Mahkamah Internasional siap selidiki kejahatan perang Israel

Merdeka.com - Hari bersejarah bagi Palestina tiba akhir pekan lalu. Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda, menerima pengaduan otoritas Palestina atas dugaan kejahatan perang militer Israel.

Stasiun Televisi Al Jazeera melaporkan, Senin (19/1), pengaduan ini diterima karena Palestina resmi menandatangani Statuta Roma. Negara yang secara de facto dijajah Israel itu menjadi anggota yuridiksi Mahkamah Internasional pada 1 April mendatang.

"Tidak ada patokan dalam Statuta Roma kapan penyelidikan awal harus dilakukan," menurut Mahkamah Internasional dalam keterangan tertulis.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sangat marah atas sikap lembaga hukum di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa itu. Tindakan militer Zionis, menurut Netanyahu, bukan urusan Mahkamah Internasional.

"Mahkamah harus ingat, Otoritas Palestina bukan sebuah negara. Fakta itu harus jadi pertimbangan sebelum memutuskan adanya penyelidikan," ujarnya kepada Jerusalem Post.

Amerika Serikat pun segera mengecam rencana penyelidikan tersebut. Dalam pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri AS, tuduhan kejahatan perang hanya memperlambat upaya perundingan damai.

"Sikap Mahkamah Internasional kontraproduktif dalam membawa kedua pihak ke meja perundingan."

Mahkamah Internasional yang bediri sejak 2002 menilai Palestina sudah layak disebut negara. Sidang Majelis Umum PBB memberi Palestina status 'pengamat tetap'.

Sedangkan Jaksa Penuntut Mahkamah Internasional Fatou Bensouda mengaku bukti-bukti awal kejahatan perang oleh rezim Zionis sedang dikumpulkan. "Kami akan menggelar penyelidikan yang independen dan obyektif," tuturnya.

Salah satu bukti kejahatan perang yang diajukan Otoritas Palestina adalah pembantaian 2.000 warga sipil tahun lalu di Jalur Gaza. Sasaran utamanya adalah petinggi Militer Israel yang memerintahkan penghancuran 650 ribu rumah warga Palestina.

Juru bicara Hamas Sami Abu Zuhri mengapresiasi keputusan Mahkamah Internasional. "Langkah berikutnya adalah menyeret petinggi Israel ke pengadilan."

Walau belum tentu bersalah, keputusan Mahkamah Internasional ini akan membuat pejabat tinggi Israel dilarang bepergian ke luar negeri. Kalaupun ngotot, petinggi Zionis hanya bisa melawat ke Amerika Serikat, sebagai salah satu negara yang tidak mengakui Statuta Roma. (mdk/ard)