Ketika Warga Dunia Makin Kecewa dengan Pemerintah dan Kepercayaan Publik Kian Merosot

Merdeka.com - Berdasarkan survei terbaru di tingkat global, ditemukan munculnya ketidakpercayaan penduduk global terhadap pemerintahan nasional di negara masing-masing karena kasus korupsi, kurangnya anggota dewan perwakilan yang layak, dan akuntabilitas yang tidak memadai.

Survei terbaru yang dirilis tepat sebelum Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, ini menunjukkan kepercayaan publik terhadap pemimpin politik merosost di bawah kepercayaan pekerja terhadap perusahaan. Temuan jajak pendapat menunjukkan merosotnya dukungan untuk birokrasi pemerintah, dikarenakan semakin banyak warga negara yang peduli dengan korupsi, kurangnya perwakilan rakyat, dan kemampuan pemerintah negara bagian untuk membela kepentingan nasional.

Dilansir dari Sputnik News, Selasa (22/1), menurut data tahunan Edelman Trust Barometer, hanya 20 persen responden di seluruh dunia yang mempercayai sistem pemerintahan nasional di negara mereka masing-masing. Hampir 60 persen warga negara di seluruh dunia percaya bahwa sistem ekonomi, sosial, dan politik negara-bangsa tak lagi relevan. Menurut mereka konflik antar negara merusak lapangan kerja, kesejahteraan, dan membuat mata pencaharian mereka dalam risiko.

Salah satu negara dengan ekonomi paling maju di dunia, Jepang, warganya sangat skeptis terhadap model pemerintahan nasional negara-bangsa. Sekitar 84 persen warga Jepang mengatakan kualitas hidup mereka kemungkinan akan memburuk lima tahun ke depan karena kelemahan dan ketidakefisienan sistem politik.

Setelah Jepang, disusul Prancis. Sebanyak 79 persen warga Prancis skeptis dan bahkan sangat sentimen terhadap pemerintahan yang dikuatkan dengan amuk massa atau protes "Rompi Kuning" yang terus berlangsung. Di Jerman, 74 persen warga yang disurvei tidak percaya pada kepemimpinan politik. Sementara di Inggris, sekitar 72 persen responden juga sama-sama kecewa dengan pemerintah.

Demo anti-pemerintah di Prancis ©2018 AFP Photo/Alain JOCARD

Rata-rata, sebanyak 49 persen responden di seluruh dunia mengatakan mereka tidak berharap menjadi lebih baik dalam waktu lima tahun. Edelman Trust Barometer menemukan bahwa mayoritas penduduk di negara maju percaya bahwa elit politik di negara mereka menempatkan kepentingan sendiri di atas kepentingan bangsa dan negara.

Warga juga mengkritik pertikaian politik dan partisan di negara masing-masing, ketegangan geostrategis, sentimen jingoistik (sifat yang terlalu mengagung-agungkan kebesaran dan kekuasaan negeri sendiri), dan keinginan terlibat dalam eksperimen ekonomi tak bertanggung jawab dalam pemerintahan.

Sebaliknya, sebagian besar responden di seluruh dunia memuji perusahaan sektor swasta - termasuk perusahaan tempat mereka bekerja- mengatakan selama beberapa tahun terakhir perusahaan telah membuat kemajuan yang signifikan terkait transparansi, kompensasi pekerja yang adil, dan penerapan kebijakan ramah lingkungan.

Sekitar 75 persen warga di seluruh dunia mengatakan mempercayai pimpinan (perusahaan) mereka. Ketika ditanya tentang pemerintah, hanya 48 persen yang masih memiliki kepercayaan, sementara kepercayaan terhadap media hanya 47 persen. Hasil survei dalam kategori ini tidak mencapai 100 persen karena banyak responden memberikan beberapa jawaban untuk pertanyaan "Siapa yang Anda percayai?".

Para ahli mengatakan sentimen semacam ini juga menjelaskan kebangkitan partai-partai populis di seluruh Eropa, termasuk UKIP di Inggris, Five Star dan Liga di Italia, dan AfD di Jerman. Pemilihan Donald Trump sebagai presiden AS pada 2016 juga berkorelasi dengan hasil jajak pendapat Edelman.

Selain itu, beberapa responden mengatakan, masyarakat informasi terbuka dan munculnya teknologi 5G dan teknologi lainnya dapat menjadi pukulan mematikan bagi struktur tata kelola politik di seluruh dunia. Para ahli percaya bahwa nepotisme, korupsi, dan salah kelola menjadi semakin sulit ditutup-tutupi.

Namun, ada juga sisi yang mengkhawatirkan dari hasil jajak pendapat Edelman. Kepercayaan publik yang luar biasa pada sektor swasta dan teknologi merupakan ancaman berkaitan dengan hubungan perusahaan global dan kontrol negara, seperti skandal Facebook-Cambridge Analytica tahun lalu.

Kebangkitan "Brave New World", menurut para skeptis, dapat dicirikan dengan kurangnya pengawasan terhadap penggunaan data pribadi warga negara. Meskipun demikian, pemerintah nasional seperti yang ada saat ini hampir tidak dapat dipercaya dalam hal pengawasan. Beberapa mengatakan, atas semua itu sama artinya dengan warga negara harus belajar melindungi diri mereka di dunia yang terus berubah.