Militer Myanmar Bunuh 82 Demonstran dalam Satu Hari

Merdeka.com - Pasukan keamanan Myanmar menembakkan granat senapan ke pengunjuk rasa di kota Bago, dekat Yangon, menewaskan lebih dari 80 orang. Hal ini disampaikan kelompok pemantau Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) dan biro berita domestik.

Menurut saksi mata dan media lokal, awalnya rincian korban tewas di kota Bago itu tidak tersedia karena pasukan keamanan menumpuk mayat di kompleks pagoda Zeyar Muni dan menutup daerah itu.

Pada Sabtu, Biro pemberitaan AAPP dan Myanmar Now mengatakan, 82 orang tewas dalam unjuk rasa menentang kudeta militer 1 Februari di negara itu. Penembakan dimulai sebelum fajar pada Jumat dan berlanjut hingga sore hari, lapor Myanmar Now, dikutip dari SBS News, Senin (12/4).

"Ini seperti genosida," ujar seorang koordinator massa, Ye Htut

"Mereka menembaki setiap bayangan."

Banyak penduduk kota itu telah melarikan diri, menurut akun di media sosial.

Seorang juru bicara junta militer Myanmar tidak dapat dihubungi untuk dimintai konfirmasi terkait hal ini.

AAPP sebelumnya mengatakan 618 orang telah tewas sejak kudeta, namun angka ini dibantah militer.

Dalam konferensi pers Jumat, juru bicara junta, Mayjen Zaw Min Tun mengatakan di ibu kota negara Naypyitaw, militer mencatat 248 kematian warga sipil dan 16 kematian polisi, dan mengklaim tidak ada senjata otomatis yang digunakan oleh pasukan keamanan.

Aliansi pasukan etnis di Myanmar yang menentang tindakan keras junta menyerang sebuah kantor polisi di timur pada Sabtu dan sedikitnya 10 polisi tewas. Kantor polisi di Naungmon di negara bagian Shan diserang pada pagi hari oleh pejuang dari aliansi yang mencakup Tentara Arakan, Tentara Pembebasan Nasional Ta'ang dan Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar.

Shan News mengatakan sedikitnya 10 polisi tewas, sedangkan biro berita Shwe Phee Myay menyebutkan jumlah korban tewas sebanyak 14 orang.

Penguasa militer Myanmar mengatakan pada Jumat unjuk rasa mulai berkurang karena orang-orang menginginkan perdamaian, dan mengatakan negara itu akan mengadakan pemilu dalam dua tahun.

Anggota parlemen Myanmar yang digulingkan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan terhadap militer.

"Rakyat kami siap membayar berapa pun biaya untuk mendapatkan kembali hak dan kebebasan mereka," kata Zin Mar Aung, yang telah ditunjuk sebagai penjabat menteri luar negeri untuk sekelompok anggota parlemen yang digulingkan. Dia mendesak anggota Dewan untuk menerapkan tekanan langsung dan tidak langsung pada junta.

“Myanmar berada di ambang kegagalan negara, kehancuran negara,” Richard Horsey, penasihat senior Myanmar di International Crisis Group, mengatakan pada pertemuan informal PBB, diskusi publik pertama tentang Myanmar oleh anggota dewan. (mdk/pan)