Korea Utara Akui Luncurkan Uji Coba Rudal Taktis Baru Berhulu Ledak 2,5 Ton

Merdeka.com - Media pemerintah Korea Utara KCNA melaporkan pada Jumat (26/3), negara tersebut telah melakukan uji coba rudal baru, yang disebutnya “proyektil taktis terpadu” baru dengan mesin berbahan bakar padat. Korea Utara melakukan provokasi substantif pertamanya sejak pelantikan Presiden AS Joe Biden.

Pada Kamis, Pyongyang meluncurkan dua senjata dari pantai di wilayah timurnya, di mana Perdana Menteri Jepang Yoshihide menyebut senjata yang diuji itu rudal balistik.

Dilaporkan KCNA, penembakan rudal tersebut diawasi pejabat senior, Ri Pyong Chol, bukan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Uji coba berhasil di mana dua proyektil dengan tepat mengenai target 600 kilometer ke Laut Jepang, atau dikenal sebagai Laut Timur di Korea - lebih jauh dari 450 kilometer seperti yang dilaporkan oleh militer Korea Selatan.

KCNA mengatakan senjata itu bisa membawa muatan 2,5 ton. Dalam laporannya, KCNA menghindari penggunaan kata seperti "rudal" atau "balistik". Uji coba tersebut telah mengkonfirmasi keandalan mesin bahan bakar padat yang ditingkatkan.

Foto-foto di surat kabar resmi Pyongyang Rodong Sinmun menunjukkan petugas yang tersenyum bertepuk tangan setelah peluncuran dari kendaraan, kebanyakan dari mereka tidak mengenakan masker.

Vipin Narang dari MIT mengatakan itu tampaknya senjata yang diperlihatkan Korea Utara pada parade militer pada Januari.

“Hulu ledak seberat 2,5 ton mungkin menjawab pertanyaan apakah varian KN23 ini berkemampuan nuklir,” tulisnya di Twitter, dilansir France 24, Jumat (26/3).

Ri mengatakan uji senjata ini "sangat penting dalam memperkuat kekuatan militer negara, dan mencegah segala jenis ancaman militer yang ada di Semenanjung Korea".

AS menempatkan 28.500 tentara di Korea Selatan untuk melindunginya dari negara tetangganya, sementara Pyongyang mengatakan mereka membutuhkan senjata nuklir untuk mencegah kemungkinan invasi AS.

Pyongyang berada di bawah sejumlah sanksi internasional karena program senjata nuklirnya, di mana resolusi Dewan Keamanan PBB melarang pengembangan rudal balistik.

Kepada wartawan, Presiden Biden mengatakan resolusi PBB 1718 itu telah dilanggar karena pengujian rudal tersebut.

Biden menyampaikan pada Kamis pihaknya tengah berkonsultasi dengan rekan dan sekutunya, memperingatkan Korea Utara akan ada tanggapan jika mereka memilih untuk meningkatkan ketegangan.

“Saya juga bersiap untuk beberapa bentuk diplomasi, tapi itu harus dikondisikan pada hasil akhir denuklirisasi,” kata Biden.

Selain Biden, teguran mengalir dari Jerman, Prancis, dan Inggris yang masing-masing mengecam uji coba tersebut sebagai pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB.

Atas permintaan Washington, komite sanksi PBB menggelar pertemuan tertutup pada Jumat pagi, menurut sumber diplomatik, meskipun diperkirakan tidak akan ada pernyataan publik.

Pyongyang telah membuat kemajuan pesat dalam pengembangan senjata nuklirnya di bawah Kim Jong Un, menguji rudal yang mampu mencapai seluruh benua Amerika Serikat saat ketegangan meningkat pada 2017.

Tahun lalu, Pyongyang melakukan serangkaian uji coba senjata yang disebut "artileri jarak jauh" tetapi yang lainnya digambarkan sebagai rudal balistik jarak pendek.

Peluncuran hari Kamis, dan uji coba rudal non-balistik jarak pendek sebelumnya pada akhir pekan, dilakukan setelah latihan gabungan militer AS dan Korea Selatan dan kunjungan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin ke negara tersebut.

Selama perjalanan mereka ke Seoul dan Tokyo, Blinken berulang kali menekankan pentingnya denuklirisasi Korea Utara.

Pejabat pemerintahan Biden mengatakan mereka telah berusaha menjangkau Pyongyang melalui beberapa saluran tetapi sejauh ini belum mendapat tanggapan.