Jubir Duterte: Presiden tak dukung pembunuhan di luar hukum
Merdeka.com - Juru bicara presiden terpilih Filipina mengatakan sang presiden terpilih, Rodrigo Duterte, tidak mendukung pembunuhan yang dilakukan di luar hukum. Pernyataan sang jubir ini dilontarkan usai kritikan pedas dari Sekretaris Jenderal PBB atas rencananya dalam memerangi kejahatan.
Pria 71 tahun ini juga berjanji akan menghabisi para penjahat dalam kurun waktu enam bulan setelah memulai kepemimpinannya di Filipina. Dia juga mendukung warga membunuh gembong dan pengedar narkoba di negaranya.
"Presiden terpilih (Duterte) tidak mendukung dan tidak akan pernah mendukung pembunuhan di luar hukum. Mereka bisa mendapat sanksi karena bertentangan dengan hukum," kata sang jubir Salvador Panelo dalam pernyataan tertulis, seperti dikutip dari Channel News Asia.
-
Siapa yang mengkritik pernyataan Kartika Putri? Pernyataan kontroversialnya tentang mengaji menyebabkan dia menjadi sasaran cibiran netizen.
-
Apa yang membuat Sekjen PBB terkejut? 'Sekretaris Jenderal Antonio Guterres sangat terkejut dengan tingginya angka kematian, cedera, dan kerusakan yang terjadi di Gaza utara. Banyak warga sipil terjebak di bawah reruntuhan, sementara mereka yang sakit dan terluka tidak mendapatkan akses ke perawatan kesehatan yang memadai. Selain itu, banyak keluarga yang menghadapi kekurangan makanan dan kesulitan dalam mencari tempat tinggal.'
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa yang menjadi juru bicara Indonesia di PBB? Untuk memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi, Presiden Soekarno meminta LN Palar untuk menjadi juru bicara Indonesia di pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
-
Siapa bos China yang membuat pernyataan kontroversial? Dalam perkembangan terbaru, ia telah meminta maaf atas komentarnya yang kontroversial.
-
Kenapa PBB di Jakarta dikorting? Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak.
"Dia juga tidak membenarkan pembunuhan terhadap jurnalis maupun warga dalam hal ini, apapun tujuannya," lanjut Panelo.
Panelo juga mengatakan Sekjen PBB Ban Ki-moon mendapat 'laporan yang salah' sampai mengutuk apa yang dilakukan Duterte membunuh para penjahat.
Dalam sebuah pidato pada Rabu kemarin, Ban Ki-moon menegaskan sangat terganggu oleh pernyataan Duterte yang ingin membunuh semua pelaku kejahatan. Ki-moon bahkan sampai menyuarakan keprihatinannya secara khusus atas pernyataan Duterte yang akan membenarkan membunuh jurnalis.
Duterte sendiri saat itu mengatakan akan membunuh semua koruptor, termasuk jurnalis yang melakukan tindak korupsi.
"Hanya karena Anda seorang jurnalis, jangan berpikir Anda bisa bebas dari pembunuhan," kata Duterte kala itu.
(mdk/ard)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurutnya hal itu tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin tidak ada diskriminasi.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, TNI-Polri tidak perlu takut dengan wanti-wanti Megawati itu.
Baca SelengkapnyaSekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengomentari pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal estafet kepemimpinan.
Baca SelengkapnyaDudung kemudian mempertanyakan Megawati, yang tidak menyinggung ketidaknetralan Badan Intelijen Negara atau BIN.
Baca SelengkapnyaIstana menyebut Presiden Joko Widodo tidak mengkhawatirkan soal penyampaian pendapat oleh massa tentang RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaArteria tegas mengatakan tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi.
Baca SelengkapnyaPasmpres selalu bertindak waspada dengan tetap memberikan ruang fleksibilitas kepada Presiden.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pemimpin tidak boleh memiliki rekam jejak pelanggaran HAM.
Baca Selengkapnya"Enggak ada, pikiran saja enggak ada, masa (terbitkan Perppu Pilkada)," kata Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (23/8).
Baca SelengkapnyaNusron menyebut isu standar moral ini muncul karena perbedaan kepentingan politik saja.
Baca SelengkapnyaSekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto tegas menolak Gubernur Jakarta nantinya akan ditunjuk langsung oleh Presiden seusai Ibu Kota pindah ke IKN.
Baca SelengkapnyaJokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca Selengkapnya