Makin Banyak Warga AS Salahkan Donald Trump, Ini Penyebabnya
Merdeka.com - Hasil survei terbaru oleh firma riset pemasaran Ipsos, semakin banyak warga Amerika Serikat (AS) menyalahkan Donald Trump atas penutupan sebagian pemerintahan. Hal ini menyebabkan pemotongan gaji para pekerja federal pada pekan ini.
Jajak pendapat nasional AS, yang berlangsung pada 1 hingga 7 Januari 2019 lalu menemukan bahwa 51 persen orang dewasa yakin Trump "pantas menerima sebagian besar kesalahan" atas penutupan pemerintahan, yang memasuki hari ke 18 pada Selasa 8 Januari.
Dikutip dari The Straits Times pada Rabu (9/1), persentase fakta tersebut naik 4 poin dari jajak pendapat serupa yang berlangsung pada 21 hingga 25 Desember lalu.
-
Siapa yang digugat Trump? Gugatan yang diajukan oleh Trump Media di 24 Maret ditujukan kepada Andy Litinsky dan Wes Moss, dua mantan kontestan reality show Trump yang kemudian menjadi salah satu pendiri calon dari Partai Republik untuk perusahaan teknologi Presiden.
-
Siapa yang mengalami penurunan gaji? Laporan tersebut menganalisis data dari lebih dari 10.000 karyawan startup dan melibatkan wawancara dengan 183 pemimpin serta pendiri startup di Indonesia, Singapura, Vietnam, dan Taiwan.
-
Apa yang terjadi pada Donald Trump? Mantan presiden Amerika Serikat Donald Trump ditembak. Peristiwa tersebut terjadi kala Trump sedang kampanye Pilpres AS di depan pada pendukungnya di Butler, Pennsylvania, Amerika Serikat, pada Sabtu (14/7).
-
Apa reaksi para bos teknologi atas kemenangan Trump? Beberapa CEO terkemuka memberikan pernyataan positif mengenai kemenangan Trump, menunjukkan adanya perubahan sikap di kalangan pemimpin industri seperti dikutip dari The Verge, Kamis (7/11).
-
Siapa aja yang stres berat pasca pemilu? Setidaknya ada 10 orang yang terdiri dari timses dan panitia Pemilu (KPPS/PPS/PPK) di Ponorogo yang terindikasi stres berat.
-
Apa dampak pandemi Covid-19? Pandemi Covid-19 mengubah tatanan kesehatan dan ekonomi di Indonesia dan dunia. Penanganan khusus untuk menjaga keseimbangan dampak kesehatan akibat Covid-19 serta memulihkan ekonomi harus dijalankan.
Sementara itu, sebanyak 32 persen suara lainnya menyalahkan kubu Demokrat di Kongres AS, dan 7 persen sisanya menyalahkan Partai Republik. Persentase tersebut sebagian besar tidak berubah dari jajak pendapat sebelumnya.
Donald Trump menegaskan akan tetap menutup sebagian pemerintahan sampai Kongres AS menyetujui dana tambahan untuk perluasan tembok pembatas di selatan.
Penyeberangan perbatasan ilegal ke Amerika Serikat telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, namun Trump menegaskan bahwa tembok pembatas masih diperlukan untuk membendung "krisis kemanusiaan dan keamanan nasional" di wilayah tersebut.
Trump telah meminta Kongres AS untuk menambahkan dana pembangunan tembok pembatas sebesar hampir US$ 6 miliar, atau setara Rp 84,6 triliun.
Kubu Demokrat yang menguasai Kongres AS bersikukuh menolak permintaan Donald Trump, di mana menilai bahwa penambahan tembok pembatas adalah cara yang tidak efektif untuk mengamankan perbatasan.
Jajak pendapat turut menemukan sebanyak 41 persen suara masih mendukung penambahan pagar perbatasan, di mana hal itu menunjukkan penurunan 12 poin dari surveri serupa yang berlangsung pada pekan pertama 2015 lalu, ketika Republik menguasai Kongres AS.
Juga ditemukan bahwa hanya 35 persen orang dewasa di Amerika Serikat yang mendukung RUU belanja Kongres, yang mencakup dana pembangunan tembok perbatasan, dan 25 persen lainnya mendukung keputusan Trump untuk menjaga pemerintah tetap tutup sementara waktu.
Partai Republik, bagaimanapun, sangat mendukung desakan Trump terhadap perluasan tembok perbatasan. Mereka secara konsisten menempatkan imigrasi sebagai perhatian utama terhadap keamanan negara.
Sebanyak 77 persen suara dari Partai Republik mengatakan bahwa mereka ingin pagar perbatasan tambahan, dan 54 persen mendukung Trump untuk menutup sebagian pemerintahan sampai Kongres AS menyetujui desakan dana oleh Trump.
Penutupan sebagian pemerintahan AS telah memengaruhi kondisi federal, termasuk ancaman terbengkalainya taman nasional, penyaringan keamanan penerbangan, perumahan dan bantuan makanan, serta rilis data ekonomi.
Sekitar 800.000 orang pekerja federal telah cuti atau bekerja tanpa upah, dan banyak yang akan menerima pemotongan gaji untuk pertama kalinya pada Jumat esok.
Jajak pendapat oleh Ipsos dilakukan secara online, bekerja sama dengan kantor berita Reuters, di seluruh Amerika Serikat.
Survei ini mengumpulkan tanggapan dari 2.203 orang dewasa, termasuk 722 yang mengaku kubu Partai Republik dan 867 Demokrat. Jajak pendapat memiliki interval kredibilitas, ukuran presisi, sebesar 2 poin persentase.
Reporter: Happy Ferdian Syah Utomo
Sumber: Liputan6.com
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penurunan tingkat kepercayaan ini menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintahan Prabowo Gibran mendatang
Baca SelengkapnyaKebijakan pemotongan gaji untuk iuran Tapera dari ini menuai kritik publik karena semakin menambah beban hidup pekerja di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.
Baca SelengkapnyaMenurut survei ini, mayoritas warga cukup puas atas kinerja Jokowi sebagai Presiden sebesar 76.2%.
Baca SelengkapnyaHasil itu terpotret dalam survei dilakukan Lembaga Survei Indonesia.
Baca SelengkapnyaBanyak pekerja merasa kesepian, marah, atau sedih setiap hari.
Baca SelengkapnyaSaat ini pekerja sudah membayar iuran pensiun yang juga dikelola pemerintah seperti BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.
Baca SelengkapnyaHasil survei menjelaskan 76,5 persen masyarakat mengaku puas dengan kinerja Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPHK dilakukan lantaran penjualan mobil listrik menurun, serta perang harga yang semakin sengit untuk kendaraan listrik.
Baca SelengkapnyaSurvei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi mencapai 75,6 persen pada Juni 2024.
Baca SelengkapnyaDalam catatan Menteri Keuangan (Menkeu) posisi utang pemerintah mencapai Rp8.353,02 triliun pada Mei 2024.
Baca SelengkapnyaMasyarakat yang mengaku puas itu adalah karena Presiden Jokowi banyak memberikan bantuan sosial kepada rakyat kecil
Baca SelengkapnyaDisebutkan bahwa banyaknya pengiklan loyal Twitter yang kabur karena khawatir tentang moderasi konten.
Baca Selengkapnya