Memahami Peta Politik di Malaysia yang Membuat Koalisi Pemerintah Bubar

Merdeka.com - Koalisi partai politik yang berkuasa di Malaysia Pakatan Harapan (PH) kemarin bubar setelah Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengundurkan diri. Pengunduran diri Mahathir sudah diterima oleh Raja Malaysia dan Raja menetapkan Mahathir sebagai perdana menteri sementara sebelum ada perdana menteri baru dan pembentukan kabinet. Mahathir tampaknya akan membentuk pemerintahan baru kemungkinan dengan pihak oposisi UMNO dan Partai Islam Se-malaysia (PAS) serta partai lain.

Dikutip dari laman the Straits Times, Selasa (25/2), berikut penjelasan tentang perubahan politik yang terjadi di Malaysia.

Apa itu Pakatan Harapan?

Koalisi Pakatan Harapan terdiri dari empat partai dan didukung dua partai lain di Negara Bagian Sabah.

PH terbentuk sebelum Pemilihan Umum Mei 2018 dan kemudian secara mengejutkan memenangkan pemilu dan menguasai pemerintahan dengan delapan dari 13 negara bagian di Malaysia.

Empat partai koalisi PH adalah Partai Keadilan Rakyat (PKR dengan 50 kursi parlemen), Partai Aksi Demokratik (DAP, 42 kursi), Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM, 26 kursi) dan Partai Amanan Negara (11 kursi).

Dua partai yang ikut bergabung ke PH yaitu PArtai Warisan Sabah (9 kursi) dan Organisasi Progresif Kinabalu Bersatu (Upko, satu kursi).

Gabungan partai-partai itu menguasai total 139 kursi dari 222 kursi parlemen. Diperlukan minimal 112 kursi untuk menguasai suara mayoritas di parlemen.

Apa yang Menjadi Pertikaian di dalam PH?

Memanasnya hubungan partai di dalam koalisi yang dipimpin Mahathir dari PPBM sudah terjadi dalam beberapa bulan belakangan.

Isu yang mengemuka adalah soal kesepakatan di dalam koalisi PH sebelum pemilu tahun lalu yang menyatakan Mahathir akan mundur sebagai perdana menteri di tengah masa jabatannya dan menyerahkan posisinya kepada Presiden PKR Anwar Ibrahim yang kala itu masih di penjara.

Saat menjelang peringatan dua tahun kemenangan pemilu, Mahathir, 94 tahun, masih belum memperlihatkan tanda-tanda akan mundur, dan pendukung Anwar Ibrahim, 72 tahun, mulai memanas-manasi Mahathir agar segera mundur.

Di tengah isu ini pula terjadi cekcok antara Anwar dan wakil presiden PKR Azmin Ali. Azmin berulangkali meminta Mahathir untuk tetap menjabat sebagai perdana menteri hingga pemilu mendatang di 2023. Selain itu ada selentingan menyebut Mahathir lebih suka Azmin yang menggantikannya sebagai perdana menteri ketimbang Anwar.

Kemarin 11 anggota parlemen dari PKR dan empat menteri kabinet dipimpin Azmin menyatakan keluar dari partai untuk membentuk koalisi independen.

PPBM juga mengumumkan anggota parlemennya mundur dari PH.

Isu Rasisme

Selain itu di dalam PH juga muncul keraguan tentang bagaimana Mahathir akan memimpin pemerintahan Malaysia Baru (New Malaysia) yang menghapuskan kebijakan berdasarkan ras karena ternyata kebijakan-kebijakan Mahathir masih lebih pro-Melayu.

Dari sudut pandang Mahathir, dia ingin warga Negeri Jiran mendukung PH karena pada pemilu 2018, koalisi itu hanya meraih 25 persen suara dari warga Melayu.

Sebanyak 75 persen pemilih Melayu masih mendukung UMNO dan PAS.

Sementara itu anggota parlemen dari etnis Tionghoa yang berasal dari Partai DAP tidak senang dengan sejumlah isu yang mengatakan pemerintah didesak untuk menerapkan aturan penggunaan bahasa Melayu bertuliskan Arab diajarkan di sekolah-sekolah berbahasa Mandarin dan Tamil. Anggota dewan dari DAP juga tidak senang dengan sikap pemerintah yang belum mau menerima pengakuan ijazah dari sekolah diploma etnis Tionghoa bernama Unified Exa-mination Certificate dan Mahathir Oktober lalu malah menghadiri Kongres Martabat Melayu.

Kekalahan PH dalam pemilu sela juga kian memperburuk situasi koalisi.

Serangkaian Kekalahan di Pemilu Sela

Empat partai koalisi menang pada pemilu sela pertama di 2018 namun tahun lalu PH kalah dalam empat dari lima pemilu sela yang digelar. Empat kekalahan itu terjadi di wilayah mayoritas warga Melayu. PH hanya menang di Sandakan, Sabah, dan wilayah mayoritas etnis Tionghoa.

Serangkaian kekalahan PH terutama akibat dua partai oposisi UMNO dan PAS membentuk kesepakatan bernama Muafakat Nasional (Konsensus Nasional) dan mereka memainkan isu pertentangan rasial antara muslim melayu dengan orang China di DAP dalam koalisi PH.

Dalam pemilu sela tahun ini PH kembali kalah dari koalisi UMNO-PAS di negara bagian Sarawak yang mayoritas muslim.

Apa yang terjadi kemudian?

Partai PPBM Mahathir ingin membentuk koalisi baru dan mereka perlu minimal 112 kursi di parlemen dari 222 kursi yang ada. Koalisi baru itu terdiri dari PPBM, faksi PKR pimpinan Azmin bersama Parti Warisan Sabah.

Meski peta politik masih cair, namun dua partai oposisi UMNO dan PAS serta anggota parlemen di Sarawak yang membentuk Gabungan Parti Sarawak (GPS) diharapkan bergabung dengan koalisi baru ini.

Total kekuatan dari koalisi baru yang menyebut diri Perikatan Nasional ini diharapkan mencapai sekitar 120 kursi di parlemen. Ini cukup untuk mengalahkan suara dari koalisi Anwar dengan PKR, DAP dan Amanah di pemerintahan.

Apakah anggota parlemen boleh berpindah partai?

Sistem politik di Malaysia membolehkan anggota parlemen atau anggota majelis berpindah ke partai lain atau menjadi independen tanpa harus kehilangan kursi di parlemen.

Sejumlah kasus anggota parlemen yang pindah partai sudah pernah terjadi beberapa kali pada 1994 di Negara Bagian Sabah dan 2009 di Negara Bagian Perak.

Pada pemilu 2018, sejumlah anggota parlemen dari UMNO di Perak dan Kedah menyeberang ke PH untuk memenangkan koalisi itu.