Palestina Batalkan Kesepakatan Vaksin Covid-19 yang Hampir Kadaluwarsa dengan Israel

Merdeka.com - Otoritas Palestina (PA) pada Jumat (18/6) membatalkan kesepakatan untuk menerima dari Israel vaksin COVID-19 yang akan segera kedaluwarsa setelah pengiriman awal menunjukkan tanggal kedaluwarsa lebih cepat dari yang telah disepakati, kata menteri kesehatan.

Israel dan PA mengumumkan kesepakatan pertukaran vaksin sebelumnya pada Jumat. Di bawah kesepakatan itu, Israel harus mengirim hingga 1,4 juta dosis Pfizer-BioNTech ke Otoritas Palestina, sebagai imbalan untuk menerima sejumlah dosis timbal balik dari PA akhir tahun ini.

Dosis itu akan segera kedaluwarsa, kata kantor Perdana Menteri Israel Naftali Bennett dalam pernyataan yang mengumumkan kesepakatan itu.

Otoritas Palestina mengatakan mereka telah "disetujui untuk mempercepat proses vaksinasi" di Tepi Barat dan Gaza yang diduduki.

"Mereka memberi tahu kami tanggal kedaluwarsa pada Juli atau Agustus, yang akan memungkinkan banyak waktu untuk digunakan," kata Menteri Kesehatan Otoritas Palestina Mai Alkaila kepada wartawan pada Jumat malam.

"Tapi (kedaluwarsanya) ternyata Juni. Itu tidak cukup waktu untuk menggunakannya, jadi kami menolaknya," katanya.

Otoritas Palestina membatalkan kesepakatan karena masalah tanggal, kata seorang juru bicara PA, dan mengembalikan pengiriman paket awal sekitar 90.000 dosis ke Israel.

Kantor Bennett belum menanggapi permintaan komentar.

Dilansir dari laman Antara mengutip Reuters, Sabtu (19/6), kelompok-kelompok pembela hak asasi telah mengkritik Israel, yang memimpin pelaksanaan vaksinasi tercepat di dunia, karena tidak berbuat lebih banyak dalam memastikan agar Palestina mendapat pasokan dosis untuk diberikan di Tepi Barat dan Gaza, wilayah yang direbut Israel dalam perang 1967.

Para pejabat Israel berpendapat bahwa, di bawah perjanjian damai Oslo, kementerian kesehatan Otoritas Palestina bertanggung jawab untuk memvaksinasi orang-orang di Gaza dan bagian-bagian Tepi Barat, wilayah yang di dalamnya PA memiliki pemerintahan sendiri yang terbatas.

Kesepakatan vaksin adalah salah satu langkah kebijakan awal terhadap Palestina oleh Bennett, yang dilantik pada Minggu (13/6) dan menggantikan pemimpin veteran Benjamin Netanyahu.

Sekitar 55 persen warga Israel yang memenuhi syarat telah divaksinasi sepenuhnya --tingkat cakupan sebagian besar tidak berubah oleh perluasan kelayakan bulan ini untuk memasukkan anak berusia 12 hingga 15 tahun.

Sekitar 30 persen warga Palestina yang memenuhi syarat di Tepi Barat dan Gaza,wilayah yang berpenduduk 5,2 juta orang, telah menerima setidaknya satu dosis vaksin, menurut pejabat Palestina.

Menurut jajak pendapat yang dirilis pada Selasa (15/6) oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina, 40 persen warga Palestina bersedia disuntik vaksin begitu dosis sudah tersedia, sementara 35 persen mengatakan mereka dan keluarga mereka tidak mau divaksin.

Palestina telah menerima dosis vaksin dari Israel, Rusia, China, Uni Emirat Arab, dan inisiatif berbagi vaksin COVAX global.