Komisi HAM PBB Serukan Dialog untuk Isu Papua dan Pemblokiran Internet Dicabut

Merdeka.com - Komisioner Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Michelle Bachelet, hari ini dalam pernyataannya menyerukan pemerintah berdialog dengan warga Papua dan Papua Barat untuk menyelesaikan kerusuhan di Bumi Cendrawasih.

Menurut Bachelet, Komisi HAM PBB sudah mencermati kekerasan yang terjadi di Papua, terutama tewasnya sejumlah pendemo dan aparat keamanan.

"Saya menyerukan pemerintah berdialog dengan warga Papua dan Papua Barat untuk mendengar aspirasi dan keinginan mereka sekaligus mengembalikan layanan Internet dan mencegah penggunaan kekerasan," kata Bachelet, seperti rilis yang disampaikan melalui laman ohchr.org hari ini.

Pemutusan Internet bertolak belakangan dengan kebebasan berekspresi dan membatasi komunikasi bisa memperburuk ketegangan.

Selain itu Bachelet juga menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo dan pejabat tinggi lainnya yang menolak diskriminasi ras--kasus yang selama ini menjadi isu besar di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

"Saya mengetahui sudah ada penangkapan sejumlah aparat yang diskors karena kaitannya dengan kekerasan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Pembela HAM, mahasiswa, dan jurnalis harus dilindungi dari intimidasi dan berbagai ancaman."

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara kemarin mengatakan internet di wilayah Papua dan Papua Barat akan dibuka secara bertahap.

"Nah ini sedang kita koordinasikan kabupaten dan kota mana saja. Malam ini mudah-mudahan sudah ada ini (datanya). Sehingga secara bertahap besok sudah bisa dilakukan, diaktifkan kembali layanan datanya di beberapa kabupaten, kota," ujar Rudiantara di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/9).

Kendati begitu, dia menyebut bahwa tak semua layanan di wilayah Papua dan Papua Barat akan dibuka. Rudiantara menjelaskan bahwa layanan internet akan dibuka di beberapa kabupaten atau kota yang dinilai sudah kondusif.

Sebelumnya, pemblokiran akses internet telah dilakukan Kemenkominfo sejak 21 Agustus 2019. Hal itu terkait dengan upaya proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.