Nuklir Korut: China ajukan protes atas sanksi AS terhadap perusahaan mereka

Merdeka.com - Beijing telah memprotes keputusan Washington untuk menjatuhkan sanksi kepada perusahaan China yang dituduh melakukan transaksi ekonomi gelap dengan Korea Utara.

Presiden AS Donald Trump pada hari Jumat, mengumumkan langkah-langkah yang menargetkan lebih dari 50 perusahaan pelayaran, kapal dan bisnis perdagangan yang berhubungan dengan Korea Utara, dengan menyebutnya sebagai sanksi terberat yang pernah ada bagi rezim bersenjata nuklir.

Langkah-langkah tersebut, yang menurut AS ditujukan untuk memaksa Pyongyang menggulirkan program nuklirnya. Sanksi ini berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang berada atau terdaftar di Korea Utara, China, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Kepulauan Marshall, Tanzania, Panama dan Komoro.

Washington telah putus asa dengan Pyongyang, mengenai ketakutan adanya rudal yang mereka kembangkan untuk menyerang kota-kota besar di AS, dan sanksi tersebut dirancang untuk menekan ekonomi Korea Utara yang sudah genting akan pasokan bahan bakar.

"China sangat menentang yurisdiksi 'lengan panjang' Amerika Serikat dan sanksi sepihak pada entitas dan individu China," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Geng Shuang, seperti dilansir dari laman AFP (25/2).

"Kami telah mengajukan pernyataan serius kepada Amerika Serikat dan meminta mereka untuk segera menghentikan praktik yang salah, agar tidak merusak kerja sama yang relevan antara kedua belah pihak," tambahnya.

China merupakan sekutu utama Korea Utara, dengan teguh menolak permintaan Washington untuk embargo minyak, karena khawatir runtuhnya rezim Pyongyang, namun juga menyetujui PBB atas Korea Utara.

"Kami tidak akan mengizinkan warga atau perusahaan China untuk terlibat dalam kegiatan yang melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata Geng.

Namun Washington mengatakan langkah terakhirnya menargetkan entitas yang telah membantu Pyongyang menghindari sanksi PBB.

Pertumbuhan ekonomi dan Militer Korea Utara sangat bergantung pada impor batu bara serta minyak dari Rusia dan China, dengan akuntansi yang terakhir mencakup sekitar 90 persen perdagangan negara.

Pada tahun 2017, Dewan Keamanan mengadopsi serangkaian resolusi untuk melarang ekspor komoditi Korea Utara, termasuk batu bara, besi dan baja.