Niat Turki gabung Uni Eropa buyar jika hukum mati pelaku kudeta

Merdeka.com - Presiden Reccep Tayyip Erdogan bersumpah membuat semua aktor kudeta membayar mahal. Selain membersihkan militer dari orang-orang yang tak loyal pada rezimnya, Erdogan mengatakan para perancang aksi makar laiknya virus menyebar ke banyak institusi negara. "Virus ini seperti kanker, harus dibasmi sampai ke akar-akarnya."

Beberapa pidato Erdogan dua hari terakhir menyiratkan para pelaku - terutama pemimpin utama kudeta - bakal dijatuhi hukuman mati. Wacana itu buru-buru dikecam oleh Uni Eropa.

"Tidak ada negara yang bisa menjadi anggota Uni Eropa jika menerapkan hukuman mati," kata Federica Mogherini, Kepala Bidang Luar Negeri Uni Eropa seperti dilansir BBC, Selasa (19/7).

Turki menghapus hukuman mati pada 2004, lima tahun sesudah mengajukan proposal resmi menjadi anggota Zona Euro. Semua anggota UE tak lagi menjalankan hukuman mati sebagai wujud penghormatan atas Hak Asasi Manusia.

"Rencana memberi warga Turki akses bebas visa ke seluruh anggota Uni Eropa bisa berantakan jika hukuman mati kembali diberlakukan," kata Guenther Oettinger, Komisioner Uni Eropa.

Erdogan tidak secara terbuka membenarkan bakal menjatuhi hukuman mati pada perancang aksi makar. Dia menyatakan soal hukuman akan tergantung pada anggota parlemen yang mendiskusikan kemungkinannya sesuai konstitusi. "Saya sebagai Presiden akan menyetujui setiap keputusan yang dibuat oleh parlemen," kata Erdogan saat diwawancarai khusus oleh CNN.

Negara-negara sekutu Turki mengingatkan rezim Erdogan agar tidak melakukan penghakiman di luar batas pada orang-orang yang terlibat kudeta. Apalagi sampai mengeksekusi mati para tersangka tanpa peradilan layak. Insiden amuk massa sempat terjadi di Istambul, memicu tewasnya puluhan tentara yang terlibat kudeta.

"Kami tidak bisa mendukung aksi balas dendam terhadap tentara yang dilakukan di jalanan," kata juru bicara Kanselir Jerman Angela Merkel.

Amerika Serikat sebagai sekutu utama Turki, turut mengingatkan agar semua tersangka kudeta diperlakukan layak sebelum menjalani sidang. "Kami mengimbau pemerintah Turki menerapkan standar tertinggi dalam menjalankan konstitusinya yang demokratis saat menghadapi situasi krisis," kata John Kerry, Menteri Luar Negeri AS.

Lebih dari 7.500 tentara yang terlibat gerakan kudeta ditahan. Di dalam rombongan tahanan politik itu ada 103 jenderal dan admiral. Di samping itu, Perdana Menteri Binali Yildirim menyatakan nyaris 9 ribu orang mencakup hakim, jaksa, pejabat dinas lokal, pegawai kantor provinsi, hingga personel polisi ikut ditangkap karena dicurigai mendukung penggulingan Erdogan.