Jokowi sindir dubes soal lamanya pengurusan visa
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku mendapat laporan dari warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri terkait lamanya pengurusan visa di Kedutaan Besar RI. Lama pengurusan visa saat ini bisa berminggu-minggu bahkan sampai sebulan.
Karena itu, Jokowi meminta kepada Duta Besar RI yang berada di luar negeri untuk memudahkan pengurusan visa. Idealnya, pengurusan visa hanya dalam hitungan jam.
"Urusan-urusan kaya gitu masih minggu, bulan. (Idealnya) Jam, kalo perlu menit tunggu nih, termasuk (pengurusan visa) di sini," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Kepala Perwakilan Republik Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Senin (22/2).
-
Apa sikap Jokowi terkait Jampidsus dikuntit? 'Sudah enggak ada masalah memang enggak ada masalah apa-apa,' imbuhnya.
-
Apa yang Jokowi tunggu untuk pindah ke IKN? 'Juni, Juli, saya nunggu airport-nya jadi, jalan tolnya jadi. Kalau jalan tolnya jadi, airport-nya jadi (berkantor di sini),' tutur Presiden Jokowi.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Kapan Jokowi meminta kajian tentang diaspora? Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (7/3). Pertemuan itu membahas status diaspora Indonesia.
Jokowi mengatakan, pengurusan visa yang memakan waktu berminggu-minggu atau sebulan sudah tidak zaman. Sekarang, dunia berubah begitu cepat sehingga pengurusan perizinan seharusnya ikut berubah cepat.
"Pakai aplikasi sistem yang cepat, dunia saja berubah kayak gini. Ngurus-ngurus gitu kok sebulan, masih minggu," sindir dia.
Jokowi menceritakan, pada beberapa waktu lalu saat melawat ke luar negeri, dirinya mendapat laporan dari Dubes bahwa pengurusan visa sudah dipermudah. Waktu pengurusan visa hanya memakan waktu satu minggu, jauh lebih baik dari sebelumnya yang hampir mendekati satu bulan. Jokowi mengaku tergelitik dengan laporan tersebut.
"Katanya 'sekarang kita sudah cepet kok pak, seminggu'. Seminggu saja dibanggakan, duh ini pak Dubes jadul banget. Nggak usah saya sebut (nama Dubesnya) nanti saya nggak dimasakin yang enak lagi," kata Jokowi disambut tawa peserta Raker.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menginginkan, pengurusan visa bisa diselesaikan dalam hitungan jam. Jokowi menyarankan pada Dubes mencontohkan kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal yang memangkas waktu pengurusan izin dari sebelumnya bertahun-tahun menjadi hitungan menit.
"Ini dulu di BKPM, bisa bertahun-tahun, berbulan-bulan. Nyatanya sekarang bisa 3 jam jadi 9 izin, nyatanya bisa tapi harus diinjak dulu dan dikontrol terus biar jadi kebiasaan," tuntasnya. (mdk/pan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Di momen tersebut, Presiden Jokowi menyindir sulitnya membuat perizinan acara di Indonesia
Baca SelengkapnyaProses pengerjaan suatu proyek energi hijau baru bisa dimulai di tahun keenam.
Baca SelengkapnyaProses investasi di Indonesia terlalu melibatkan banyak pihak dan berbelit-belit.
Baca SelengkapnyaJokowi mengungkapkan bahwa potensi energi panas bumi atau geothermal di Indonesia mencapai sekitar 24.000 megawatt (MW), namun belum dioptimalkan dengan baik.
Baca SelengkapnyaPadahal, ada sekitar 3.700 event di Indonesia yang digelar setiap tahun
Baca SelengkapnyaJokowi menyentil surat rekomendasi yang merupakan sebutan halus untuk perizinan
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengakui perizinan acara Moto Gp di Mandalika, Lombok sangat rumit.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, percuma memasarkan sesuatu kepada investor tetapi penyelesaian masalah dalam negeri belum selesai.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku lemas saat mengetahui penyelenggaraan Motogp Mandalika memerlukan 13 perizinan
Baca SelengkapnyaJokowi memberikan arahan kepada para pejabat TNI dan Polri di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur pada Kamis 12 September 2024.
Baca SelengkapnyaDubes Arab Saudi untuk Indonesia pun menghubungi Jokowi bahwa Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 20.000.
Baca SelengkapnyaJokowi mengapresiasi pembangunan yang terbilang cepat, tercatat hanya sembilan bulan.
Baca Selengkapnya