Mantan Presiden Rusia Beberkan Peta Baru Ukraina di Masa Depan

Merdeka.com - Ukraina lebih mungkin diperkecil menjadi Kiev dan sekitarnya, tidak lagi mencakup Krimea dan wilayah Donbas. Ini merupakan peta baru Ukraina di masa depan yang dibeberkan mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev melalui saluram Telegramnya pada Rabu lalu.

Medvedev yang saat ini menjabat Kepala Dewan Keamanan Nasional juga mengunggah dua peta yang mengilustrasikan argumennya.

Peta pertama menunjukkan Ukraina dan batas-batasnya sebelum kudeta yang didukung Amerika Serikat (AS) pada 2014, termasuk Krimea dan dua wilayah di timur yaitu Donetsk dan Luhansk.

Sebulan setelah pasukan yang didukung Washington merebut kekuasaan di Kiev, Krimea memilih untuk bergabung kembali dengan Rusia, sementara dua wilayah di Donbas memerdekakan diri dari Ukraina.

"Dalam pikiran presiden Ukraina, dirusak zat psikotropika, seperti inilah peta masa depan cerah negaranya," kata Medvedev dikutip dari Russia Today, Senin (1/8).

"Para pengamat Barat meyakiniakan terlihat seperti ini," lanjutnya dalam unggahan peta kedua.

Dalam peta kedua itu, "Ukraina" diperkecil menjadi Kiev dan daerah sekitarnya. Tujuh daerah di Barat dicaplok Polandia, dan tiga daerah di barat daya dianeksasi Hungaria dan Rumania.

Sedangkan yang lainnya ditandai sebagai "Rusia".

Medvedev tidak menyebutkan secara spesifik pengamat Barat siapa yang memperkirakan partisi atau pemisahan seperti yang disebutkan dalam petanya.

Pemerintah Ukraina berulang kali membantah kemungkinan apapun untuk konsesi atau pembagian teritorial, menegaskan bahwa tujuan Kiev adalah "kepatuhan" Rusia dan "reintegrasi" Donbas dan Krimea.

Medvedev menjabat sebagai presiden Rusia antara 2008 dan 2012, dan kemudian menjadi perdana menteri sampai 2020. Selama perang Rusia-Ukraina berlangsung, dia kerap mengunggah pernyataannya di Telegram. Pada Juli, dia memperingatkan Kiev soal "Hari Kiamat" jika Ukraina menyerang Krimea.

Rusia menyerang Ukraina pada 24 Februari, salah satunya karena menuduh Kiev gagal menjalankan perjanjian Minsk yang disepakati untuk memberikan daerah Donetsk dan Luhansk status khusus di dalam negara Ukraina. Perjanjian yang difasilitasi Jerman dan Prancis itu ditandatangani pada 2014. Mantan Presiden Ukraina, Pyotr Poroshenko sejak saat itu mengakui tujuan utama Kiev adalah memanfaatkan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan membentuk angkatan bersenjata yang kuat.

Pada Februari, tak lama setelah Rusia menyerang Ukraina, Kremlin mengakui republik Donbas sebagai negara merdeka dan meminta Ukraina secara resmi mengumumkan diri sebagai negara negtral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat (NATO). Kiev dan sekutunya menyebut invasi Rusia tidak berdasar.