Mengungkap pemerkosaan massal tentara Myanmar pada wanita Rohingya

Merdeka.com - Tentara Myanmar diyakini melakukan kekerasan seksual secara sistematis pada wanita etnis Rohingya saat menggelar operasi militer di Rakhine. Tak cuma tentara, polisi perbatasan dan milisi juga melakukan perbuatan serupa.

Hal ini disampaikan oleh utusan khusus PBB untuk Myanmar Pramila Patten, setelah mengunjungi kamp pengungsi Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh.

Ada sekitar 610.000 orang yang terpaksa tinggal di sana setelah melarikan diri dari kampung mereka di Rakhine.

"Saya mendengar banyak kisah mengerikan soal pemerkosaan. Ada juga pemerkosaan secara beramai-ramai hingga para wanita korbannya meninggal dunia," kata Patten beberapa waktu lalu.

Beberapa macam peristiwa yang sempat dicatatnya antara lain soal wanita yang disekap militer 45 hari dan diperkosa berkali-kali. Ada juga yang dipaksa telanjang di muka umum sementara yang lain menjadi budak seks para tentara.

Patten juga menyebut teror seksual pada para wanita ini efektif untuk membuat kaum Rohingya pergi meninggalkan wilayah mereka untuk mengungsi.

Hal ini sesuai dengan keinginan pemerintahan militer Myanmar yang ingin menghapus etnis Rohingya dari tanah air mereka.

PBB minta laporan para pelaku

Badan hak perempuan Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta Myanmar melaporkan perkara kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak Rohingya oleh pasukan keamanannya di Rakhine, Selasa (29/11).

Mereka juga meminta laporan tindakan, yang akan diterapkan Myanmar untuk menghukum tentara pelaku kekerasan tersebut.

Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) juga meminta pihak berwenang memberikan keterangan tentang perempuan dan anak-anak, yang tewas dalam kekerasan sejak tindakan keras tentara dimulai pada akhir Agustus.

"Kami meminta laporan luar biasa dari sebuah negara ketika terjadi sebuah pelanggaran serius, besar dan sistematis terjadi dan isu ini sesuai dengan amanat Komite," kata anggota panel Nahla Haidar.

Panel pengawas PBB, yang terdiri dari 23 pakar mandiri, menetapkan batas waktu selama enam bulan bagi pemerintah, untuk menyampaikan laporan tersebut kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

"Intinya perkosaan, kekerasan seksual dengan sejumlah penyiksaan dalam perkara tertentu terhadap anak perempuan dan perempuan Rohingya dapat terlaporkan. Dan pemerkosaan secara berkelompok juga dapat tercatat. Penyiksaan dan perkosaan digunakan sebagai senjata perang yang sistematis," kata Haider.

Para ahli meminta informasi tentang penyelidikan, penangkapan, penuntutan, hukuman dan tindakan hukuman atau disiplin yang diberlakukan pada pelaku, termasuk anggota pasukan bersenjata, yang terbukti bersalah atas kejahatan semacam itu," tambahnya.

Secara khusus, mereka mencari informasi tentang batalion yang telah melakukan 'operasi pembersihan' di negara bagian Rakhine utara sejak 25 Agustus. Siapa yang berwenang untuk menggerakkan pasukan dan memberikan komando.

Termasuk adakah perintah untuk melakukan kekerasan seksual pada wanita Rohingya.

Myanmar sendiri belum merespons permintaan PBB. Hingga kini mereka masih menutup erat akses masuk ke Rakhine.