Mana Lebih Baik Dalam Tangani Pandemi, Negara Demokrasi atau Otoriter?

Merdeka.com - Telah dua tahun lebih sejak pandmei virus corona pertama kali ditetapkan. Sejak saat itu, virus ini telah menginfeksi lebih dari 500 juta orang di seluruh dunia dan menjungkirbalikkan perekonomian.

Respons awal pemerintah di dunia untuk menangani pandemi mulai dari lockdown, tes massal, perintah pemakaian masker, dan karantina. Saat ini sejumlah tindakan tersebut dilonggarkan di sebagian besar negara, khususnya di Barat, setelah vaksinasi.

Di Asia, masih muncul pertanyaan terkait sistem pemerintahan seperti apa yang ampuh atau lebih baik dalam penanganan pandemi; apakah sistem pemerintahan demokrasi atau otoriter.

Berdasarkan hasil survei Indeks Persepsi Demokrasi tahun ini, kepuasan masyarakat di Asia terhadap kebijakan pemerintah menangani pandemi lebih tinggi daripada Eropa dan Amerika Latin.

Survei yang berlangsung antara 30 Maret dan 10 Mei mengumpulkan 52.785 respons dari 53 negara di seluruh dunia.

Ini menyoroti orang-orang yang hidup dalam demokrasi bebas jauh lebih tidak puas dengan respons atau tanggap Covid-19 negara mereka, dimana 51 persen mengatakan negara mereka merespons dengan baik.

Menurut Frederick DeVeaux, peneliti utama survei tersebut, tingkat kepuasan ini mencerminkan tingkat kematian akibat Covid-19.

"Walaupun banyak negara Asia masih bergulat dengan perintah masker dan lockdown, tingkat kepuasan warga negara mereka masih lebih tinggi karena mereka menghubungkannya dengan angka kematian rendah dan berpikir pemerintah mereka melakukan tugas dengan lebih baik dibandingkan Eropa dan AS, di mana kematian Covid masih lebih tinggi," jelasnya, dikutip dari South China Morning Post, Rabu (22/6).

"Tapi sulit untuk mengetahui apakah ini karena respons otokratis atau demokratis," lanjutnya.

Nancy Qian, seorang profesor ekonomi manajerial dari Fakultas Manajemen Kellogg Universitas Northwestern dan direktur China Lab, mengatakan tidak ada perbedaan antara demokrasi dan otokrasi dalam hal penanganan pandemi.

"Jepang dan Korea Selatan demokratis. China dan Singapura, kurang (demokratis). Di seluruh dunia, orang menilai pengelolaan pandemi oleh pemerintah mereka berdasarkan tingkat infeksi dan kematian yang rendah serta kinerja ekonomi yang tinggi," jelasnya.

Politisasi pandemi

Laporan Carnegie Endowment for International Peace 2020 menyoroti, cara pemerintah merespons pandemi memiliki dampak yang lebih kuat terkait bagaimana warga menilai kinerja pemerintah mereka.

"Dengan gaya otoriter yang khas, Iran dan China sama-sama menyembunyikan tingkat krisis dari dunia dan masyarakat mereka sendiri," tulis Rachel Kleinfeld, penulis laporan tersebut.

"Namun di Singapura yang otoriter, komunikasi dan transparansi perdana menteri yang sangat baik dengan cepat menghentikan orang menimbun barang dengan memberi tahu mereka apa yang diharapkan (pemerintah)," tambahnya.

Kleinfeld juga menjelaskan bagaimana negara demokrasi seperti Amerika pada awalnya mempolitisasi pandemi, tidak transparan dengan jumlah kematian karena bisa mempengaruhi pemilih saat pemilihan presiden.

Sementara itu di India, persepsi masyarakat dipengaruhi propaganda pemerintah, menurut dokter dan peneliti kesehatan masyarakat, Bijayalaxmi Biswal.

"Ketika pandemi menghantam, pemerintah membuat masyarakat percaya pandemi sama buruknya di Italia atau Inggris dan tidak ada kaitannya dengan salah penanganan pemerintah," jelasnya.

"Tetapi setelah bekerja di fasilitas perawatan kesehatan pemerintah di negara ini, saya dapat meyakinkan Anda bahwa pandemi itu bukan pertama kalinya rata-rata pasien India kehilangan nyawa atau orang yang mereka cintai karena perawatan kesehatan yang tidak dapat diakses atau tidak terjangkau. Mereka tidak pernah benar-benar mendapatkan jaminan kesehatan yang baik," paparnya.

Rezim mana yang lebih baik?

Propaganda pemerintah, sensor, dan kurangnya kebebasan adalah masalah umum di negara otoriter dan meningkat selama pandemi, menurut lembaga analisis demokrasi Bertelsmann Transformation Index (BTI).

Survei BTI baru-baru ini menemukan ada 70 negara otoriter di seluruh dunia yang "memanfaatkan pandemi untuk semakin membatasi hak-hak fundamental dan menekan suara-suara kritis".

Tetapi Nancy Qian mengatakan dengan adanya pandemi, ketakutan terhadap pemerintah tidak selalu mempengaruhi persepsi warga karena di beberapa negara, mematuhi aturan atas nama kesehatan masyarakat, adalah "kebiasaan bersejarah".

"Di Asia Timur khususnya, bahkan sebelum Covid, adalah etiket umum untuk memakai masker jika Anda sedang pilek agar tidak menularkannya ke orang lain. Demikian pula, di tempat-tempat dengan polusi udara yang tinggi, seperti sebagian China, merupakan praktik umum untuk memakai masker untuk melindungi diri Anda dari lingkungan. Jadi ada kebiasaan umum melakukan sesuatu demi kesehatan masyarakat," jelasnya.

Sedangkan Biswal mengatakan model demokrasi akan memungkinkan warga untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah, yang pada gilirannya membantu memperbaiki kebijakan kesehatan masyarakat di masa depan.

Sementara menurut Qian, tidak selalu mudah untuk menentukan rezim seperti apa yang bekerja lebih baik.

"Rezim otokratis jauh lebih baik dalam mobilisasi massa untuk kebaikan bersama yang terlihat jelas selama tahap awal pandemi ketika China melakukan tugasnya dengan lebih baik," jelasnya.