Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Parlemen AS Loloskan Resolusi untuk Ungkap Dalang Pembunuhan Khashoggi

Parlemen AS Loloskan Resolusi untuk Ungkap Dalang Pembunuhan Khashoggi jamal khashoggi. ©Sky News

Merdeka.com - Parlemen Amerika Serikat menyepakati sebuah resolusi yang berupaya untuk mengungkap otak pembunuhan jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi dan menjatuhkan sanksi kepada mereka yang terlibat.

House of Representatives (DPR AS) menyetujui rancangan UU Hak Asasi Manusia dan Akuntabilitas Arab Saudi dengan suara 405-7 pada Senin 15 Juli 2019, demikian seperti dikutip dari Aljazeera, Selasa (16/7).

Undang-undang yang diusulkan oleh anggota Kongres Tom Malinowski tersebut mengharuskan direktur Intelijen Nasional untuk secara terbuka mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Jamal Khashoggi serta menjatuhkan sanksi visa dan perjalanan pada mereka.

Orang lain juga bertanya?

Resolusi lain yang disahkan oleh DPR AS adalah mengutuk kebijakan Saudi dalam menahan dan dugaan kekerasan kepada aktivis hak asasi manusia perempuan.

RUU yang diusulkan oleh Kongres juga mewajibkan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo untuk melaporkan sejauh mana pasukan keamanan dan militer Saudi terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Meski resolusi mendapat suara mutlak di DPR AS yang dikuasai oleh partai oposisi (Demokrat), hasil dominan untuk voting atas RUU tersebut di Senat (DPD AS) masih jauh dari pasti.

Dan, pada tataran lembaga eksekutif, Presiden Donald Trump diperkirakan akan menggunakan haknya untuk memveto RUU tersebut.

Kongres sebelumnya mengesahkan undang-undang yang mengamanatkan Trump untuk mengidentifikasi dan memberi sanksi kepada mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan Khashoggi, tetapi dia tidak pernah menurutinya.

Jamal Khashoggi dibunuh pada 2 Oktober 2018 di konsulat Saudi di Istanbul, Turki. Arab Saudi awalnya menyangkal mengetahui keberadaannya setelah dia hilang, tetapi kemudian berusaha menyalahkan kematiannya pada tim pemburu tak berwenang yang melakukan operasi rendisi yang gagal.

Penjelasan itu, bagaimanapun, telah didiskreditkan oleh komunitas internasional dan AS, yang melempar telunjuk kepada Putra Mahkota Pangeran Mohammad bin Salman sebagai dalang sebenarnya.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menolak permintaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengikutsertakan FBI dalam menyelidiki kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.

Trump beralasan permintaan PBB itu akan membahayakan penjualan senjata AS ke Arab Saudi, demikian sebagaimana dikutip dari The Guardian pada Senin (24/6/2019).

Sebuah laporan tentang kematian Jamal Khashoggi, yang diterbitkan akhir Juni 2019 oleh pelapor khusus PBB tentang pembunuhan di luar hukum, mengatakan bahwa Washington harus membuka penyelidikan FBI dan "mengejar tuntutan pidana di Amerika Serikat, sebagaimana diperlukan".

Tetapi, Donald Trump menolak proposal tersebut, yang disampaikannya dalam wawancara oleh program Meet the Press di stasiun televisi NBC, pada hari Minggu.

Ditanya apakah dia akan mengizinkan FBI untuk menyelidiki pembunuhan Jamal Khashoggi, Trump mengatakan: "Saya pikir itu sudah diselidiki dengan sangat serius."

Kemudian, ketika ditanya siapa yang telah menyelidiki, presiden menjawab: "Oleh semua orang. Maksud saya ... saya telah melihat begitu banyak laporan yang berbeda."

Donald Trump mengatakan kepada NBC bahwa pembunuhan Jamal Khashoggi "benar-benar tidak muncul" dalam percakapan telepon antara penasihat senior Gedung Putih --yang juga menantunya-- Jared Kushner dan Putra Mahkota Muhammad bin Salman, pada pekan lalu.

Reporter: Rizki Akbar Hasan

Sumber: Liputan6.com

(mdk/pan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Bentuk Panja Penegakan Hukum usai Rapat dengan Kejagung, Buntut Kasus Tom Lembong?
DPR Bentuk Panja Penegakan Hukum usai Rapat dengan Kejagung, Buntut Kasus Tom Lembong?

