Niat baik Jokowi pada Papua dipertanyakan saat 1.000 aktivis ditahan

Merdeka.com - Kebijakan politik keamanan pemerintah Indonesia di Papua selama 18 bulan terakhir menuai kecaman. Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyitir data lebih dari 1.000 aktivis ditahan oleh polisi sepanjang Presiden Joko Widodo menjabat. Manuver politik luar negeri Indonesia di negara-negara Melanesia dituding untuk meredam pelanggaran hak asasi pada warga dua provinsi di Papua yang memiliki aspirasi merdeka.

Insiden terbaru adalah penangkapan sembilan orang anggota KNPB di Kota Timika pada Selasa, 5 April lalu. Berdasarkan informasi dari pegiat Papua itu Kita, Zely Ariane, penangkapan aktivis KNPB pekan ini diiringi kekerasan oleh aparat Polres Timika yang dibantu oleh beberapa personel TNI.

Para pegiat KNPB itu sedang menggelar doa bersama dalam rangka dukungan moral kepada Gerakan Papua Barat Bersatu Untuk Pembebasan (ULMWP) yang mengajukan permintaan menjadi anggota tetap Komunitas Negara Melanesia (MSG).

"Pemerintah Indonesia tetap meneruskan pendekatannya yang paranoid, eksploitatif dan represif," tulis Zely melalui laman Facebook-nya dua hari lalu.

mahasiswa Papua ditangkap polda DKI (c) 2015 Merdeka.com/Intan Umbari Prihatin

Sebagai perbandingan, data Komnas HAM mencatat 700 warga Papua ditangkap serta disiksa oleh aparat Indonesia. Mayoritas dari mereka dikenai tuduhan makar saat menggelar aksi damai. Sedangkan organisasi Papua itu Kita mencatat 653 penangkapan dari April 2013-Desember 2014, disusul 479 penahanan aktivis dari 30 April-1 Juni 2015.

Insiden penangkapan terbaru di Timika itu berselang sepekan setelah safari politik Menkopolhukam Luhut Panjaitan ke Fiji dan Papua Nugini. Luhut mengaku fokus pemerintah Indonesia saat ini adalah menjalin relasi lebih baik dengan 16 negara di kawasan Pasifik, yang mayoritas tergabung dalam MSG.

Luhut tidak menampik, lawatan akhir Maret lalu terkait juga dengan kepentingan politik Indonesia terhadap MSG. Namun mantan Danjen Kopassus itu menutup rapat-rapat semua wacana soal kemungkinan memberi rakyat Papua kesempatan merdeka.

"Indonesia memang merupakan anggota organisasi tersebut, tapi kami menolak jika ada wacana memerdekakan Papua," kata Luhut dalam keterangan tertulis 28 Maret lalu. "Papua adalah bagian dari Indonesia, tidak bisa ditawar lagi."

Dalam kesempatan terpisah, juru bicara ULMWP, Benny Wenda, mempertanyakan motivasi Indonesia kini mendekati negara-negara MSG. Dia menuding safari politik Luhut hanya pepesan kosong, sebab aspirasi warga Papua selalu dikekang oleh represi militer.

"Ketika Luhut berkampanye agar Indonesia bisa diterima sebagai anggota penuh Melanesia, di dalam negeri pembantaian rakyat Papua diteruskan," kata Wenda seperti dilansir Radio New Zealand, Jumat (8/4).

Sekadar mengingatkan, pada Juni 2015 Indonesia (mdk/ard)