Komisi I DPR: Pemerintah harus protes keras Brasil
Merdeka.com - Komisi I DPR mendukung sikap tegas pemerintah memanggil pulang Duta Besar RI di Brasil. Mereka juga sangat mendukung pemanggilan Dubes Brasil ke Kementerian Luar Negeri guna melayangkan protes akibat pembatalan penyerahan surat kepercayaan kepada Dubes Toto Riyanto.
"Sikap pemerintah sudah benar, oleh karena itu kita dukung," ujar Wakil Ketua Komisi DPR RI, Tantowi Yahya, Sabtu (21/2).
Pemberian credential (surat kepercayaan), menurut dia, merupakan hak negara akreditasi. Oleh sebab itu pembatalan penyerahan surat tersebut sangat menghina martabat bangsa.
-
Siapa yang memprotes kejadian tersebut? Diketahui, terekam video yang beredar di media sosial salah satu pendukung mengacungkan tiga jari saat debat capres berlangsung. Hal tersebut pun menuai protes dari pihak 02 yakni Grace Natalie.
-
Mengapa DPR RI minta pelaku dihukum berat? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4).
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Mengapa DPR mencecar bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa yang diadukan ke DKPP? Dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 19-PKE-DKPP/I/2024, Nus Wakerkwa mengadukan Ketua KPU Hasyim Asy’ari berserta anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap.
Pasalnya, Dubes Toto sudah berada di Istana Kepresidenan Brasil bersama beberapa Dubes dari negara lainnya untuk menerima surat kepercayaan tugas. Tanpa alasan yang jelas, Menlu Brasil membatalkan penyerahan surat tersebut hanya kepada Dubes RI yang membuat Dubes Toto batal menghadiri upacara penyerahan dan ditarik pulang ke Indonesia.
"Ini merupakan pelecehan diplomatik dan kita patut untuk mengajukan protes keras," tulis Tantowi Yahya dalam rilis yang diberikan kepada merdeka.com.
Dia juga menegaskan tidak ada negara yang bisa mendikte hukum di Indonesia, dan seharusnya Brasil sebagai negara berdaulat memaklumi hal tersebut. Dia juga mengatakan seharusnya Brasil mendukung keputusan pemerintah Indonesia lantaran kasus narkoba sudah sangat darurat di dunia.
"Tindakan emosionalnya ini (Brasil) bisa sangat mempengaruhi hubungan baik kedua negara yang sudah lama terjalin. Pemerintah Brasil akan memperburuk hubungan bilateral kedua negara di berbagai bidang," lanjutnya.
Tatowi menjelaskan, hubungan yang terjalin dengan Brasil antara lain di bidang pertahanan. (mdk/ard)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ibas mengutuk keras kasus penculikan dan penganiayaan Paspampres terhadap pemuda Aceh.
Baca SelengkapnyaAhmad Basarah PDIP mengecam penganiayaan anggota TNI terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali.
Baca SelengkapnyaAgar tindakan segelintir oknum tidak merusak citra Mabes TNI.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP membela Anies Baswedan yang dilaporkan pendukung Prabowo ke Bawaslu usai Debat Capres.
Baca SelengkapnyaArteria Dahlan meminta Dirjen Imigrasi Kemenkumham melakukan perlawanan terhadap Kejaksaan.
Baca SelengkapnyaPDI Perjuangan menyesalkan aksi tindak kekerasan dan penyiksaan prajurit TNI terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengecam penyerangan puluhan prajurit TNI ke sebuah desa di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
Baca SelengkapnyaIstilah Partai Coklat merujuk pada dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam proses politik, khususnya Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaKomisi I DPR melakukan rapat kerja bersama Kominfo dan Badan Siber dan Sandi atau BSSN, Kamis (27/6).
Baca SelengkapnyaPuan juga mempersilakan masyarakat memberikan penilaian dan menyuarakan aspirasi sesuai yang nuraninya.
Baca SelengkapnyaDeddy mengatakan seharusnya presiden tak boleh melakukan cawe-cawe
Baca SelengkapnyaYulius disanksi karena pernyataannya menyinggung ketidaknetralan aparat kepolisian di Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya