Militer Myanmar Blokir Facebook di Tengah Seruan Pembangkangan Sipil

Merdeka.com - Pemerintahan militer Myanmar pada Kamis memblokir Facebook dan platform media sosial lainnya - sumber komunikasi krusial bagi rakyat Myanmar - untuk membungkam kritik setelah menangkap para pemimpin yang terpilih secara demokratis dan melakukan kudeta.

Facebook, digunakan sekitar 53 juta warga Myanmar muncul sebagai platform kunci oposisi terhadap kudeta, mengunggah foto-foto kampanye pembangkangan publik dan unjuk rasa dengan memukul tutup panci dan wajab yang dibagikan secara meluas.

Kementerian Komunikasi dan Transportasi mengatakan pembatasan itu akan berlaku sampai 7 Februari.

"Saat ini orang-orang yang merusak stabilitas negara menyebarkan berita palsu dan misinformasi dan menyebabkan kesalahpahaman orang-orang yang menggunakan Facebook," jelas kementerian tersebut dalam sebuah surat, dilansir Aljazeera, Kamis (4/2).

Langkah untuk membungkam aktivitas online dilakukan setelah polisi mengajukan dakwaan pada Aung San Suu Kyi, yang belum terlihat sejak ditangkap dalam operasi fajar militer Senin lalu, atas dakwaan impor radio walkie talkie ilegal.

NetBlocks, yang memantau layanan online di seluruh dunia, mengatakan pembatasanFacebook, Instagram, Messenger, dan WhatsApp oleh perusahaan penyedia internet milik pemerintah MPT nampaknya menyebar ke penyedia layanan internet lainnya. Warga menggunakan VPN untuk mengakses platform yang diblokir.

"Produk Facebook sekarang dibatasi pada sejumlah penyedia internet di #Myanmar karena operator tunduk dengan perintah pemblokiran," tulis Netblocks di Twitter.

Facebook, yang juga pemilik Instagram dan WhatsApp, membenarkan pemblokiran tersebut.

Juru bicara Facebook, Andy Stone mendesak pemerintah untuk mengembalikan konektivitas sehingga warga Myanmar bisa berkomunikasi dengan keluarga dan kerabat mereka serta mendapatkan akses informasi.

Kebanyakan warga Myanmar mengakses Facebook melalui ponsel dan menjadi platform komunikasi penting bagi dunia usaha dan pemerintah, walaupun platform tersebut dikaitkan dengan ujaran kebencian dan disinformasi.

Kepadal Al Jazeera, Direktur Program Kekuasaan dan Diplomasi Lowy Institute Australia, Herve Lemahieu, mengatakan pemblokiran ini juga berdampak pada kegiatan bisnis dan perekonomian.

"Platform-platform ini sangat penting dan menjadi begitu penting dalam 10 tahun terakhir," ujarnya.

Di Twitter, yang aksesnya masih tersedia di Myanmar, tagar #GerakanPembangkanganPublik menjadi trending. Menyusul tagar #KeadilanUntukMyanmar.