Jerman ancam denda Facebook jika tak mampu saring berita hoax

Merdeka.com - Rakyat Jerman sebentar lagi akan menghadapi Pemilihan Umum untuk mencari pemimpin baru atau tetap di bawah kepemimpinan Kanselir Angela Merkel. Namun, laiknya Indonesia, negara ini juga menghadapi kesimpangsiuran informasi dan kebanyakan adalah berita hoax.

Dilansir geektime.com, Senin (13/2), peredaran berita hoax itu membuat pemerintah merasa khawatir, bahkan semakin marak di saat negara ini bersiap menghadapi musim pemilihan. Atas dasar itu, para anggota parlemen membuat undang-undang baru yang memaksa Facebook atau pengelola media sosial lainnya untuk menghapus konten hoax dalam 24 jam atau menerima denda Rp 6,6 miliar.

"Undang-undang ini nantinya akan mewajibkan perusahaan media sosial untuk mendirikan perwakilannya yang bisa menanggapi keluhan dari orang yang terkena pesan kebencian dalam waktu 24 jam," tulis Deutsche Welle dalam laporannya.

Pemerintah tengah membuat hukum baru terhadap ujaran kebencian dan berita palsu, meski diperkirakan tidak mendapatkan dukungan dari media-media di Herman, di mana asosiasi penerbit koran menyebutnya 'mengawasi dan mengatur perusahaan telekomunikasi yang seharusnya tidak menanggung apa yang dikatakan rakyat dalam handset mereka'.

Beberapa saat sebelum pengumuman itu, Facebook sendiri telah menambah kebijakannya terkait pemberitaan, di mana para pembaca dengan mudah melaporkan konten bohong dan mengganggu, dan mengajak dari organisasi 'pihak ketiga' untuk mencari fakta-fakta, termasuk AP, Snopes, Factcheck, PoltiFact, ABC dan Poynter. Mereka akan memberikan sangkalan terhadap sumber tersebut.

Pada dasarnya, ini mengurangi perkembangan pasar bagi scammers yang sengaja memposting berita palsu. Sehingga peredarannya tidak membuatnya menjadi viral yang dapat menambah jumlah pengeklik.

"Sekali berita itu ditandai, tidak akan bisa lagi dimasukkan sebagai iklan atau promosi. Di sisi lain kami menghapus domain penipu, yang nantinya akan mengalihkan laman itu ke publikasi aslinya."

Banyak pemosting berita palsu terdorong atas insentif yang didapatkan dari Facebook dan pendapatan iklan Google yang tidak mencegah mereka atas hak kebebasan berbicara, meski penuh dengan kebohongan.