Najib Razak: Beruntung Saya Belum Dituntut Kasus Sodomi

Merdeka.com - Bekas Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, mengucapkan lelucon sarkastik tentang beruntungnya dia tidak dituntut atas kasus sodomi. Hal itu disampaikannya di tengah sidang pengadilan yang tertunda dalam kasus megakorupsi 1Malaysia Development Berhard (1MDB).

Najib Razak, menuliskan pendapatnya dalam akun Facebook kemarin setelah muncul laporan dari Jenderal Auditor Tan Sri Dr Madinah Mohamad yang menyebut bahwa laporan audit asli terkait 1MDB telah diubah.

"Sangat jelas bahwa pemerintah Pakatan Harapan menggunakan semua kekuatan di pemerintahan, agensi, dan media untuk mempengaruhi pemikiran orang-orang untuk mencoreng nama saya, meskipun kasus 1MDB sedang menunggu persidangan di pengadilan," ujar Najib, sebagaimana dikutip dari laman The Star pada Senin (26/11).

"Saya beruntung bahwa ISA --UU yang memungkinkan penahanan seseorang tanpa pengadilan-- telah dihapus dan saya belum dituntut dengan kasus sodomi," lanjutnya.

Pernyataan di atas mengacu pada UU Keamanan Dalam Negeri (Internal Security Act-ISA) dan dugaan sodomi yang menyerang pesaingnya, Anwar Ibrahim.

Najib Razak dalam pernyataannya mengemukakan klaim oleh Dr Madinah bahwa beberapa amandemen telah dibuat dalam laporan audit akhir pada tahun 2016, termasuk penghapusan paragraf yang menyebutkan kehadiran pengusaha Low Taek Jho, yang kini buron, pada pertemuan dewan 1MDB.

Dia mengulangi pernyataan pengacaranya, Tan Sri Dr Muhammad Shafee Abdullah pada hari Minggu, bahwa informasi tentang Low, lebih dikenal sebagai Jho Low, menghadiri pertemuan 1MDB telah dilaporkan sejak 2015.

"Jika kita melihat secara detail dan matang, Kementerian Keuangan di bawah saya telah menjawab melalui jawaban tertulis di Parlemen pada 21 Desember 2015, untuk memverifikasi bahwa Jho Low menghadiri rapat 1MDB, tetapi dalam kapasitas mewakili perusahaan PetroSaudi dan Pangeran Turki," ujar Najib menegaskan.

"Sebelum itu, fakta ini juga diverifikasi, dijelaskan dan didiskusikan selama proses Komite Akuntan Publik (PAC) pada 25 November 2015. Kedua dugaan hukum ini pasti terjadi sebelum tanggal yang diklaim oleh Jenderal Auditor, bahwa ada upaya untuk menyembunyikan nama Jho Low dalam laporan audit," lanjutnya menjelaskan.

Ditegaskan kembali oleh Najib Razak bahwa tidak ada upaya oleh pemerintah sebelumnya, untuk menyembunyikan fakta tentang kehadiran Jho Low dalam rapat dewan 1MDB dari PAC atau orang-orang.

Sementara itu, Shafee mempertanyakan momentum pernyataan Dr Madinah. Ia menganggap bahwa pernyataan tersebut dapat "diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi opini publik dan untuk menyebut Najib sebelum kasus pengadilannya".

Pernyataan Shafee juga mengatakan bahwa Jenderal Auditor tidak berusaha untuk menghubungi Najib, yang juga mantan menteri keuangan, untuk penjelasan tentang dugaan perannya dalam perubahan laporan audit 1MDB sebelum pernyataan pers dikeluarkan.

Ini, katanya, merupakan pelanggaran serius terhadap keadilan sesungguhnya.

Dr Madinah, dalam pernyataannya, mengatakan dua penghapusan penting dilakukan untuk laporan audit akhir pada 1MDB, yakni satu pada status keuangan 1MDB dan yang lainnya pada kehadiran Jho Low dalam pertemuan dewan direksi 1MDB.

Dia mengatakan arahan untuk membuat perubahan itu datang dari mantan sekretaris pribadi utama Najib, Tan Sri Shukry Salleh pada 26 Februari 2016, dengan alasan bahwa itu adalah masalah sensitif dan mencegahnya dimanipulasi oleh oposisi politik.

Reporter: Happy Ferdian Syah Utomo

Sumber: Liputan6.com