Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

'Pakistan Tidak Bisa Bertahan Tanpa Bollywood'

'Pakistan Tidak Bisa Bertahan Tanpa Bollywood' bioskop di pakistan. ©AFP

Merdeka.com - Sewaktu India melancarkan serangan udara ke wilayah Pakistan, negara itu tidak hanya membalas dengan operasi militer, tapi juga dengan melarang film dan serial televisi India.

Pakistan dan India sudah sejak 1947 bertikai, tapi Bollywood membuat kedua negara masih bisa bertahan.

Industri perfilman India memang kerap menjadi target mudah dari pemerintah, seperti yang terjadi setelah kelompok militan melancarkan serangan bom bunuh diri terhadap konvoi paramiliter India di Kashmir. Peristiwa itu memicu ketegangan antara kedua negara hingga jet tempur India ditembak jatuh dan salah satu pilot mereka ditangkap tentara Pakistan.

Dikutip dari laman BBC, Rabu (13/3), Asosiasi Perfilman Pakistan dan Penyiaran Film mengatakan mereka melarang film-film India mulai bulan ini. Pengadilan Pakistan bahkan melangkah lebih jauh dengan melarang segala bentuk konten India dalam siaran televisi. Larangan ini juga berlaku untuk segala jenis iklan, serial televisi, dan film.

Mahasiswa bernama Aqsa Khan setuju dengan keputusan itu.

"Mereka berperang dengan kita, bagaimana mungkin kita membiarkan film dan drama mereka dirilis di Pakistan?" kata dia.

Bagi banyak orang Pakistan, hiburan dari India bisa menghalangi rasa patriotisme membela negara dengan mendukung pelarangan.

ilustrasi film bollywood

ilustrasi film bollywood ©Bollywood Blog Quiz

"Saya tumbuh dengan menonton Shah Rukh Khan, Aamir Khan, dan Salman Khan," kata Ali Shiwari, anak muda yang doyan menonton film India sampai dia memutuskan kuliah film.

"Masih butuh waktu mencari sosok seperti mereka di industri Pakistan."

Boleh jadi, pelarangan film India ini bisa berdampak ekonomi bagi warga Pakistan.

"Industri film India sangat penting untuk menjaga box office di Pakistan," kata Rafay mahmud, jurnalis film.

Saat ini ada 120 bioskop di Pakistan, kata dia. Dan rata-rata film yang bagus bisa bertahan sampai tayang selama dua pekan. Menurut hitungannya, bioskop di Pakistan setidaknya harus memutar 26 film baru setiap tahun untuk bertahan di bisnis ini.

Namun industri film Pakistan sendiri hanya memproduksi 12 sampai 15 film saban tahun. Dan menurut Mahmud, film-film itu kurang menarik penonton.

Bahkan menurut wartawan hiburan Hassan Zaidi, 70 persen industri film Pakistan meraup keuntungan dari film-film India.

"Pelarangan ini tidak bagus. Industri film tidak bisa bertahan tanpa Bollywood," kata dia.

Fakta ini menunjukkan betapa pelarangan bisa berdampak serius bagi Pakistan. Tapi ini kali bukan yang pertama Pakistan melarang film Bollywood.

Larangan terlama berlangsung selama 40 tahun dari 1965 sampai 2005. Dampak larangan itu membuat ratusan bioskop gulung tikar dan berubah menjadi mal atau gedung pernikahan.

Ketika larangan itu dicabut, industri perfilman Pakistan yang sudah mati mulai bangkit dari kubur.

"Pencabutan larangan itu membuat penonton kembali ke bioskop dan juga mendorong sineas Pakistan memproduksi film," kata Atika Rahman, editor situs berita Dawn dan mantan jurnalis hiburan.

Meski begitu film-film Pakistan bukanlah tandingan bagi Bollywood dari segi pendanaan dan aktor-aktornya.

Itulah mengapa film-film Bollywood 60 persen merajai bioskop-bioskop di Pakistan dalam beberapa tahun belakangan, diikuti film Hollywood.

Sebagai balasan, Asosiasi Film dan Pekerja Film India juga melarang konten Pakistan. Dan larangan ini juga bukan yang pertama.

Nadeem Mandviwala, produser film Pakistan, berharap larangan ini hanya sementara.

"Semoga kedua negara bisa menggunakan akal sehat," kata dia.

Dan tak bisa dipungkiri, saat ini pecinta Bollywood masih bisa menyaksikan film melalui Netflix, YouTube, dan media lain.

