Jurus Baru Pemerintah Hong Kong Redam Amarah Pendemo
Merdeka.com - Berbagai cara dilakukan Pemerintah Hong Kong untuk meredam kerusuhan di negaranya. Sudah hampir 13 pekan kerusuhan terjadi di Hong Kong, Massa merusak sejumlah fasilitas umum, hingga mengganggu ketertiban negara. Tak tanggung-tanggung, massa memblokir bandara tersibuk di Hong Kong, dan mengganggu aktivitas.
Berikut cara Pemerintah Hong Kong untuk meredam kerusuhan yang terjadi sejak 31 Maret 2019 lalu:
Cabut RUU Ekstradisi
-
Apa yang dilakukan polisi China? Sang polisi bahkan tak segan turun tangan mempromosikan dagangan sang penjual dengan pengeras suara. 'Enam mao per setengah kilogram,' katanya. Saat salah seorang calon pembeli melirik, sang polisi turut menggiring sosoknya ke lapak.'Silakan kalau mau lihat dulu,' ungkapnya.
-
Bagaimana polisi menanggapi demo buruh? Polisi saat ini sudah melakukan rekayasa lalu lintas. Adapun, exit tol Cikarang dialihkan ke exit tol lain seperti Bekasi Barat maupun Cibitung.
-
Bagaimana serikat buruh Kung Tang Hwe Koan melakukan aksi May Day? Ketika itu, aksi hari buruh juga sudah dilakukan dengan cara mogok bekerja dan fokus melakukan orasi di depan gedung-gedung yang dianggap vital dan mau mendengar keluh kesah buruh.
-
Apa tujuan warga demo? Dilansir dari akun Instagram @merapi_uncover, mereka mengadakan arak-arakan itu dengan tujuan 'Mberot Jalan Rusak' di sepanjang Jalan Godean.
-
Apa yang diminta oleh massa demo? Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
-
Siapa yang memprotes kejadian tersebut? Diketahui, terekam video yang beredar di media sosial salah satu pendukung mengacungkan tiga jari saat debat capres berlangsung. Hal tersebut pun menuai protes dari pihak 02 yakni Grace Natalie.
Sempat dipertahankan, akhirnya RUU Ekstradisi resmi dicabut. Pemimpin Hong Kong Carrie Lam secara resmi mencabut RUU ekstradisi yang memicu unjuk rasa sejak Juni lalu hingga terjadi krisis politik yang belum pernah terjadi sebelumnya.
"Pemerintah akan secara resmi mencabut RUU itu untuk sepenuhnya melenyapkan kekhawatiran publik," kata Lam.
Rancangan undang-undang ekstradisi memungkinkan orang yang melakukan kejahatan diekstradisi ke China daratan untuk menjalani pengadilan di bawah pengaruh Partai Komunis.
Penarikan RUU ini sepenuhnya menjadi salah satu tuntutan utama demonstran yang sudah turun ke jalan lebih dari 13 pekan lamanya.
Berdialog dengan Pemerintah
Pemimpin Hong Kong Carrie Lam juga mengajak masyarakat untuk berdiskusi dibandingkan berdemo. Nantinya Lam akan turun langsung ke lapangan dan siap berdialog dengan massa. "Mari ganti konflik dengan dialog, dan cari solusinya," kata Lam.
"Kami harus menemukan cara untuk menangani keluhan dan mencari solusinya," kata Lam.
Lam juga berjanji bahwa pemerintahannya akan mematuhi laporan rekomendasi yang dibuat Dewan Keluhan Polisi Independen (IPCC).
Membawa Akademisi untuk Tinjau Keluhan Warga
Pemimpin Hong Kong Carrie Lam berniat untuk menerjunkan akademisi hingga profesional untuk meninjau problem warga, memberikan masukan dan solusi kepada pemerintah Hong Kong.
"Tujuan utama kami adalah mengakhiri kerusuhan, menjaga penegakan hukum, memulihkan ketertiban dan menyelamatkan masyarakat," kata Lam.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polda Metro Jaya memulangkan 16 pendemo yang ditangkap saat demo berujung ricuh di depan KPU dan DPR/MPR RI
Baca SelengkapnyaKapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, 3.286 personel gabungan disebar di sekitar Patung Kuda dan Gedung DPR.
Baca SelengkapnyaUsman menyoroti penggunaan water cannon, gas air mata, atau penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang kepada pengunjuk rasa.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Hadi Thahjanto menyebut demonstrasi soal kecurangan Pemilu 2024 hanya riak-riak kecil.
Baca SelengkapnyaBuruh meminta stop PHK buruh tekstil hingga mencabut Permendag Nomor 8 Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaDi sisi kanan, massa membakar ban bekas dan melemparkan botol-botol ke arah barikade petugas yang berada di dalam kawasan Gedung DPR/MPR.
Baca SelengkapnyaSebanyak 10 pelaku yang awalnya tak dikenal kini sudah diketahui identitasnya dan segera ditangkap.
Baca SelengkapnyaMasyarakat diimbau tidak melintas di Jalan Merdeka Barat lantaran adanya demo ini.
Baca SelengkapnyaSituasi unjuk rasa menolak pengesahan revisi UU Pilkada di Gedung DPR, Jakarta, mulai memanas.
Baca SelengkapnyaDemonstran kini sudah sampai menutup Tol Dalam Kota tepat di depan gedung DPR, Kamis (22/8) sore.
Baca SelengkapnyaDalam aksinya mereka menuntut untuk menyikapi konflik lahan di Rempang.
Baca SelengkapnyaDirektur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, aparat kepolisian kembali bersikap brutal kepada para pengunjuk rasa
Baca Selengkapnya