Mayoritas Masyarakat AS Salahkan Perusahaan Minyak sebagai Penyebab Perubahan Iklim

Merdeka.com - Mayoritas orang yang tinggal di Amerika Serikat memandang perubahan iklim sebagai masalah prioritas tinggi, dan banyak yang menyalahkan perusahaan minyak besar, menurut dua jajak pendapat terbaru.

Jajak pendapat yang dirilis pada Selasa dilakukan ketika Presiden AS Joe Biden berjuang mendapatkan dukungan yang cukup dari rekan-rekan Demokratnya untuk meloloskan paket program sosial besar-besaran yang belum pernah dilakukan sebelumnya untuk memerangi perubahan iklim.

Jajak pendapat ini juga dirilis sebelum para pemimpin dunia hadir dalam KTT Iklim PBB atau COP26 di Glasgow, Skotlandia pekan depan.

Dalam peluncuran laporan iklim terbaru PBB, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres pada Selasa (26/10) mengatakan kepada wartawan, waktu hampir habis untuk mengurangi emisi gas rumah kaca untuk mencegah pemanasan global yang dapat merusak planet ini.

"Jam terus berdetak," jelasnya di New York, dikutip dari Al Jazeera, Rabu (27/10).“Kesenjangan emisi adalah hasil dari kesenjangan kepemimpinan. Tetapi para pemimpin masih dapat menjadikan ini titik balik menuju masa depan yang lebih hijau daripada titik kritis bencana iklim.”

Jajak pendapat menunjukkan sekitar 59 persen orang Amerika menilai perubahan iklim sangat penting bagi mereka, naik dari 49 persen pada 2018.

Sementara itu, 75 persen dari mereka yang disurvei mengatakan mereka percaya perubahan iklim sedang terjadi, dan hanya 10 persen yang mengatakan tidak. Secara keseluruhan, 55 persen dari mereka yang disurvei mengatakan mereka percaya perubahan iklim sebagian besar atau seluruhnya disebabkan oleh manusia.

Sebuah survei terpisah yang dilakukan oleh YouGov dan ditugaskan oleh Guardian, Vice News, dan Covering Climate Now, menunjukkan 60 persen orang Amerika percaya perusahaan minyak dan gas "sepenuhnya atau sebagian besar" bertanggung jawab atas perubahan iklim.

Sekitar 57 persen dari mereka yang disurvei mengatakan perusahaan minyak dan gas harus membayar kerusakan yang disebabkan oleh cuaca ekstrem, sementara 60 persen mengatakan perusahaan tersebut harus membayar untuk meningkatkan infrastruktur agar lebih tahan terhadap cuaca ekstrem.

Jajak pendapat menunjukkan meningkatnya tekanan publik pada perusahaan energi, yang telah menghadapi sejumlah undang-undang terkait perubahan iklim dari pemerintah lokal dan negara bagian di seluruh AS.

Laporan PBB yang dirilis pada Selasa memberikan penilaian suram lainnya tentang perjuangan global melawan perubahan iklim.

Janji sejumlah negara untuk mengurangi emisi tidak cukup berhasil mencegah peningkatan suhu melebihi 1,5 derajat Celcius (2,7 derajat Fahrenheit) pada akhir abad ini.

Jika negara-negara di dunia menerapkan sepenuhnya tujuan emisi “net-zero” mereka saat ini pada tahun 2050, peningkatan emisi dapat dipertahankan hingga 2,2 derajat Celcius. Itu adalah target yang lebih sederhana yang ditetapkan oleh Kesepakatan Iklim Paris.

Namun, laporan tersebut mencatat banyak negara yang masih belum pasti bagaimana mereka berencana untuk mencapai janji mereka, menimbulkan keraguan tentang seberapa serius mereka mendekati tantangan tersebut.

Reporter Magang: Ramel Maulynda Rachma