Kepolisian Brasil Selidiki Presiden Jair Bolsonaro Terkait Dugaan Korupsi Vaksin
Merdeka.com - Atas permintaan Mahkamah Agung, kepolisian federal Brasil secara resmi membuka penyelidikan terhadap Presiden Jair Bolsonaro terkait dugaan penyimpangan dalam pembelian vaksin India. Setelah penyelidikan dibuka secara resmi, kepolisian bisa memeriksa presiden. Demikian diungkapkan seorang sumber yang terlibat dalam penyelidikan pada Senin.
Dikutip dari laman Al Arabiya, Selasa (13/7), Presiden Bolsonaro dituduh terlibat dalam penyimpangan seputar kontrak 1,6 miliar reais (USD 316 juta) yang ditandatangani pada Februari untuk pembelian 20 juta dosis vaksin dari India, Bharat Biotech.
Sebuah komisi Senat Brasil yang menyelidiki penanganan pandemi oleh pemerintah menaruh kecurigaan terkait harga yang terlalu mahal dan korupsi yang terkait dengan kontrak tersebut. Beberapa senator menuduh Bolsonaro tidak segera menyelidiki tuduhan tersebut saat mengetahuinya.
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Siapa yang dijerat kasus oleh pemerintah? Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh mengungkapkan, keheranannya atas kasus yang menjerat eks timses Anies Baswedan yakni Tom Lembong.
-
Siapa yang menjadi tersangka kasus korupsi? Harvey Moeis menjadi tersangka dalam kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.
-
Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi? Kejaksaan Agung secara resmi mengumumkan status Harvey Moeis sebagai tersangka, langsung mengirimnya ke tahanan.
-
Siapa yang meminta Polda Jatim untuk melakukan investigasi? Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mendorong Polda Jatim untuk segera melakukan investigasi karena dikhawatirkan Briptu FN mengalami depresi pasca persalinan alias baby blues.
Setelah laporan penyimpangan terungkap ke publik, pemerintah menangguhkan kontrak tersebut.
Skandal itu telah merusak posisi Bolsonaro dalam survei. Banyak orang kecewa atas penanganannya terhadap wabah virus corona paling mematikan kedua di dunia, tuduhan korupsi vaksin, dan kenaikan harga bahan bakar, listrik, dan makanan.
Jaksa federal Brasil dan kantor pengawas keuangan umum, atau CGU, juga secara terpisah menyelidiki dugaan penyimpangan dalam kesepakatan itu.
Bolsonaro telah membantah tuduhan tersebut.
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPK menggeledah sejumlah tempat di Jabodetabek untuk mengusut kasus korupsi Banpres.
Baca SelengkapnyaKetut belum merinci jadwal pemeriksaan terhadap Achsanul Qosasi di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung.
Baca SelengkapnyaDalam perkara ini, KPK telah menetapkan Direktur Utama Mitra Energi Persada sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020 Ivo Wongkaren.
Baca SelengkapnyaDiketahui, untuk anggarannya berasal dari APBN tahun 2020 mencapai Rp753 miliar
Baca SelengkapnyaKPK menggeledah sejumlah lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) penanganan Covid-19 di Kemenkes RI.
Baca SelengkapnyaKPK bakal segera menetapkan pihak yang akan dijadikan tersangka dan lakukan penahanan
Baca SelengkapnyaDalam penyidikan kasus ini, KPK sudah menentukan pihak yang akan bertanggungjawab.
Baca SelengkapnyaNilai proyek yang mencapai nilai triliunan Rupiah tersebut untuk pengadaan 5 juta set APD.
Baca SelengkapnyaLaporan dilakukan usai BPK menemukan adanya dugaan penyimpangan senilai Rp371,83 miliar dalam pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk periode 2020-2023.
Baca SelengkapnyaRumah yang digekedah milik eks pegawai BPOM berinisial SD yang merupakan tersangka pemerasan dan gratifikasi terhadap Direktur PT AOBI senilai Rp3,49 miliar.
Baca SelengkapnyaKPK mulai menyelidiki kasus dugaan korupsi Bantuan Presiden (Banpres) Joko Widodo saat penanganan Pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaPerhitungan kerugian keuangan negara masih dalam proses audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Baca Selengkapnya