KPU Thailand minta pemilu diulang
Merdeka.com - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Thailand Somchai Srisutthiyakorn hari ini mengatakan sulit untuk menyelesaikan pemilu yang sempat terganggu pelaksanaannya pada 2 Februari lalu. Dia bahkan membuka kemungkinan pemilu diulang seluruhnya.
"Jika situasi seperti ini masih terus berlanjut maka tidak mungkin pemilu berjalan sukses dan 95 persen kursi di parlemen tidak akan tercapai," kata dia dalam wawancara dengan Reuters, Selasa (11/2).
"Kita tampaknya harus mengorbankan pemilu kali ini dan menggelar pemilu baru. Pemerintah harus mengumumkan tanggal pelaksanaan pemilu baru dan meminta dukungan raja," ujar dia.
-
Kenapa pilkada serentak diadakan di hari dan tanggal yang sama? Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kecurangan dalam proses pemilihan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon dan pemilih di seluruh Indonesia.
-
Kapan pemilu biasanya dilaksanakan? Pemilu biasanya dilaksanakan secara berkala sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
-
Kapan pilkada serentak diselenggarakan secara nasional? Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada November 2024.
-
Kapan pemilu diselenggarakan di Indonesia? Pemilihan umum alias Pemilu digelar lima tahun sekali di Indonesia.
-
Kenapa Pilkada dilakukan secara serentak? Pilkada serentak 2015 digelar untuk daerah-daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang habis pada periode 2015 sampai Juni 2016.
-
Apa saja tahapan pelaksanaan pemilu? Tahapan-tahapan ini mencakup persiapan, pemilihan, dan penghitungan suara yang memainkan peran krusial dalam menentukan hasil akhir dan legitimasi pemerintahan.
Menurut Somchai aturan konstitusi mengatakan penyelenggaraan pemilu harus digelar serentak di hari yang sama di seantero negeri. Jadi menyalurkan pemilu di hari lain bisa dianggap ilegal atau tidak sah.
Kelompok oposisi dari Komite Rakyat Reformasi Demokratis (PDRC) sejauh ini masih menolak bekerja sama dengan pemerintah untuk mengikuti pemilu.
"Saya sudah berkeliling ke 12 dari 14 provinsi di selatan dan PDRC di sana tidak mau bekerja sama. Mereka benar-benar menentang pemilu," kata Somchai.
(mdk/fas)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perintah PSU, sesuai putusan MK dilakukan 45 hari sejak dibacakan.
Baca SelengkapnyaMeskipun demikian, Mahkamah berpesan, seharusnya KPU selaku penyelenggara pilkada berupaya melaksanakan pemilihan berikutnya tersebut dalam waktu secepat mungki
Baca SelengkapnyaTiti menjelaskan Pasal 54 D ayat (1) UU Pilkada mengatur bahwa calon tunggal dinyatakan menang jika mendapatkan lebih dari 50 persen suara
Baca SelengkapnyaPemilihan Suara Ulang di dua TPS disebabkan ketidaksesuaian data.
Baca SelengkapnyaBanyaknya tahapan Pilkada 2024 yang akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu nasional 2024.
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar-Mahfud memastikan bakal mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaKetua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa pilkada ulang direncanakan diselenggarakan pada September 2025.
Baca SelengkapnyaKPU RI akan menginstruksikan seluruh KPUD Provinsi dan Kabupaten Kota untuk mengeluarkan Surat Keputusan bahwa tanggal 27 November 2024 menjadi hari libur.
Baca SelengkapnyaPilkada Serentak 2024 merupakan momentum penting dalam demokrasi Indonesia yang akan menentukan arah kepemimpinan di berbagai daerah.
Baca SelengkapnyaTanggal pencoblosan ulang itu ditetapkan pada 27 Agustus 2025.
Baca SelengkapnyaPerubahan PKPU ini perlu dilakukan sebagai penyesuaian terhadap ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah.
Baca SelengkapnyaDari 1.692 rekomendasi Bawaslu tersebut, KPU melakukan pemungutan suara ulang, pemungutan suara lanjutan dan pemungutan suara susulan.
Baca Selengkapnya