Partai Aung San Suu Kyi hampir pasti menang telak pemilu Myanmar

Merdeka.com - Data penghitungan independen Kantor Berita Reuters menyatakan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) meraih 70 persen kursi parlemen dalam pemilu Myanmar yang digelar akhir pekan lalu. Namun data ini belum dikonfirmasi oleh Komisi Pemilihan Umum setempat.

The Guardian melaporkan, Senin (9/11), Ketua Umum Partai Uni Solidaritas Myanmar (USDP) Htay Oo, yang menguasai parlemen mengakui oposisi menang. Setidaknya di daerah pemilihannya, Hinthada. "Saya terkejut dengan kekalahan ini. Hasil pemilu adalah pilihan rakyat," kata Htay.

Hingga berita ini dilansir, KPU Myanmar baru mengumumkan hasil sementara di wilayah Yangon. Dari dapil itu, NLD menang telak sehingga meraih 12 dari total 498 kursi majelis rendah. Stasiun Televisi Aljazeera turut melaporkan partai oposisi menang dalam penghitungan sementara di Dapil Ibu Kota Naypyidaw, yang seharusnya dikuasai Partai USDP.

Pendukung NLD siang tadi waktu setempat menyanyikan lagu-lagu kemenangan di dekat markas besar pemenangan partai pimpinan Aung San Suu Kyi itu. Politikus perempuan 70 tahun ini sempat menemui para pendukungnya, lalu meyakinkan mereka bahwa NLD menang pemilu.

Tanda-tanda kemenangan NLD tampak sejak pagi tadi. Ketua DPR Myanmar, Shwe Mann lewat Facebook mengucapkan selamat kepada rivalnya, U Than Nyunt dari NLD karena terpilih mewakil dapil mereka. Di kota-kota yang selama ini mendukung junta militer, misalnya Meiktila maupun Shan, partai Suu Kyi juga meraih suara maksimal.

Jenderal Min Aung Hlaing, salah satu petinggi junta militer, mengakui Aung San Suu Kyi akan ganti memerintah Myanmar. "Tidak ada alasan selain menerima hasil pemilu," tuturnya.

NLD yang dipimpin Suu Kyi pernah memenangkan pemilu pada 1990, tapi tentara mengkudeta pemerintahan, lalu menolak mengakui hasil pencoblosan. Suu Kyi menjadi tahanan rumah nyaris 15 tahun.

Walau partainya menang pemilu, Suu Kyi yang meraih Nobel Perdamaian pada 1991 tidak mungkin menjadi presiden.

Parlemen Myanmar, atas desakan militer, lima bulan lalu membuat aturan pemilu yang jelas-jelas hendak menjegal Suu Kyi. Dalam amandemen UU didukung 388 anggota parlemen itu, disebutkan bahwa warga Myanmar yang keluarganya berstatus warga asing tidak boleh menjadi presiden.

Mendiang suami Suu Kyi, Michael Aris, adalah warga negara Inggris, begitu pula kedua putranya.

Kendati dijegal oleh lawan politiknya sehingga tidak mungkin menjadi presiden, simbol oposisi itu berjanji pada pemilihnya akan tetap memerintah dengan cara tidak biasa. "Saya akan menjalankan pemerintahan dan nantinya presiden yang kami pilih akan bekerja sesuai arah kebijakan NLD," kata Suu Kyi pekan lalu.