Kemlu mengklaim arus TKI tak resmi ke Malaysia berkurang

Merdeka.com - Kecelakaan kapal yang menewaskan 18 WNI di Pantai Kelise, Sungai Tengah, Bandar Penawar Kota Tinggi, Johor Bahru, Malaysia, menjadi pukulan bagi pemerintah. Insiden tragis itu membuktikan pengiriman buruh migran tanpa dokumen ke Negeri Jiran masih terjadi walau ada moratorium. Kementerian Luar Negeri tak mau dianggap kecolongan, sembari mengklaim telah bekerja sama dengan instansi lain seperti BNP2TKI.

"Kemlu bekerja sama dengan instansi lain, untuk mengurangi dan mencegah kasus seperti ini," ucap Juru Bicara Kemlu Arrmanatha Nasir, di Kemlu, Rabu (27/1).

Tata mengatakan pemerintah saat ini sudah cukup berhasil mengurangi pengiriman TKI secara ilegal. Hal tersebut dibuktikan dengan menurunnya angka kasus tersebut.

"Setiap tahun jumlah kasus menurun banyak. Yang diselesaikan cukup banyak. Kita bekerja sama dengan BNP2TKI, kalau tidak bekerja sama, tentunya jumlah kasus bisa meningkat," ungkapnya.

Beberapa waktu lalu, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Kemlu untuk membuat pos yang ditempatkan di 'jalan-jalan tikus', pengiriman TKI ilegal. Nantinya yang ditugaskan di pos itu bisa mengawasi jalur tersebut dan berwenang untuk menghentikan dan menangkap penyelundupan TKI.‎

Tahun lalu, pemerintah RI mencatat pemulangan 1,8 juta buruh migran tanpa dokumen di Negeri Jiran ke Tanah Air. Sedangkan sepanjang 2015, tercatat ada 19 ribu WNI yang memasuki wilayah Malaysia melalui jalur tidak resmi, terutama dari laut. Jumlah itu sudah turun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 23 ribu orang.