KPK Malaysia 'bersihkan' nama PM Najib dari kasus korupsi
Merdeka.com - Kasus korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang menimpa Perdana Menteri Malaysia Najib Razak tidak terbukti dihadapan Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC). Badan anti korupsi ini menyatakan, rekening orang nomor satu dalam pemerintahan Malaysia itu terbukti tidak dialiri dana dari 1MDB.
Dilansir dari Strait Times, Senin (3/8), MACC mengatakan dana yang ada dalam rekening PM Najib berasal dari sumbangan. Mereka menyatakan dana sekitar Rp 9 triliun itu merupakan dana kontribusi yang dikirim ke rekening Najib.
Walaupun begitu, mereka tidak menjelaskan mengapa dana tersebut dikirim ke rekening pribadi PM Najib.
-
Apa yang KPK setorkan ke kas negara? 'Mencakup uang pengganti Rp10.07 miliar, uang rampasan perkara gratifikasi dan TPPU Rp29.9 miliar, serta uang rampasan perkara TPPU sebesar Rp577 juta,' kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/9), melansir dari Antara.
-
Kenapa dana hibah KONI Kotim diduga diselewengkan? 'Kami harus bertindak tegas, karena ini menyangkut prestasi olahraga, dana yang seharusnya untuk kegiatan olahraga tapi ternyata diselewengkan seperti itu,' ujar Douglas.
-
Kenapa Karutan KPK tidak melaporkan pungli ke atasannya? 'Justru yang dilakukan terperiksa sebagai Kepala Rutan dengan memaklumi keadaan tersebut dan tidak pernah melaporkan ke atasannya tentang pungutan liar di Rutan KPK,' sambung dia.
-
Bagaimana dana hibah KONI Kotim diduga diselewengkan? 'Diduga dalam pelaksanaannya dana tersebut banyak digunakan untuk pembelajaan fiktif,' ujarnya. Selain itu, Douglas menjelaskan, telah terjadi mark up atau menaikan harga belanjaan serta kesalahan prosedur dalam menggunakan dana hibah tersebut.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Bagaimana KPK mengusut kasus suap dana hibah Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. 'Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti,' ujar Alex.
"Hasil investigasi MACC mengatakan PM Najib Razak bebas dari tuduhan korupsi. Dana senilai Rp 9 triliun itu merupakan kontribusi donor yang ditransfer ke rekening pribadi PM Najib," ujar MACC 'membersihkan' nama PM Najib dari kasus korupsi.
Pada Juli kemarin, The Wall Street Journal memberitakan dugaan korupsi terkait salah urus keuangan di 1MDB. Dalam pemberitaan itu disebutkan, dana miliaran rupiah tersebut diendapkan dalam rekening pribadi PM Najib.
PM Najib sendiri telah membantah mengambil uang tersebut untuk kepentingan pribadi. Dia juga mengatakan, tuduhan atas dirinya sebagai koruptor merupakan kampanye hitam dari salah satu rivalnya yang menginginkan dia mundur dari jabatannya saat ini.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 1MDB merupakan badan pengawas keuangan pemerintah Malaysia. Sayangnya, 1MDB dianggap lalai dalam kasus penggelapan dana kas pemerintah.
1MDB ini memiliki hutang senilai Rp 148 miliar dan PM Najib merupakan ketua dewan penasihat badan usaha milik negara ini. Gara-gara kasus ini, PM Najib sampai memecat wakilnya awal pekan lalu. (mdk/ard)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri tersebut menerima sejumlah barang yang diduga bentuk gratifikasi. Barang-barang tersebut lantas dilaporkan ke KPK.
Baca SelengkapnyaMenteri Agama RI Nasaruddin Umar melaporkan penerimaan gratifikasi dalam bentuk sejumlah barang ke Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi
Baca SelengkapnyaKapolri Jenderal Listyo Sigit sudah mendengar kabar, adanya transaksi mencurigakan yang diduga dilakukan eks penyidik KPK AKBP Tri Suhartanto
Baca SelengkapnyaIa menegaskan bahwa KPK tidak ada pembatalan mengenai klarifikasi atas dugaan gratifikasi.
Baca SelengkapnyaPKB meminta agar pihak lain tidak mengkaitkan penggeledahan rumah Gus Halim dengan isu lain.
Baca SelengkapnyaPemanggilan dan pemeriksaan dipastikan tetap menjunjung tinggi asas hukum yang berkeadilan.
Baca SelengkapnyaAli menyebut, laporan Ghufron di Mabes Polri juga telah diketahui oleh pimpinan KPK lainnya.
Baca SelengkapnyaDalam laporannya, NCW menyertakan sejumlah bukti dugaan Cak Imin dan istrinya ikut serta dalam timwas haji yang notabene dibiayai negara.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung diminta untuk transparan, dan mendorong untuk membuka penyelidikan baru.
Baca SelengkapnyaUang-uang tersebut digunakan untuk kepentingan para tersangka seperti membayar pemeriksa BPK RI sejumlah sekitar Rp1,035 M dan dana taktis untuk operasional.
Baca SelengkapnyaRisnandar Mahiwa terjaring OTT KPK pada Senin (2/12), bersama 8 tersangka lainnya
Baca SelengkapnyaYudhi juga mempertanyakan KPK yang tiba-tiba mengambil keputusan lempar tangkap.
Baca Selengkapnya