Parlemen Inggris Ditutup Sebulan karena Pandemi Corona

Merdeka.com - Parlemen Inggris ditutup sampai 21 April untuk memerangi penyebaran virus corona.

Pembahasan undang-undang darurat untuk menangani pandemi dikebut di kedua lembaga perwakilan dan disetujui Kerajaan sebelumnya pada Rabu. Anggota parlemen akan kembali bekerja pada 21 April dan membahas rencana anggaran.

DPR dijadwalkan libur untuk perayaan Paskah pekan depan, namun muncul kekhawatiran terkait penyebaran virus.

Parlemen Skotlandia ditutup pada Selasa tetapi anggota akan kembali masuk pada 1 April untuk membahas undang-undang darurat coronavirus.

Sementara itu di Majelis Wales, sidang paripurna akan diganti dengan rapat darurat selama krisis virus corona dan akan dihadiri beberapa anggota.

"Sebelum DPR ditutup, bisakah saya menyampaikan - saya harap setiap anggota sehat, keluarga Anda semua, dan sekali lagi saya menyatakan, pegawai di DPR ini telah melaksanakan tugas yang luar biasa," kata Ketua DPR, Sir Lindsay Hoyle, saat mengumumkan perpanjangan masa reses DPR, dikutip dari BBC, Kamis (26/3).

Dia mengatakan, para anggota parlemen bisa tetap terhubung dan kemungkinan rapat virtual bisa dilaksanakan dengan teknologi.

Sir Lindsay Hoyle meminta anggota parlemen untuk duduk berjauhan saat menghadiri rapat, serta memperkenalkan sistem pemilihan untuk memastikan anggota parlemen menjaga jarak yang aman satu sama lain.

Sebelumnya, pimpinan DPR, Jacob Rees-Mogg bersyukur pihaknya telah selesai membahas UU kedaruratan. Dia menambahkan pihaknya akan kembali bekerja pada 21 April dengan tetap mempertimbangkan saran ahli medis.

RUU kedaruratan tersebut akan menjadi dasar pemerintah melawan penyebaran penyakit dan mengucurkan anggaran untuk mengatasi krisis ini. Setelah melalui tahapan persetujuan di Parlemen pada Rabu, RUU itu kini resmi sebagai UU.

Anggota Parlemen dari Partai Buruh, Chris Bryant mengkritik jadwal keputusan untuk menutup Parlemen, dengan alasan: "Pasti salah bahwa Parlemen ditangguhkan sebelum pemerintah memiliki solusi yang tepat untuk wiraswasta."

Anggota parlemen Partai Buruh lainnya, David Lammy, setuju dan berkata: "Pemerintah harus mengumumkan solusinya hari ini. Kita tidak bisa meninggalkan siapa pun."

Dan rekan partai mereka Barry Sheerman menyerukan "cara baru untuk menjaga pengawasan yang tepat terhadap pemerintah".