Komite Nobel Sebut PM Ethiopia Bertanggung Jawab Akhiri Konflik Tigray

Merdeka.com - Komite Nobel Norwegia, yang memberikan Nobel Perdamaian, menyampaikan pada Kamis (13/1) bahwa Perdana Menteri Ethiopia, Abiy Ahmed, yang memenangkan penghargaan bergengsi tersebut pada 2019, memiliki tanggung jawab khusus mengakhiri pertumpahan daerah di Tigray.

"Sebagai Perdana Menteri dan pemenang Nobel Perdamaian, Abiy Ahmed memiliki tanggung jawab khusus untuk mengakhiri konflik dan berkontribusi untuk perdamaian," jelas ketua komite, Berit Reiss-Andersen, dalam sebuah pernyataan kepada AFP, dikutip pada Jumat (14/1).

Wilayah di Ethiopia utara itu dilanda konflik sejak November 2020 ketika Abiy mengerahkan pasukan ke Tigray setelah menuduh partai berkuasa, Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) melakukan serangan ke kamp tentara federal.

Pertempuran antara pasukan pemerintah dan TPLF dan sekutunya telah membunuh ribuan orang dan memaksa jutaan orang melarikan diri dari rumah mereka.

Menurut PBB, Tigray saat ini berada di bawah blokade sehingga akses bantuan makanan dan obat-obatan tidak bisa menjangkau jutaan orang di wilayah itu.

"Situasi kemanusiaan sangat parah dan tidak dapat diterima bahwa bantuan kemanusiaan tidak bisa masuk secara menyeluruh," jelas Reiss-Andersen.

Dalam konferensi pers, direktur eksekutif Human Rights Watch, Kenneth Roth meminta negara-negara di dunia menekan Abiy agar mengizinkan bantuan masuk ke Tigray.

"Ancaman besar di sana adalah blokade pemerintah Ethiopia atas bantuan kemanusiaan yang sangat diperlukan oleh jutaan orang di kawasan itu," jelas Roth kepada wartawan.

"Ini adalah kasus klasik hukuman kolektif. Ini bukan menghukum pasukan militer TIgray. Ini menghukum rakyat, di Tigray."

Juru bicara Abiy, Billene Seyoum menanggapi komentar Komite Nobel, mengatakan Abiy telah memikul tanggung jawabnya.

"Perdana Menteri memang telah mengambil 'tanggung jawab khusus' untuk mengakhiri konflik yang dilancarkan TPLF terhadap negara dan telah terlibat dalam mengakhiri tidak hanya konflik tahun lalu tetapi juga aktivitas destabilisasi TPLF, yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh parlemen," jelasnya kepada AFP.

Konflik di Tigray telah memicu seruan untuk mencabut penghargaan Nobel Perdamaian yang diterima Abiy, tetapi ini tidak mungkin dilakukan berdasarkan regulasi Nobel.

Komite Norwegia mengatakan tidak dapat mengomentari faktor-faktor apa yang ditekankan ketika hadiah itu diberikan kepada Abiy di luar "alasan yang diberikan sehubungan dengan penghargaan itu," karena diskusi panel bersifat rahasia.

Abiy mendapat Nobel "atas dasar usahanya dan harapan sah yang ada pada 2019," kata Reiss-Andersen.

"Inisiatif perdamaian yang diluncurkan Abiy Ahmed dan dia menerima Hadiah Nobel didasarkan pada kontribusinya pada perjanjian damai dengan Eritrea dan inisiatif politiknya yang komprehensif untuk demokrasi dan pengembangan hak-hak sipil," tambahnya.