(mdk/pan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pengusaha Periklanan Menjerit Terancam Gulung Tikar, Minta PP Kesehatan Direvisi
Pengusaha Periklanan Menjerit Terancam Gulung Tikar, Minta PP Kesehatan Direvisi

PP Kesehatan disusun tanpa melibatkan para stakeholder yang terlibat di dalamnya.

Baca Selengkapnya
Iklan Rokok Bakal Diperketat, Asosiasi dan Pengusaha Iklan Respons Begini
Iklan Rokok Bakal Diperketat, Asosiasi dan Pengusaha Iklan Respons Begini

Iklan rokok televisi (TV) yang jam tayangnya semakin sempit dari semula jam 21.30 – 05.00 menjadi 23.00 – 03.00.

Baca Selengkapnya
Ramai-Ramai Tolak PP Kesehatan & RPMK Tembakau dan Rokok Elektronik
Ramai-Ramai Tolak PP Kesehatan & RPMK Tembakau dan Rokok Elektronik

Menkes Budi Gunadi Sadikin tengah membuat Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang produk tembakau dan rokok elektronik.

Baca Selengkapnya
Rancangan PP Kesehatan Dikritik Karena Belum Libatkan Serikat Pekerja
Rancangan PP Kesehatan Dikritik Karena Belum Libatkan Serikat Pekerja

Dia menyayangkan sikap pemerintah yang tidak melibatkan industri periklanan maupun industri kreatif

Baca Selengkapnya
Industri Kreatif Temui Kemenparekraf Bahas Rencana Larangan Iklan Produk Tembakau, Ini Hasilnya
Industri Kreatif Temui Kemenparekraf Bahas Rencana Larangan Iklan Produk Tembakau, Ini Hasilnya

Pengetatan aturan rokok dalam RPP Kesehatan sebagai aturan turunan UU Kesehatan dinilai akan berdampak bagi masa depan industri kreatif nasional.

Baca Selengkapnya
Terkuak, Alasan YLKI Minta Iklan Rokok Dilarang Total
Terkuak, Alasan YLKI Minta Iklan Rokok Dilarang Total

Peredaran rokok perlu dikendalikan di tingkat masyarakat selaku konsumen.

Baca Selengkapnya
DPI: Rencana Pelarangan Iklan Rokok Bakal Terdampak ke 725.000 Tenaga Kerja
DPI: Rencana Pelarangan Iklan Rokok Bakal Terdampak ke 725.000 Tenaga Kerja

Janoe juga memperkirakan adanya potensi penurunan yang dapat terjadi jika pembatasan dan penyempitan iklan rokok diberlakukan.

Baca Selengkapnya
Meneropong Dampak Larangan Iklan Rokok ke Industri Kreatif
Meneropong Dampak Larangan Iklan Rokok ke Industri Kreatif

Berbagai pelarangan soal industri hasil tembakau memberatkan industri kreatif dan periklanan.

Baca Selengkapnya
Waspada Ancaman PHK di Balik Wacana Aturan Rokok Kemasan Polos di Indonesia
Waspada Ancaman PHK di Balik Wacana Aturan Rokok Kemasan Polos di Indonesia

Fabianus menyatakan bahwa PP 28/2024 maupun RPMK memiliki potensi besar untuk mempengaruhi keberlangsungan industri media luar griya.

Baca Selengkapnya
Indonesia Larang TikTok Shop, Ini Daftar Negara yang Sejak Awal Keras pada TikTok
Indonesia Larang TikTok Shop, Ini Daftar Negara yang Sejak Awal Keras pada TikTok

Negara-negara ini bahkan menolak kehadiran TikTok di wilayahnya. TikTok dianggap mengancam kedaulatan.

Baca Selengkapnya
Kerugian Rp9,1 Triliun Hingga PHK Massal Membayangi Industri Media Jika Iklan Rokok Dilarang
Kerugian Rp9,1 Triliun Hingga PHK Massal Membayangi Industri Media Jika Iklan Rokok Dilarang

Kerugian Rp9,1 Triliun Hingga PHK Massal Membayangi Industri Media Jika Iklan Rokok Dilarang

Baca Selengkapnya
Bisnis Iklan Bisa Mati Gara-Gara Kebijakan Ini
Bisnis Iklan Bisa Mati Gara-Gara Kebijakan Ini

Aturan kemasan rokok polos tanpa merek menjadi polemik baru bagi perusahaan yang menjalankan usahanya secara legal.

Baca Selengkapnya