Jelang sidang PBB, poster pembantai etnis Rohingya disebar di jalan New York

Merdeka.com - Amnesty Internasional melakukan sebuah gebrakan menjelang dilangsungkannya sidang Majelis Umum PBB ke-73 di New York, Amerika Serikat.

Organisasi HAM itu menyebar poster Panglima Militer Myanmar, Min Aung Hlaing, yang dituding bertanggung jawab atas pembantaian etnis Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine, di beberapa tempat di New York.

Kampanye tersebut ditujukan untuk meminta akuntabilitas atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Organisasi itu menyasar para pemimpin dunia, termasuk perwakilan dari pemerintah Myanmar, agar ikut membuka mata dan mengambil sikap tegas dalam kasus ini.

"Jenderal Senior Min Aung Hlaing bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan di Myanmar. Dia berada di puncak rantai komando dalam berbagai operasi pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, dan pembakaran desa oleh tentara Myanmar yang memaksa ratusan ribu orang melarikan diri dari rumah mereka," ujar Sekretaris Jenderal Amnesty International, Kumi Naidoo, berdasarkan keterangan resmi diterima merdeka.com, Rabu (26/9).

"Pasukannya juga telah melakukan kejahatan perang terhadap warga sipil etnis minoritas di Myanmar bagian utara, di mana konflik terus berlangsung. Kami ingin para pemimpin dunia mengingat wajah Min Aung Hlaing di benak mereka minggu ini ketika mereka membahas langkah-langkah selanjutnya untuk akuntabilitas," lanjutnya.

Poster-poster dari Amnesty International ini telah ditempel pada 30 titik di sekitar kota New York, termasuk di bangunan-bangunan ikonik yang terkenal. Dalam poster tersebut tertera foto Min Aung Hlaing dan seruan berbunyi: 'Dicari pelaku pembunuhan massal. Jangan biarkan dia lolos'.

"Para pemimpin dunia harus mengingat wajah Min Aung Hlaing di ingatan mereka," tegasnya..

Diperkirakan, akuntabilitas atas kekejaman terhadap Rohingya, serta etnis minoritas Myanmar lainnya akan menjadi agenda yang utama dalam forum tersebut.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB saat ini sedang membahas pembentukan mekanisme pengumpulan bukti-bukti yang dapat menjerat Min Aung Hlaing dan pelaku-pelaku lain yang dicurigai, untuk segera dituntut atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Myanmar.

"Sudah terlalu lama Min Aung Hlaing berhasil keluar dari sorotan dan melarikan diri dari perhatian internasional, meski bertanggungjawab terhadap banyak kejahatan di Rohingya. Sekarang saatnya untuk mengekspos semua pihak yang terlibat dalam tragedi kemanusiaan ini, dan memastikan mereka semua dimintai pertanggungjawaban," tegasnya.

Amnesty International menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk merujuk situasi di Myanmar ke Pengadilan Kriminal Internasional tanpa penundaan.