Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Malaysia kekang kebebasan pers

Malaysia kekang kebebasan pers Hari kemerdekaan Malaysia. REUTERS/Bazuki Muhammad

Merdeka.com - Organisasi nirlaba yang melakukan penelitian mengenai kebebasan pers,Reporters Without Borders (RWB) atauWartawan Tanpa Batasan, tahun ini mengeluarkan Indeks Kebebasan Pers dan menempatkan Malaysia di posisi ke-145 dari 179 negara.

Situs the Malaysian Insider melaporkan, Rabu (30/1), negeri jiran itu turun 23 peringkat dan menjadikan yang terburuk sejak 2002. Sebelumnya Malaysia menduduki posisi 141 pada 2010/2011 dan 122 pada 2011/2012.

Menurut organisasi itu, turunnya peringkat Malaysia ini lantaran akses untuk mendapatkan informasi akhir-akhir ini menjadi lebih susah dan semakin terbatas.

Dari laporan organisasi yang bermarkas di Ibu Kota Paris, Prancis, itu menyebut jeleknya peringkat Malaysia juga disebabkan oleh tindakan pemerintah yang kerap kali menyensor informasi.

Kebebasan pers semakin terkekang di Malaysia setelah pemerintah mengkampanyekan untuk melakukan represi setelah terjadinya demonstrasi di Ibu Kota Kuala Lumpur tahun lalu. Unjuk rasa yang diberi nama Perhimpunan Bersih itu ditujukan untuk mendukung pemilihan umum yang bersih dan adil.

Tahun lalu, pegawai dari beberapa media menuding polisi telah menyerang dan mengambil kamera mereka. Perlakuan ini sering dihadapi para awak media setelah demonstrasi terjadi pada 28 April itu.

Sementara itu, Thailand dan Indonesia menempati posisi lebih baik dari Malaysia. Indeks Kebebasan Pers menempatkan Negeri Gajah Putih itu di peringkat 135 dan Indonesia di posisi 139.

Sedangkan beberapa negara Asia Tenggara lainnya seperti Filipina, Singapura, Laos, dan Vietnam, ternyata masih di bawah Malaysia. Indeks Kebebasan Pers menempatkan Filipina di peringkat 147, Singapura di peringkat 149, Laos di peringkat 168, dan Vietnam di peringkat 172. (mdk/fas)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sederet Catatan Revisi UU Polri, Benarkah Bakal Batasi Aktivitas di Ruang Siber
Sederet Catatan Revisi UU Polri, Benarkah Bakal Batasi Aktivitas di Ruang Siber

SAFEnet menilai revisi UU tersebut menjadi berpotensi terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh kepolisian.

Baca Selengkapnya
Kisah Pers Diberedel Habis pada Masa Soeharto
Kisah Pers Diberedel Habis pada Masa Soeharto

Sejumlah pers diberedel pada masa Orde Baru karena mengkritik pemerintah.

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Mosok Jurnalis Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir atau Copy Paste Release, Investigasi Adalah Nyawa
Cak Imin: Mosok Jurnalis Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir atau Copy Paste Release, Investigasi Adalah Nyawa

Cak Imin ikut mengomentari rencana RUU Penyiaran melarang jurnalisme investigasi

Baca Selengkapnya
Gonjang-ganjing RUU Penyiaran, Begini Aksi Jurnalis Jember dan Lumajang Tolak Aturan yang Mengancam Kebebasan Pers
Gonjang-ganjing RUU Penyiaran, Begini Aksi Jurnalis Jember dan Lumajang Tolak Aturan yang Mengancam Kebebasan Pers

Sebagian isi draft RUU Penyiaran bertentangan dengan UU Pers

Baca Selengkapnya
Peran Internet saat Soeharto Lengser
Peran Internet saat Soeharto Lengser

Ruang virtual ini menjadi satu-satunya tempat ‘aman’ membahas pergolakan politik Indonesia.

Baca Selengkapnya
Pemerintah: Regulasi untuk Mengakomodasi Perkembangan Industri Media Siber
Pemerintah: Regulasi untuk Mengakomodasi Perkembangan Industri Media Siber

Media siber memiliki peran penting bagi masyarakat sebagai sumber akses berita atau informasi yang cepat dan menjangkau masyarakat luas.

Baca Selengkapnya
Dewan Pers Sebut KPI Produk Politik, Tak Tepat Urus Sengketa Jurnalistik
Dewan Pers Sebut KPI Produk Politik, Tak Tepat Urus Sengketa Jurnalistik

Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers

Baca Selengkapnya
Kebebasan Berinternet di Dua Negara Ini Paling Buruk Sedunia
Kebebasan Berinternet di Dua Negara Ini Paling Buruk Sedunia

Dalam laporan Freedom of Net, kebebasan berinternet skala global mengalami penurunan selama 14 tahun berturut-turut.

Baca Selengkapnya
RUU Penyiaran, NasDem Harap Masyarakat Proaktif Beri Masukkan
RUU Penyiaran, NasDem Harap Masyarakat Proaktif Beri Masukkan

RUU Penyiaran berawal dari sebuah persaingan politik antara lembaga berita melalui platform teresterial versus jurnalism platform digital.

Baca Selengkapnya
RUU Penyiaran: Penayangan Eksklusif Jurnalistik Investigasi Dilarang
RUU Penyiaran: Penayangan Eksklusif Jurnalistik Investigasi Dilarang

Sejumlah pasal dalam RUU Penyiaran berpotensi menjadi pasal karet

Baca Selengkapnya
Dewan Pers Tolak Draf RUU Penyiaran
Dewan Pers Tolak Draf RUU Penyiaran

Ninik menegaskan mandat penyelesaian karya jurnalistik itu seharunya ada di Dewan Pers.

Baca Selengkapnya
Gerindra Minta Pembahasan Revisi UU Penyiaran Ditunda
Gerindra Minta Pembahasan Revisi UU Penyiaran Ditunda

Revisi UU Penyiaran tidak boleh mengganggu kemerdekaan pers.

Baca Selengkapnya