Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Joe Biden Naikkan Upah Minimun Untuk Pegawai Kontrak Federal Jadi USD 15 Per Jam

Joe Biden Naikkan Upah Minimun Untuk Pegawai Kontrak Federal Jadi USD 15 Per Jam joe biden tandatangani keputusan presiden. ©Reuters

Merdeka.com - Dua bulan setelah upayanya untuk menaikkan upah minimum federal menjadi USD 15 per jam atau sekitar Rp 217 ribu memicu perdebatan anggota parlemen di Senat, Presiden AS Joe Biden akan menggunakan kewenangan eksekutifnya untuk meningkatkan upah minimum untuk ribuan pekerja kontrak federal.

Presiden Biden diperkirakan akan menerbitkan perintah eksekutif pada Selasa yang akan menaikkan upah minimum per jam pekerja kontrak menjadi USD 15 pada awal 2022, naik dari USD 10,95 saat ini.

Perintah itu juga akan menghilangkan ambang batas upah minimum USD 7,56 per jam, pada 2024 dan memastikan pekerja kontrak federal dengan disabilitas juga menerima upah minimum USD 15 per jam.

Dikutip dari CNN, Rabu (28/4), agen harus memasukkan upah minimum USD 15 dalam permohonan kontrak baru mulai 30 Januari dan menerapkan ambang batas dalam kontrak baru sebelum 30 Maret. Agen harus menerapkan upah yang lebih tinggi dalam kontrak yang ada saat diperpanjang, yang sering kali terjadi setiap tahun.

Upah ini akan disesuaikan setiap tahun berdasarkan kenaikan inflasi.

Kebijakan baru ini menyusul perintah eksekutif yang ditandatangani Biden beberapa hari setelah menjabat yang mengatur tahapan untuk menaikkan gaji pekerja kontrak federal, yang merupakan salah satu janji kampanyenya. Perintah tersebut juga mengarahkan agensi untuk menentukan pekerja federal mana yang berpenghasilan kurang dari upah minimum itu dan mengembangkan rekomendasi untuk mempromosikan mereka hingga USD 15 per jam.

Perintah ini juga mencakup berbagai macam pekerja, mulai dari petugas kebersihan dan pemeliharaan, asisten perawat yang merawat para veteran, kafetaria dan pekerja layanan makanan lainnya, dan pekerja yang membangun dan memperbaiki infrastruktur federal.

Menurut pejabat senior pemerintahan, upaya ini tidak akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja atau merugikan usaha yang mempekerjakan pekerja kontrak federal. Kebijakan ini juga tidak akan meningkatkan tarif pajak.

Kebijakan ini dinilai secara luas dapat meningkatkan produktivitas pekerja dan menghasilkan pekerjaan berkualitas lebih tinggi dengan meningkatkan kesehatan, moral dan upaya pekerja. Hal ini juga dinilai akan menurunkan biaya pergantian, ketidakhadiran dan pengawasan.

Kenaikan gaji juga akan membantu mengurangi ketidaksetaraan pendapatan selama beberapa dekade dan meningkatkan keamanan ekonomi keluarga, terutama bagi perempuan dan orang kulit berwarna, menurut lembar fakta yang didistribusikan pemerintah.

Pengusaha dan Partai Republik sejak lama mengkritik hal ini, mengatakan menaikkan upah minimum federal secara nasional akan merugikan pekerja karena akan memaksa pengusaha untuk mempekerjakan lebih sedikit orang.

(mdk/pan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menaker Ida Minta Gubernur Segera Umumkan UMP 2024: Paling Lambat Hari Ini
Menaker Ida Minta Gubernur Segera Umumkan UMP 2024: Paling Lambat Hari Ini

Penetapan Upah Minimum haruslah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No.51 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Aturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini
Aturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini

Presiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.

Baca Selengkapnya
25 Provinsi Sudah Tetapkan UMP 2024, Paling Kecil Hanya Naik Rp35.750
25 Provinsi Sudah Tetapkan UMP 2024, Paling Kecil Hanya Naik Rp35.750

Kemenaker meminta Gubernur mengumumkan kenaikan UMP 2024, paling lambat hari ini.

Baca Selengkapnya
Gubernur Diminta Segera Umumkan Kenaikan UMP 2023, Paling Lambat 21 November 2023
Gubernur Diminta Segera Umumkan Kenaikan UMP 2023, Paling Lambat 21 November 2023

Kenaikan Upah Minimum ini sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Menaker Bocorkan Waktu Pengumuman Kenaikan UMP 2025, Naik Berapa?
Menaker Bocorkan Waktu Pengumuman Kenaikan UMP 2025, Naik Berapa?

Kemnaker masih menggodok rumus perhitungan upah bersama.

Baca Selengkapnya
FOTO: Provinsi DKI Jakarta Resmi Sahkan Upah Minimum 2024 Naik Rp165.583
FOTO: Provinsi DKI Jakarta Resmi Sahkan Upah Minimum 2024 Naik Rp165.583

Pemrov DKI Jakarta resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya
Pemprov Jabar Tetapkan UMP 2024 Naik 3,57 Persen
Pemprov Jabar Tetapkan UMP 2024 Naik 3,57 Persen

UMP tahun 2024 naik sebesar 3,57 persen. Dari semula Rp 1.986.670 menjadi Rp 2.057.495.

Baca Selengkapnya
Akui Belum Ada Pembahasan Kenaikan UMP 2025, Menaker Ida: Diumumkan November oleh Pemerintahan Baru
Akui Belum Ada Pembahasan Kenaikan UMP 2025, Menaker Ida: Diumumkan November oleh Pemerintahan Baru

Pengumuman kenaikan UMP akan dilakukan setelah pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya
Menaker Ida Tak Masalah Jika Aturan UMP 2024 Diprotes: Itu Hak Teman-Teman
Menaker Ida Tak Masalah Jika Aturan UMP 2024 Diprotes: Itu Hak Teman-Teman

Berdasakan beberapa pandangan akademisi, peraturan ini jauh lebih memenuhi dari sisi teori apapun terkait pengaturan pngupahan.

Baca Selengkapnya
Terbitkan Aturan Baru, Menaker: Upah Minimum Naik
Terbitkan Aturan Baru, Menaker: Upah Minimum Naik

Pemerintah menerbitkan aturan baru tentang pengupahan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Gaji PNS Naik Lagi Tahun Depan
Gaji PNS Naik Lagi Tahun Depan

Pemerintah belum merinci besaran kenaikan gaji PNS pada tahun depan. Pemrintah hanya mengatakan bahwa penyesuaian gaji akan bersifat naik ke atas.

Baca Selengkapnya
UMP Jakarta 2024 Rp5,06 Juta, APINDO DKI: Insya Allah Para Pengusaha Mampu
UMP Jakarta 2024 Rp5,06 Juta, APINDO DKI: Insya Allah Para Pengusaha Mampu

APINDO Jakarta menerima besaran Rp5.067.381 karena masih sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku

Baca Selengkapnya