Mahkamah Internasional selidiki Duterte atas pelanggaran HAM operasi antinarkoba

Merdeka.com - Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) mulai menyelidiki Presiden Filipina Rodrigo Duterte atas dugaan pelanggaran hak asasi dalam kampanye operasi antinarkoba. Sejak menjadi presiden pada 2016 Duterte melancarkan operasi antinarkoba yang menewaskan ribuan orang.

Kantor kepresidenan Filipina kemarin mengatakan menerima pemberitahuan bahwa penyelidikan awal atas kasus tewasnya ribuan orang ini sudah dimulai.

Laman Aljazeera melaporkan, Kamis (8/2), kasus ini dimulai dari adanya laporan ke Mahkamah Internasional tentang tuduhan terhadap Duterte yang dikatakan memerintahkan pembunuhan 'berulang kali dan terus-menerus'.

Juru bicara Duterte, Harry Roque, mengatakan kepada wartawan di Manila, presiden 'menyambut' langkah ini namun mengatakan penyelidikan ini 'bertujuan membuat dia malu'.

"Presiden mengatakan dia menyambut penyelidikan awal ini, karena dia sudah muak dan bosan dituduh melanggar hak asasi manusia," ujar Roque.

Namun dia mengatakan upaya ICC hanya akan 'membuang waktu' karena perang antinarkoba di Filipina tidak masuk kategori pelanggaran hak asasi manusia. Operasi itu, kata dia, adalah tindakan kepolisian yang mendapat legitimasi untuk melindungi negara.

Roque juga menambahkan, pengadilan Filipina bisa memproses aduan ini tanpa perlu Mahkamah Internasional turun tangan.

Menurut laporan lembaga hak pembela hak asasi Human Rights Watch (HRW) yang dipublikasikan bulan lalu, lebih dari 12 ribu orang tewas sejak Duterte menjabat presiden pada Juni 2016. Sebagian laporan memperkirakan korban tewas mencapai 14 ribu orang.

Pemerintahan Duterte menyangkal laporan jumlah korban tewas itu dengan mengatakan ada 3.906 orang yang dibunuh dalam operasi kepolisian dari Juli hingga September 2016.