Krisis Venezuela, Mengapa Militer Mendukung Maduro?

Merdeka.com - Di tengah krisis ekonomi dan politik Venezuela, lebih dari 20 negara mengakui Juan Guaido sebagai presiden sementara Venezuela. Guaido pekan lalu mendeklarasikan dirinya sebagai presiden sementara di tengah gelombang unjuk rasa yang makin membesar di negara penghasil minyak itu. Pengakuan pertama disampaikan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Di tengah tekanan yang dihadapi Presiden Nicolas Maduro dari berbagai negara, Kolonel José Luis Silva, perwakilan militer Venezuela untuk AS, membelot pada hari Minggu dan meminta para perwira lain untuk melakukan hal yang sama.

Ketika cengkeraman kekuasaan Maduro tengah di ujung tanduk, kenapa militer masih mendukungnya? Dikutip dari BBC, Selasa (29/1), berikut ini ada beberapa alasan.

Bagi-bagi Jabatan

Ketika pendahulu Maduro, Hugo Chavez, berkuasa, ia membersihkan militer untuk memastikan tokoh seniornya selaras dengan cita-cita sayap kirinya, kata para analis. Chavez memasukkan petinggi militer dalam pemerintahannya. Untuk mempertahankan loyalitas militer ini, Chavez memberikan mereka kursi jabatan.

"Sebelumnya militer telah lama terkurung di barak, tetapi Chavez membiarkan mereka keluar dan memberi mereka akses ke pos kabinet, untuk mengontrol bank dan layanan keuangan lainnya," kata analis senior di International Crisis Group, Phil Gunson.

Maduro, yang seorang mantan sopir bus, tak memiliki koneksi dengan militer, melanjutkan apa yang dilakukan Chavez. Militer memainkan peran penting dalam mendukung pemerintahannya, dengan banyak perwira memegang jabatan sebagai menteri atau posisi berpengaruh lainnya.

aksi protes maduro di venezuela ©2019 AFP PHOTO/YURI CORTEZ

Sektor-sektor utama kini berada di tangan para perwira senior termasuk layanan distribusi kebutuhan pokok di bawah Menteri Pertahanan Vladimir Padrino, dan perusahaan minyak dan gas milik negara PDVSA, yang dipimpin Mayor Jenderal Manuel Quevedo. Manuel merupakan kepala keamanan nasional.

"Selama bertahun-tahun militer telah dibiarkan menjadi korup," kata Gunson.

Pelanggaran HAM

Jabatan merupakan salah satu 'upah' bagi anggota militer agar menjaga Maduro tetap berkuasa, ketakutan akan dimintai pertanggungjawaban bisa menjadi alasan lain.

"Korps-korps militer, terutama para perwira senior, ingin ini berlanjut karena mereka menghasilkan uang dari sana tetapi juga karena mereka begitu mudah berkompromi," kata Gunson.

"Jika korps perwira Anda korup dan orang-orang intelijen Anda mencari tahu siapa yang mencuri maka Anda membuat catatan besar pada setiap individu yang membuat mereka sangat sulit untuk mengubah keberpihakan."

PBB menuduh pasukan keamanan Venezuela melakukan ratusan pembunuhan dengan alasan memerangi kejahatan dan beberapa petugas dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

"Mereka takut jika pemerintah jatuh, mereka bisa menghabiskan sisa hidup mereka di penjara," kata Gunson.

Brian Fonseca, seorang ahli pertahanan dan keamanan di Universitas Internasional Florida mengatakan Presiden Maduro secara efektif mengikat kelangsungan pemerintahannya dengan kepemimpinan militer dan membiarkan mereka melakukan tindakan korup.

"Apa yang muncul sekarang, Maduro berusaha menunjukkan tingkat kekuatan dan kontrol untuk memperkuat, di dalam militer, bahwa ia berada dalam posisi yang stabil. Apakah itu benar atau tidak, kami tidak tahu," katanya kepada BBC.

Pada akhir Januari, kelompok oposisi tiba di barak militer untuk menyerahkan selebaran pasukan yang menjanjikan amnesti jika mereka mendukung Juan Guaido.

Itu adalah kampanye akar rumput yang dipimpin oposisi untuk mencoba menarik anggota militer tingkat menengah dan bawah," kata Fonseca.

"Militer pada gilirannya membakar pamflet-pamflet yang diberikan kepada mereka. Ia disebarkan di seluruh media sosial sebagai cara untuk memperkuat bahwa militer kompak dan berdiri di belakang Maduro."

Sesaat setelah itu, Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton mengatakan kepada wartawan di Washington bahwa barisan anggota angkatan bersenjata Venezuela sedang "mencari cara" untuk mendukung Guaido, pemimpin terpilih dari Majelis Nasional yang dikuasai oposisi.

Dia mengatakan AS menyadari relasi penting antara perwira militer dan pendukung Guaido. Tawaran amnesti dapat menarik beberapa pejabat militer mengalihkan dukungan. Namun, kata Fonseca, ada juga pejabat militer yang tak bisa dibujuk untuk mendukung Guaido.

"Kepemimpinan militer banyak kehilangan. Bahkan dengan ketentuan amnesti, itu tidak selalu menjamin amnesti. Ada kasus di masa lalu ketika amnesti dibatalkan satu atau dua generasi kemudian," katanya.

"Tidak ada jaminan bahwa mereka yang telah melakukan penindasan, korupsi atau perdagangan narkoba akan lolos jika oposisi berkuasa," pungkasnya.