Komisi III DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum usai rapat dengan Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya
Sahroni Minta Kejagung Transparan soal Kasus Tom Lembong: Supaya Publik Tidak Bertanya-tanya Ada Apa Sebenarnya?
Sahroni Minta Kejagung Transparan soal Kasus Tom Lembong: Supaya Publik Tidak Bertanya-tanya Ada Apa Sebenarnya?

Sahroni mengingatkan, jangan sampai ada seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi dugaan-dugaannya tidak terbukti.

Baca Selengkapnya
KPK Temukan Petunjuk Baru dari Mobil Harun Masiku, Ini Bocorannya
KPK Temukan Petunjuk Baru dari Mobil Harun Masiku, Ini Bocorannya

KPK menemukan petunjuk baru dalam dokumen yang ditemukan penyidik KPK di dalam mobil yang diduga milik Harun Masiku (HM).

Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi di Basarnas, Ini Daftar Tiga Orang yang Dicegah Ke Luar Negeri
Kasus Korupsi di Basarnas, Ini Daftar Tiga Orang yang Dicegah Ke Luar Negeri

KPK mengumumkan telah memulai penyidikan baru terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Basarnas tahun 2014.

Baca Selengkapnya
Tom Lembong Segera Ajukan Praperadilan di Kasus Korupsi Impor Gula
Tom Lembong Segera Ajukan Praperadilan di Kasus Korupsi Impor Gula

Tom Lembong menyiapkan upaya hukum praperadilan atas status tersangka kasus korupsi komoditas gula yang disematkan Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadapnya.

Baca Selengkapnya
Dukungan Anies buat Tom Lembong: Kabar Ini Mengejutkan, Tom Orang yang Lurus dan Tidak Suka Neko-Neko
Dukungan Anies buat Tom Lembong: Kabar Ini Mengejutkan, Tom Orang yang Lurus dan Tidak Suka Neko-Neko

"Kabar ini amat-amat mengejutkan," kata Anies melalui akun X @aniesbaswedan, Rabu, (30/10).

Baca Selengkapnya
Penetapan Tersangka Tom Lembong Sarat Politis, ICW Desak Kejagung Urai Pasal Korupsi Gula
Penetapan Tersangka Tom Lembong Sarat Politis, ICW Desak Kejagung Urai Pasal Korupsi Gula

Selain Tim, Kejagung juga menetapkan Charles Sitorus selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sebagai tersangka korupsi.

Baca Selengkapnya
Revisi UU Polri Beri Wewenang ke Polisi untuk Penyadapan dan Galang Intelijen, Ini Bunyi Aturannya
Revisi UU Polri Beri Wewenang ke Polisi untuk Penyadapan dan Galang Intelijen, Ini Bunyi Aturannya

Revisi UU Polri Beri Wewenang ke Polisi untuk Penyadapan dan Galang Intelijen, Ini Isi Aturannya

Baca Selengkapnya
Sahroni Minta PPATK Buka Nama Anggota Dewan yang Main Judol
Sahroni Minta PPATK Buka Nama Anggota Dewan yang Main Judol

Langkah ini perlu dilakukan untuk memastikan terkait informasi tersebut.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Penciuman Benny Demokrat, Tom Lembong Ditangkap Pintu Masuk Jaksa Ciduk Menteri Lainnya
VIDEO: Penciuman Benny Demokrat, Tom Lembong Ditangkap Pintu Masuk Jaksa Ciduk Menteri Lainnya

Benny mencium penahanan Tom Lembong merupakan strategi jitu kejaksaan

Baca Selengkapnya
3.300 Pengacara Sebut Israel Lakukan Genosida di Gaza, AS Juga Terlibat
3.300 Pengacara Sebut Israel Lakukan Genosida di Gaza, AS Juga Terlibat

Laporan darurat ini, yang disusun 3.300 pengacara, diterbitkan setelah AS menggunakan hak veto-nya untuk menggagalkan resolusi Dewan Keamanan PBB.

Baca Selengkapnya
Hinca Demokrat: Kasus Tom Lembong Sarat Dugaan Balas Dendam Politik
Hinca Demokrat: Kasus Tom Lembong Sarat Dugaan Balas Dendam Politik

Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mendengar percakapan publik soal kasus korupsi yang menjerat Tom Lembong.

Baca Selengkapnya