Junta Militer Myanmar Impor Peralatan Radar dari Rusia Senilai Hampir USD 15 Juta

Merdeka.com - Rezim militer Myanmar mengimpor peralatan radar dari Rusia pada Februari senilai USD 14,7 juta atau sekitar Rp 213 miliar, berdasarkan data bea cukai Rusia yang dilihat The Moscow Times.

Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu sepakat untuk memasok Myanmar dengan sistem rudal permukaan ke udara Pantsir-S1, drone pengawas Orlan-10E, dan peralatan radar dalam kunjungannya ke ibu kota Myanmar, Naypyidaw pada Januari lalu. Kesepakatan itu dibuat sepekan sebelum kudeta militer yang menggulingkan pemerintaha sipil Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.

Dikutip dari laman The Moscow Times, Kamis (22/4), belum jelas apakah peralatan radar Rusia yang diimpor Myanmar pada Februari itu merupakan bagian persetujuan yang dibuat pada Januari. Badan Bea Cukai Federal Rusia (FCS) tidak menanggapi permintaan komentar.

Rusia terus memberikan dukungan untuk rezim militer Myanmar yang terpinggirkan. Dalam sebuah kunjungan ke Yangon pada akhir Maret, Wakil Menteri Pertahanan Rusia, Alexander Fomin — yang menjadi kunjungan penting pertama pejabat asing setelah kudeta – berjanji untuk memperdalam kerjasama militer antara kedua negara.

Menurut data Stockholm International Peace Research Institute pada 2019, anggaran yang dihabikan Myanmar untuk memberli senjata Rusia diperkirakan sebesar USD 807 juta selama satu dekade, menjadikan Rusia sebagai negara eksportir senjata terbesar kedua ke Myanmar setelah China.

Pada Desember, data perdagangan juga menunjukkan Rusia mengekspor barang senilai USD 96 juta yang diklasifikasikan sebagai “tersembunyi”, yang kerap dikaitkan dengan produk pertahanan.

Secara keseluruhan kerjasama perdagangan antara Rusia dan Myanmar masih rendah, para pemimpin Myanmar mendesak pengusaha Rusia berinvestasi di negara tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan di saat komunitas internasional semakin mengucilkan Myanmar karena kekerasan militer terhadap pengunjuk rasa yang menentang kudeta. AS telah menghentikan perdagangan dengan Myanmar, sementara perusahaan Singapura, termasuk perusahaan yang menjual produk anti-drone kepada polisi Myanmar, membatalkan perjanjian mereka.