Mesir mulai pemungutan suara buat referendum konstitusi baru
Merdeka.com - Warga Mesir hari ini mulai melaksanakan pemungutan suara untuk referendum penyusunan konstitusi baru. Sejumlah pengamat menilai referendum ini akan semakin memperkuat pemerintahan militer.
Puluhan orang berbaris antre di depan sebuah tempat pemungutan suara. Proses pemungutan suara ini juga dinilai sebagai bentuk dukungan atas kemungkinan panglima militer Jenderal Abdul Fattah al-Sisi menuju kursi kepresidenan seperti dilansir stasiun televisi Al Arabiya, Selasa (14/1). Sisi adalah pejabat militer yang memimpin kudeta terhadap Presiden Muhammad Mursi Juli tahun lalu.
Menurut para pendukung referendum, konstitusi baru nanti akan memperluas peran kaum perempuan dan membela hak-hak kaum hawa untuk menyatakan pendapat.
-
Di mana ibu kota baru Mesir berada? Ibu kota baru Mesir merupakan bagian dari megaproyek paling ambisius Presiden Abdel Fattah El-Sisi dalam upaya melahirkan 'Mesir baru' dengan tata kota untuk menjadi model bagi wilayah-wilayah lain di negaranya.
-
Apa saja yang ada di ibu kota baru Mesir? Kota ini akan memiliki luas setara dengan Singapura dan dirancang untuk menampung lebih dari 6 juta penduduk.
-
Dimana letak ibu kota baru Mesir? Kairo, ibu kota Mesir sejak abad ke-10, akan segera menyerahkan statusnya ke kota baru yang sedang dibangun di gurun, sekitar 45 kilometer ke timur.
-
Apa tujuan Mesir membangun ibukota baru? Rencana ini bertujuan untuk merevitalisasi dan mempromosikan Kairo sebagai kota wisata, sementara pemerintah bersiap untuk pindah ke ibu kota baru yang dirancang sebagai 'kota pintar' berteknologi tinggi untuk menampung 6,5 juta penduduk dan mengurangi kemacetan di Kairo yang sudah tua dan padat.
-
Mengapa Mesir butuh ibukota baru? Rencana Mesir untuk memindahkan ibu kotanya dari Kairo ke ibu kota baru yang futuristik di kawasan utara, bukan tanpa tujuan.
-
Kapan ibu kota baru Mesir akan dihuni? Hingga Maret 2024, lebih dari 1.500 keluarga telah pindah ke New Administrative Capital, dengan proyeksi jumlah tersebut mencapai 10.000 pada akhir tahun.
Namun konstitusi itu juga akan memberi kesempatan lebih luas kepada militar untuk berkuasa. Mereka diizinkan menunjuk seorang menteri pertahanan selama delapan tahun ke depan dan mengadili warga sipil yang menyerang pasukan militer.
Pihak militer berharap referendum yang dilaksanakan dua hari ini akan mengakhiri perselisihan soal kepemimpinan militer setelah Mursi digulingkan dari kursi presiden.
Kelompok oposisi dari kaum Islamis dipimpin Ikhwanul Muslimin menyerukan boikot atas referendum ini. Namun menteri dalam negeri menyatakan akan menindak tegas siapa pun menghalangi pelaksanaan referendum.
Presiden sementara Adly Mansur mengajak semua rakyat Mesir menuju tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh negeri dan TPS-TPS itu akan dijaga ribuan tentara dan polisi.
(mdk/fas)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.
Baca SelengkapnyaIsi pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara diusulkan diubah
Baca SelengkapnyaPemerintah akan mengkaji draf revisi UU inisiatif DPR itu sebelum Presiden Jokowi mengirimkan surpres.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Mahfud saat menjawab peserta dalam diskusi bertajuk 'Tabrak Prof! digelar di Lampung, Kamis (25/1).
Baca SelengkapnyaPakar hukum menilai putusan MK ini baik bagi demokrasi dan bisa mencegah monopoli pencalonan kepala daerah.
Baca SelengkapnyaMK mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan oleh mahasiswa dan karyawan swasta bernama Wanda Cahya Irani dan Nicholas Wijaya.
Baca SelengkapnyaMasinton mengaku tahu betul bahwa Megawati menyayangi Jokowi, namun tidak tahu situasi sebaliknya.
Baca SelengkapnyaRommy menilai seharusnya keputusan itu bisa berlaku pada Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaMahfud MD Duga Motif Revisi UU Kementerian, Polri hingga TNI Dikebut untuk Bagi-Bagi Kekuasaan
Baca SelengkapnyaTerkait penambahan jumlah kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga akan diputuskan jika Jokowi setuju.
Baca SelengkapnyaDalam diskusi tersebut, Mahfud menjelaskan soal hukum yang dibuat berdasarkan keputusan politik.
Baca SelengkapnyaMahfud MD menyebut keputusan MK terkait batas usia Capres Cawapres bersifat mengikat.
Baca Selengkapnya