Pakistan kembali berlakukan hukuman mati
Merdeka.com - Organisasi pembela hak asasi yang bermarkas di London, Amnesty International, mengecam keputusan pemerintah Pakistan yang mengizinkan hukuman mati.
Pada 2008 lalu pemerintah mengadakan moratorium atau penghentian sementara hukuman mati yang kemudian berakhir pada 30 Juni lalu, seperti dilansir stasiun televisi Aljazeera, Jumat (5/7).
Di bawah kekuasaan pemerintah Pakistan sebelumnya yang dipimpin oleh Partai Rakyat Pakistan (PPP) tak seorang pun kecuali tentara yang dihukum mati pengadilan sejak 2008.
-
Siapa yang memprotes kejadian tersebut? Diketahui, terekam video yang beredar di media sosial salah satu pendukung mengacungkan tiga jari saat debat capres berlangsung. Hal tersebut pun menuai protes dari pihak 02 yakni Grace Natalie.
-
Kenapa protes di Parlemen Inggris? Prof Amos Goldberg, sejawaran Israel mengatakan, 'Ya, itu genosida. Dan ketika Anda sampai pada kesimpulan ini, Anda tidak bisa diam saja.'
-
Siapa yang disurati Komnas HAM? Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kembali melakukan penyelidikan terkait dengan kasus tewasnya Vina dan kekasihnya, Eky di Cirebon.
-
Siapa yang mengutuk keputusan Israel? Pemerintah Indonesia mengutuk keputusan Parlemen Israel (Knesset) yang melarang operasi UNRWA di wilayah Israel.
-
Apa yang dilakukan WNA Pakistan? Aksi seorang Warga Negara Asing (WNA) melakukan pungutan liar (Pungli) berkedok sumbangan agama menyasar warga Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat.
-
Apa yang ditandatangani oleh Menkum HAM? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Supratman Andi Agtas mengaku sudah menandatangani surat keputusan (SK) kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dihasilkan dari Muktamar PKB di Bali pada 24-25 Agustus 2024.
Pada pemilihan umum 11 Mei lalu PPP kalah telak hingga harus menyerahkan kekuasaannya kepada Liga Muslim Pakistan (PML-N) di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Nawaz Sharif.
Di Pakistan segala keputusan eksekusi harus disetujui presiden. Presiden dari PPP Asif Ali Zardani akan lengser pada Agustus mendatang dan kekuasan parlemen akan diserahkan kepada PML-N yang akan menunjuk presiden baru.
"Pemerintah baru telah memutuskan untuk menjalankan semua kasus hukuman mati yang pantas dieksekusi," kata juru bicara menteri dalam negeri Umar Hameed.
"Pemerintah telah memberi instruksi jelas untuk melihat semua masalah ini kasus per kasus dan tidak akan ada pengampunan bagi yang sudah diputuskan untuk dieksekusi."
Juru bicara itu juga mengatakan kini sudah ada 450 orang dinyatakan bersalah dan menunggu eksekusi. Kasus mereka akan dievaluasi untuk menunjukkan simpati pemerintah kepada orang yang masuk kategori khusus seperti kaum perempuan atau orang lanjut usia. (mdk/fas)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dewan HAM PBB kemarin menyetujui resolusi tentang kebencian agama setelah insiden pembakaran Alquran di Swedia bulan lalu
Baca SelengkapnyaDewan HAM PBB kemarin menyepakati adanya perbedaan resolusi soal kasus kebencian agama setelah terjadi insiden pembakaran kitab suci Alquran di Swedia.
Baca SelengkapnyaKelompok demonstran pro-Palestina memasang spanduk itu kemarin.
Baca SelengkapnyaBelum lama ini Francesca Albanese, pelapor khusus PBB untuk situasi HAM di Palestina, mendesak penangguhan keanggotaan Israel di PBB.
Baca SelengkapnyaKementerian Dalam Negeri Arab Saudi mengatakan dua warga Saudi dieksekusi di Makkah karena membunuh orang tua dan saudara mereka.
Baca SelengkapnyaPalestina, khususnya di Jalur Gaza, sampai saat ini masih berada di bawah agresi Israel yang semakin brutal.
Baca SelengkapnyaMassa AMI menuntut PBB agar membawa kasus tindakan kekerasan China terhadap muslim Uighur ke Mahkamah Internasional.
Baca SelengkapnyaHabiburokhman menambahkan hukuman mati sudah tidak diberlakukan sejak disahkannya KHUP baru
Baca SelengkapnyaPengadilan Militer II-08 Jakarta memvonis tiga terdakwa pembunuhan Imam Masykur Praka RM, Praka HS dan Praka J seumur hidup.
Baca SelengkapnyaSerangan tersebut dikonfirmasi menewaskan seorang polisi yang mengawal konvoi.
Baca SelengkapnyaPM Malaysia anggap serangan Israel ke Palestina bukan karena peristiwa 7 Oktober.
Baca SelengkapnyaPakar PBB telah meminta pihak berwenang Singapura untuk menyelamatkan terdakwa penyelundupan narkoba tersebut.
Baca Selengkapnya