JK: Kita komitmen bantu WNI divonis mati di Saudi dan Malaysia

Merdeka.com - Pemerintah mengaku menghadapi dilema yang cukup pelik soal eksekusi hukuman mati. Sebab, pemerintah berkukuh melaksanakan eksekusi hukuman mati terhadap warga negara asing yang mengedarkan narkoba di Tanah Air. Di sisi lain, ada 228 Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri juga sedang terancam eksekusi mati.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah bakal melakukan bantuan yang maksimal kepada warganya yang terancam hukuman mati di luar negeri, apapun kesalahnnya. Seperti salah satu bantuannya adalah penyediaan bantuan hukum melalui pengacara.

"Sikap pemerintah bagaimanapun selalu harus bantu warga negaranya yang alami kesulitan, apapun kesulitannya itu. Termasuk kalau masalah hukum yang disiapkan ialah pengacara yang baik dan pemerintah sudah sediakan itu di Malaysia, di Saudi dan sebagainya," kata JK di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (16/4).

Di samping itu, lanjut JK, pemerintah juga selalu meminta agar kedutaan Indonesia yang berada di luar negeri selalu memantau WNI yang tersandung masalah hukum. Jika kemungkinan terburuk, kata JK, Presiden Jokowi bakal berada di garis depan untuk menyelamatkan warganya.

"Kalau mengalami hal yang terburuk malah presiden turun tangan," tegasnya.

Namun demikian, kata JK, prinsip pokok yang dipegang adalah antara negara satu dengan negara lainnya sama-sama menghormati kedaulatan hukum. Jika negara lainmeminta agar hukum negaranya dihormati, begitu juga dengan negara Indonesia.

"Juga yang kita minta juga negara lain memegangnya ialah masing-masing kita menghormati hukum negara tersebut. Karena kita minta Australia menghormati hukum Indonesia, otomatis kita juga harus hormati hukum Saudi," tutup JK.

Sebelumnya, TKI bernama Siti Zaenab dipancung Arab Saudi karena terlibat pembunuhan pada 1999. Tak berapa lama, kemarin (15/4) WNI bernama Sutrisno di Johor, malayisa, divonis mati lantaran membawa shabu seberat 3 kilogram.