Konflik Kashmir, Pakistan Bakal Kerahkan Pasukan ke Perbatasan

Merdeka.com - Duta besar Pakistan untuk Amerika Serikat Asad Majeed Khan kemarin mengatakan negaranya kemungkinan akan mengerahkan pasukan dari perbatasan Afghanistan ke perbatasan Kashmir jika situasi di sana semakin genting menyusul sikap India yang menerapkan blokade di wilayah itu.

Pernyataan dubes Pakistan itu bisa menambah pelik upaya perundingan damai AS dengan Taliban.

Dalam wawancara dengan harian the New York TImes, Khan menuturkan isu Kashmir dan Afghanistan itu terpisah dan dia tidak ingin mengaitkan keduanya. Danmaun dia mengatakan Pakistan berharap pembicaraan AS dengan Taliban akan berjalan sukses dan negaranya akan mendukung upaya itu.

"Kami akan lakukan apa pun yang kami mampu dan terus mendukung. Ini bukan situasi untuk membuat pilihan," kata Khan, seperti dilansir laman the New York Times, Senin (13/8).

Meski begitu, menurut Khan, tindakan India di wilayah sengketa Kashmir yang ada di perbatasan sebelah timur Pakistan, bisa memburuk dan negaranya akan memperkuat pengawasan militer di sepanjang perbatasan.

"Kita sudah kerepotan di perbatasan barat," kata Khan. "Jika situasi memburuk di perbatasan timur kami akan menggeser pasukan ke sana."

Namun saat ini di Islamabad, ujar Khan, "Kami tidak memikirkan yang lain kecuali apa yang terjadi di perbatasan timur."

Cuitan Perdana Menteri Imran Khan

Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan mempertanyakan sikap komunitas internasional yang tidak juga menanggapi keputusan India terhadap Kashmir, Minggu (11/8). Dirinya menganggap, mendiamkan Kashmir di bawah kendali India sama dengan memenuhi keinginan Hitler.

"Pertanyaannya adalah, Apakah dunia akan menonton dan membiarkan hal yang serupa dengan tindakan Hitler di Munich? ucap Khan dalam akun Twitternya.

Pasca pencabutan status otonomi Kashmir, India memperketat penjagaan di wilayah tersebut. Akses transportasi dan komunikasi warga pun diputus. Tindakan tersebut dinilai Khan sebagai supremasi Hindu. Pasalnya, warga Kashmir mayoritas beragama Islam. Berbeda dengan penduduk mayoritas India yang beragama Hindu.

"Upaya untuk mengubah demografi Kashmir melalui pembersihan etnis," demikian ditulis Khan, seperti yang dikutip Al Arabiya.

Sebelumnya, di bawah otonomi konstitusionalnya, wilayah Kashmir mendapatkan hak khusus seperti hak tunggal untuk kepemilikan tanah, mendapat pekerjaan di pemerintahan, dan mendapat beasiswa tingkat universitas.

Alasan PM India Narendra Modi

Perdana Menteri India, Narendra Modi berkeras bahwa pencabutan otonomi Kashmir diperlukan untuk pengembangan ekonomi di wilayah tersebut, dan menghentikan terorisme. Dirinya mengatakan, ketika Kashmir dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah India, kawasan tersebut akan mendapat lebih banyak kesempatan kerja, pertumbuhan infrastruktur utama dipercepat, dan kasus korupsi akan berkurang.Menanggapi keputusan pencabutan hak otonomi untuk Kashmir oleh India, pemerintah pusat Pakistan dikabarkan telah geram. Sebelumnya, Pakistan mengumumkan telah mengusir duta besar India untuk Pakistan, menghentikan sejumlah hubungan dagang antar dua negara, dan menangguhkan layanan transportasi lintas batas.Wilayah Kashmir terpecah menjadi dua sejak merdeka pada 1947. Sebagian wilayah dikuasai India, dan sebagian lainnya berada di wilayah Pakistan. Tercatat, Pakistan dan India telah tiga kali berperang memperebutkan Kashmir.Sementara dikutip dari Al Arabiya, dalam tiga dekade terakhir, pemberontakan melawan pemerintah New Delhi (pemerintah pusat India) di Kashmir telah merenggut puluhan ribu nyawa. (mdk/pan)