Joe Biden Tandatangani UU Keamanan Senjata: Ini Akan Selamatkan Banyak Nyawa
Merdeka.com - Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, menandatangani undang-undang pertama federal terkait keamanan senjata dalam tiga dasawarsa.
"Dengan kehendak Tuhan, ini akan menyelamatkan banyak nyawa," jelasnya di Gedung Putih setelah menandatangani UU tersebut, didampingi istrinya, Jill Biden.
RUU keamanan senjata ini dibahas hanya beberapa pekan setelah penembakan massal di Uvalde dan Buffalo yang menewaskan 30 orang, termasuk 19 anak-anak di sekolah dasar.
-
Apa yang dibahas UU MD3? Revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2024.
-
Kapan UU MD3 masuk Prolegnas? Revisi UU MD3 memang sudah masuk Prolegnas prioritas 2023-2024 yang ditetapkan pada tahun lalu.
-
Kapan amandemen pertama UUD 1945 terjadi? Setelah amandemen pertama pada tahun 1999, pasal 7 UUD 1945 ditambahkan dengan ketentuan bahwa presiden dan wakil presiden dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
-
Kapan Biden menandatangani undang-undang insulin? Regulasi tersebut disetujui Biden ketika ia menandatangani Undang-undang Pengurangan Inflasi agar resmi menjadi undang-undang pada Agustus 2022 lalu.
-
Apa definisi terorisme menurut UU 5/2018? Sementara, menurut pasal 1 angka 2 perpu 1/2002 UU 5/2018, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas serta menimbulkan korban yang bersifat massal.
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
UU ini berisi ketentuan untuk membantu negara-negara bagian menjauhkan senjata dari orang yang dianggap berbahaya baik bagi diri mereka sendiri maupun orang lain.
Dikutip dari Reuters, berlakunya UU senjata federal ini dilakukan pada pekan yang sama ketika Mahkamah Agung memperluas hak-hak pemilik senjata, mengizinkan seseorang membawa senjata di tempat umum untuk membela diri. Keputusan Mahkamah Agung ini dikritik keras Biden.
"Mahkamah Agung telah membuat beberapa keputusan yang mengerikan," kata Biden kepada wartawan setelah keluarnya keputusan Mahkamah Agung tersebut, yang juga memutuskan pada Jumat menghapus aturan hak aborsi bagi perempuan.
Pengendalian senjata telah lama menjadi isu yang diperdebatkan di AS, di mana beberapa upaya membuat aturan untuk mengendalikan penjualan senjata gagal berulang kali.
UU baru ini melarang penjualan senjata kepada orang yang terbukti melakukan kekerasan terhadap pasangannya dan menindak keras penjualan senjata kepada orang yang pernah dihukum terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga. UU baru ini juga menyediakan dana federal baru untuk negara bagian yang menjalankan undang-undang "bendera merah" yang dimaksudkan untuk menghilangkan senjata dari orang-orang yang dianggap berbahaya bagi diri mereka sendiri dan orang lain.
UU ini tidak melarang penjualan senapan serbu atau selongsong peluru berkapasitas tinggi. Namun UU ini mengatur pemeriksaan latar belakang Tapi itu mengambil beberapa langkah pada pemeriksaan latar belakang pembeli dengan mengizinkan akses untuk menggali informasi terkait kejahatan signifikan yang dilakukan oleh remaja.
Biden mengatakan, dia akan menerima para keluarga korban kekerasan senjata dan anggota parlemen di Gedung Putih pada 11 Juli mendatang untuk memperingati disahkannya UU keamanan senjata ini.
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Berikut adalah beberapa poin penting terkait executive order presiden AS, Joe Biden.
Baca Selengkapnya"Setelah 79 tahun merdeka, akhirnya kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia," kata Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaMenkum HAM mengatakan bahwa akan ada peraturan menteri (permen) terkait penggunaan senpi itu.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, beleid tersebut didasarkan pada tingginya risiko kerja petugas imigrasi kala melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian.
Baca SelengkapnyaUU Nomor 20 Tahun 2023 tersebut telah resmi disahkan dan mulai berlaku sejak diundangkan pada 31 Oktober 2023.
Baca SelengkapnyaAchmad Baidowi menyampaikan bahwa terdapat sembilan perubahan yang disepakati oleh Baleg DPR RI dan Pemerintah.
Baca SelengkapnyaAturan ini diteken Jokowi pada 2 Januari 2024. Revisi UU ITE ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Baca SelengkapnyaPaket ini juga mencakup amunisi senjata ringan, ambulans, peralatan dan amunisi penghancur, serta suku cadang, peralatan medis.
Baca SelengkapnyaMulai dari perpanjangan masa jabatan sampai uang pensiun ada dalam aturan baru
Baca SelengkapnyaSejak 2021 sampai dengan 2023, jumlah Komcad yang sudah ditetapkan sebanyak 8.574 orang.
Baca SelengkapnyaDPR mengesahkan aturan baru tentang petugas Imigrasi boleh bawa senjata api.
Baca SelengkapnyaPermintaan tersebut diatur dalam DIM RUU Keimigrasian yang bersifat substansi baru.
Baca Selengkapnya