwa pemberangusan Partai Komunis Indonesia.

Sebelum memulai sidang, Kepala Tim Jaksa, Todung Mulya Lubis, membacakan pidato. Dia mengatakan alasan para pegiat lintas negara menggelar sidang tersebut adalah menegakkan kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi.

"Kenapa kita semua berkumpul di sini? Jawabannya adalah kita ingin memperoleh kebenaran. Bangsa Indonesia ingin mencari kebenaran," ujarnya seperti dikutip dari laman tribunal.org, Rabu (11/11). Jalannya sidang rakyat ini dapat disaksikan lewat mekanisme streaming dari situs tersebut.

Perwakilan Jaksa, Uli Parulian Sihombing - pegiat Yayasan Lembaga Hukum Indonesia - membacakan dakwaan sementara dari kesaksikan yang telah dikumpulkan. Para terdakwa adalah pemerintah Indonesia, khususnya Pangkostrad Jenderal Soeharto yang kemudian menjadi presiden; para perwira yang terlibat penculikan serta pembunuhan 6 jenderal; serta perwira dan pimpinan regu paramiliter yang memerintahkan pembantaian rakyat sipil terduga komunis selama 1965-1966.

Para terdakwa disebut melakukan sembilan pelanggaran HAM berat. Rinciannya, para pelaku disokong pemerintah Indonesia, terlibat dalam pembunuhan, perbudakan, penahanan, penyiksaan, kekerasan seksual, penganiayaan, penghilangan paksa, penganiayaan dan propaganda, dan dugaan keterlibatan negara lain dalam kejahatan kemanusiaan.

Todung mengatakan fakta pembantaian antara 500 ribu hingga tiga juta terduga simpatisan komunis di Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Timur tidak bisa terus dikubur. Agar bangsa ini bisa menjadi besar, pengacara senior ini menyatakan dosa masa lalu wajib diakui. Apalagi Komnas HAM pada 2003 sebetulnya sudah menyimpulkan peristiwa setengah abad lalu itu merupakan pelanggaran hak asasi berat.

"Peristiwa 1965 bukan semata pembantaian anggota PKI atau simpatisan komunis. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa lebih banyak orang yang tewas secara tragis tanpa terkait partai komunis. Mereka bisa saja cuma teman, saudara, istri, atau anak dari terduga anggota PKI," urai Todung.

Ketua Panitia IPT Nursyahbani Katjasungkana, dalam pidato terpisah, berharap sidang rakyat dapat mendorong proses hukum lebih konkret serta kasus pembantaian 1965. Harapan lainnya, kasus ini di masa mendatang bisa dibicarakan lebih bebas.

"Inilah waktunya memutus rantai penyangkalan yang menyandera bangsa Indonesia setengah abad ini," kata Nursyahbani.

Mengungkit pembantaian PKI di Tanah Air sampai sekarang masih dianggap tabu terlarang, khususnya bagi pemerintah dan TNI. Tak kurang Wakil Presiden Jusuf Kalla kemarin menganggap acara ini merusak kredibilitas Indonesia dan tidak berfaedah. JK mengancam akan memperkarakan Belanda karena mendukung terselenggaranya IPT.

Untuk menunjukkan keseriusan IPT mencari celah hukum soal gugatan atas pembantaian itu, dihadirkan tujuh hakim. Mereka di antaranya Sir Geoffrey Nice, Helen Jarvis, dan Cees Flinterman.

Satu jaksa asing dalam forum IPT bertugas mengusut kemungkinan pidana pada pembantaian 1965-1966 adalah Silke Studzinsky. Dia pernah bekerja sebagai pengacara sipil keluarga korban pembantaian Kamboja.

IPT digelar selama empat hari. Seluruh agenda kegiatan bisa disaksikan lewat sambungan internet di situs resmi mereka. Pada hari pertama kemarin, fakta-fakta soal pembantaian massal 1965 akan diungkap. Sedangkan hari ini, sidang fokus membahas penyiksaan tahanan politik terduga komunis dan kekerasan seksual bagi tapol perempuan.

Untuk hari ketiga dan keempat, penghilangan paksa terduga komunis dan keterlibatan negara lain dalam pembantaian massal ini turut dibahas. Negara-negara yang dinilai turut menanggung dosa itu adalah Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.