Menlu: Penundaan eksekusi 'Bali Nine' bukan hasil tekanan Australia

Merdeka.com - Eksekusi hukuman mati WNA jilid dua mundur dari jadwal semula. Termasuk di daftar adalah duo penyelundup heroin 'Bali Nine', Andrew Chan (31 tahun) dan Myuran Sukumaran (33 tahun). Rencana tersebut memicu ketegangan diplomatik RI-Australia sepekan terakhir.

Sementara ini Kejaksaan Agung beralasan menunda eksekusi agar semua proses hukum para terpidana sempurna. Kementerian Luar Negeri pun mengamini pendapat tersebut.

Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi menyatakan tidak ada kaitannya antara lobi Australia dengan penundaan eksekusi para terpidana mati, yang mayoritas warga asing.

"Tidak (karena tekanan Australia). Indonesia akan konsisten dengan kebijakannya," kata Retno saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (20/2).

Spekulasi bahwa penundaan eksekusi ini berkaitan dengan tekanan Australia beredar sejak semalam. Apalagi Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Komunikasi dan Informasi, Husain Abdullah kemarin menyatakan pemerintah Negeri Kanguru mengapresiasi Wapres Jusuf Kalla atas mundurnya jadwal tembak mati duo Bali Nine.

"Pemerintah Australia menyampaikan terima kasih dan apresiasi karena pemerintah menunda hukuman mati," kata Husain. Sesuai jadwal awal, sebetulnya pekan ini dua penyelundup itu dipindah dari Lapas Kerobokan, Bali, ke Nusakambangan untuk ditembak regu Brimob.

Menlu mengatakan sikap keras Indonesia pada WNA yang menyelundupkan narkoba seharusnya dihargai negara lain, termasuk Australia. Sebab dengan demikian risiko jatuhnya korban obat-obatan terlarang di kawasan berkurang.

"Apa yang Indonesia lakukan (memerangi narkoba) tidak hanya untuk menyelamatkan generasi muda Indonesia tapi juga untuk menyelamatkan dunia. Jadi apa yang kita lakukan akan berdampak terhadap dunia juga," kata Retno. (mdk/ard)