Menteri Keuangan Bangladesh sebut upaya pemulangan Rohingya sia-sia

Merdeka.com - Menteri Keuangan Bangladesh A M A Muhith menyatakan kesepakatan pemulangan etnis Rohingya yang ditandatangani oleh Myanmar dan Bangladesh November lalu akan sia-sia. Menurutnya, hal ini karena sikap Pemerintah Myanmar terhadap Rohingya, yang membuat pengungsi enggan kembali.

"Saya tidak percaya Rohingya dapat dipulangkan kembali. Anda dapat berpikir bahwa sangat sedikit yang akan kembali ke Burma. Alasan pertama adalah bahwa Burma hanya bisa menampung beberapa pengungsi dan kedua adalah bahwa para pengungsi tidak akan pernah kembali jika mereka takut dengan penganiayaan," kata Muhith di Dhaka, seperti dilansir dari laman Channel News Asia, Kamis (8/3).

Muhith mengatakan Myanmar akan mengambil waktu selama 15 hari jika ada satu juta (pengungsi Rohingya) di kamp-kamp di perbatasan.

"Mereka (Myanmar) adalah kejahatan mutlak," tambah Muhith.

Utusan Hak Asasi Manusia PBB mengatakan bahwa Myanmar melanjutkan pembersihan etnis Rohingya dengan 'kampanye teror dan kelaparan paksa' di negara bagian Rakhine.

Bangladesh terus berusaha melakukan repatriasi. Seperti pada bulan lalu, mereka mengirimkan 8.000 nama pengungsi Rohingya ke Myanmar yang diperkirakan akan kembali ke negara bagian Rakhine. Tapi sejak awal rencananya ini sudah menimbulkan perdebatan.

Kelompok HAM dan PBB sudah memperingatkan bahwa kondisi untuk pengembalian Rohingya jangan di dekat dengan tempat asal mereka (Rakhine).

Pengungsi yang tinggal di kamp-kamp di tenggara Bangladesh juga menolak gagasan tersebut. Mereka khawatir merasa tak aman jika mereka kembali ke Rakhine.

Berdasarkan kesepakatan kedua negara, gelombang pertama dari 750.000 pengungsi dijadwalkan mulai melintasi perbatasan pada akhir Januari.

Namun proses tersebut terhenti. Karena Myanmar dan Bangladesh menyalahkan pihak lain atas kurangnya kesiapan untuk melakukan usaha besar tersebut.

Rohingya masih melintasi perbatasan negara bagian Rakhine lebih dari enam bulan, setelah tindakan keras tentara Myanmar memicu krisis pengungsi besar-besaran.