Kedai kopi, Soeharto, dan perang di Lahad Datu

Merdeka.com - Malam hari di Lahad Datu paling asyik kongkow di kedai kopi. Salah satu kedai yang cukup terkenal di Lahad Datu adalah Kedai Kak Tini di pojok Jalan Teratai. Pemiliknya orang Malaysia berdarah Bugis, istrinya Jawa, pelayannya dari Bugis dan Jawa.

Obrolan di kedai pun mulai tak biasa ketika datang seorang warga Lahad Datu yang ingin duduk di meja kami. Obrolan pun mulai menarik, ketika pria warga negara Malaysia berdarah Makassar tersebut membedah pandangannya seputar politik di negeri jiran.

"Ada yang lebih penting, urgen dibanding perang di Tanduo, election atau Pemilihan Raya Umum (PRU)," ujar pria bertubuh gendut tersebut kepada beberapa wartawan Indonesia, Selasa (12/3) malam.

Menurut dia, tak mau identitasnya diungkap, Pemilu yang rencananya akan digelar pada Maret atau April ini akan sangat menentukan situasi di Malaysia. Pasalnya, baru pada Pemilu kali ini banyak pengamat yang menyebut kekuatan partai pemerintah dengan oposisi sama-sama kuat.

"12 kali kami PRU, tetapi baru di PRU ke 13 ini kedudukan antara partai penguasa dan partai pembangkang atau oposisi seimbang. Sebelum-sebelumnya partai pemerintah selalu dipastikan unggul dengan 3/4 suara," ujarnya.

Menurutnya, pemilu kali ini akan sangat menentukan Malaysia. Bila partai pemerintah kembali berkuasa, maka untuk selamanya akan sulit dijatuhkan.

"Malaysia akan tetap seperti ini, seperti di Indonesia ketika presidennya Soeharto. Tak ada kebebasan berpendapat, pers di kekang," ujar pria yang mengaku beristri tiga ini.

Dari kacamatanya sebagai konsultan di sebuah kilang minyak, jika partai pemerintah kembali berkuasa maka negeri jiran ini tidak akan banyak perubahan yang lebih baik. Kebebasan menyatakan pendapat dan pers akan berlanjut terus, termasuk pengungkapan kasus rasuah atau korupsi.

"Malaysia ini banyak korupsi, indeks korupsinya pun tinggi. Di sini tidak seperti di Indonesia sekarang. Di sini media, pengadilan semua milik pemerintah. Kita tahu ada korupsi, tetapi kita tak berdaya," terangnya.

Jika ada orang yang melaporkan korupsi atau menuduh pejabat korupsi bisa dikenai pasal pencemaran nama baik dan firnah. Bila melapor ke pengadilan juga percuma, karena pengadilan tidak independen.

"Mahkamah atau pengadilan di sini pun di bawah pemerintah, jadi mana mungkin bisa lapor. Lapor ke media pun kita kena pasal fitnah, media pun di sini dikuasai pemerintah," terangnya.

Menurutnya, kondisi Malaysia saat ini sama ketika Indonesia di bawah rezim Soeharto. Meski demikian, kondisi rakyat di Malaysia saat ini lebih baik dibanding saat Orde Baru berkuasa.

"Inilah yang buat warga di sini patuh, diam saja, tahu pun pura-pura tak tahu. Karena kalau lapor malah bisa ditangkap polisi, jadi diam saja toh, yang penting aman, bisa cari uang," terangnya.

Obrolan yang ditemani es teh tarik pun semakin malam semakin panas. Malaysia disebutnya negara yang punya pengalaman dalam perang. Hal inilah yang membuat pemerintah Malaysia terkesan kebakaran jenggot ketika menghadapi penyusup Sulu.

Malaysia lebih senang menyelesaikan segala sesuatu lewat meja diplomasi atau perundingan. Hal ini pun yang terjadi ketika menghadapi penyusup Sulu.

"Kita selalu diplomasi, berundinglah, jelas-jelas mereka penyusup, masuk wilayah Malaysia bawa senjata, kalau di Indonesia mungkin sudah ditembak mati mereka semua, tapi di sini tidak, berunding sampai empat kali, setelah 8 polisi ditembak mati baru perang," ujarnya sambil menghisap rokok putihnya.

"Indonesia merdeka karena perlawanan, karena perang, Malaysia merdeka karena perundingan. Maka segalanya lewat perundingan," terangnya.

Media pemerintah menyebut bahwa perang di tapal batas tersebut tidak membawa dampak bagi perekonomian, namun hal itu dia bantah. Warga Lahad Datu paling tahu persis dan sangat merasakan imbasnya.

"Lahad Datu memang sepi, tetapi tak sesepi ini. Dulu lebih ramai, sekarang saja banyak kedai yang tak berani buka sampai larut malam, hotel penginapan di hari libur sepi. Itulah dampaknya," terangnya.

Pemerintah selalu menyatakan Lahad Datu aman, namun dengan kondisi barikade dimana-mana, laju kendaraan militer yang membawa pasukan besar membuat warga tetap merasa ada sesuatu.

"Mungkin waspada saja. Tetapi jujur kami senang dengan kondisi ini, meskipun di kota banyak polisi, banyak redblok, kami jadi tenang, tetapi jadi berpikir juga kalau sebenarnya memang belum aman, kalau aman tak mungkin seperti ini," terang pria yang mengaku tidak memiliki hubungan ideologi dengan salah satu partai ini.

Namun dia tidak sepakat ketika ada yang menyebut militer Malaysia terlalu berlebihan dalam menghadapi penyusup Sulu. Hal ini dikarenakan militer Malaysia menggunakan peralatan dan senjata besar hanya untuk menghadapi seratusan penyusup.

"Soal itu lain cerite, saya setuju. Kita ini dibilang berlebihan, masak lawan penyusup seratus orang saja pakai F 18, itu tak masalah. Bahkan kalau kita punya F 50 kita gunakan juga itu, biar habis itu penceroboh (penyusup). Siapa suruh masuk wilayah kami, habisi sekalian tak masalah, sejengkal tanah pun kami tak relah diambil mereka (penyusup Sulu)," terangnya.