Ketika Kaum Nasionalis India Ingin Kuasai Penuh Wilayah Kashmir

Merdeka.com - Pemerintah India mencabut salah satu pasal di Konstitusi yang memberikan status khusus bagi wilayah Negara Bagian Jammu dan Kashmir.

Pasal 370 di Konstitusi India menjamin otonomi khusus bagi wilayah yang dihuni mayoritas muslim itu. Wilayah Kashmir selama ini menjadi sengketa antara India dan Pakistan. Masing-masing pihak mengklaim menguasai Kashmir tapi pada kenyataannya kedua negara itu hanya menguasai sebagian wilayah Kashmir.

Di wilayah Kashmir yang dikuasai India sejak lama terjadi perlawanan.

India dan Pakistan yang terpecah sejak 1947 masing-masing memiliki senjata nuklir dan sudah terlibat dua kali perang.

Pakistan mengecam keputusan India yang mencabut status otonomi khusus Kashmir dan menyebut keputusan itu ilegal.

"India menjalankan permainan berbahaya yang akan berdampak serius bagi perdamaian dan kestabilan kawasan," kata Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehmud Qureshi, seperti dilansir BBC, Senin (5/8).

Langkah pemerintah India yang didukung nasionalis dari Partai BJP ini memicu kemarahan di parlemen dan sebagian ahli hukum menyebut keputusan itu adalah serangan terhadap konstitusi.

Mantan Kepala Menteri Mehbooba Mufti mengatakan pencabutan Pasal 370 itu bisa berdampak serius bukan hanya terhadap negara bagian Kashmir tapi juga seluruh negara dan subkontinen.

"Mereka hanya ingin menduduki tanah kami dan membuat wilayah mayoritas muslim ini menjadi negara bagian yang lain dan ingin kami menjadi minoritas dan melemahkan kami," kata Mehbooba Mufti kepada BBC.

Menurut dia, Pasal 370 itu bukan hadiah pemberian bagi warga Kashmir, tapi 'jaminan dari konstitusi yang diberikan oleh parlemen India kepada rakyat Jammu dan Kashmir'.

Apa itu Pasal 370?

Di masa pemisahan India- Pakistan pada 1947, Jammu dan Kashmir, seperti juga wilayah mayoritas muslim lainnya, diharapkan bergabung dengan Pakistan.

Namun penguasa Kashmir saat itu yang pada awalnya ingin Jammu dan Kashmir independen, akhirnya bergabung dengan India yang membantu mereka melawan serangan dari suku-suku Pakistan.

Pada 1949 akhirnya Konstitusi India memberikan status otonomi khusus bagi Jammu dan Kashmir.

Pasal 370 itu mengizinkan Kashmir punya konstitusi sendiri, bendera berbeda, dan kemerdekaan di segala bidang kecuali urusan luar negeri, pertahanan, dan komunikasi.

Ketentuan lain kemudian ditambahkan pada Pasal 370-35A- yang memberikan keistimewaan khusus bagi penduduk permanen, termasuk hak mendapat pekerjaan pegawai negeri dan hak memiliki properti di sana.

Sebagian wilayah Kashmir yang berada di bawah kekuasaan India kini ditutup dan sejumlah pejabat lokal ditangkap menyusul makin tegangnya situasi di kawasan konflik itu setelah India mengerahkan sejumlah tentara ke sana.

"Sesuai dengan perintah, tidak boleh ada warga keluar daerah dan semua institusi pendidikan ditutup," kata pernyataan pemerintah Negara Bagian Jammu dan Kashmir, Minggu malam, seperti dilansir laman Aljazeera, Senin (5/8).